Ringkasan Berita:

• Pesawat kargo militer Rusia Ilyushin Il-76 mendarat di Kuba dan memicu kekhawatiran Amerika Serikat.
• Donald Trump menyatakan keadaan darurat nasional terkait Kuba dan meningkatkan tekanan politik serta sanksi.
• Hubungan militer Rusia dengan Kuba dianggap berisiko bagi keamanan AS di kawasan Karibia.

TRIBUNNEWS.COM – Sebuah pesawat kargo Rusia yang biasanya digunakan untuk mengangkut peralatan militer mendarat di Havana, Kuba, pada Minggu (1/2/2026) malam.

Pola penerbangan serupa sebelumnya terlihat menjelang penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat.

Mengutip Fox News, pesawat Ilyushin Il-76 yang dikenai sanksi AS itu dioperasikan oleh maskapai yang terkait dengan negara Rusia, Aviacon Zitotrans.

Pesawat itu terlacak mendarat di Lapangan Terbang San Antonio de los Banos, sebuah instalasi militer Kuba sekitar 30 mil di selatan Havana, menurut data penerbangan publik.

Catatan pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat tersebut singgah di St. Petersburg dan Sochi di Rusia, Mauritania di Afrika, serta Republik Dominika.

Setiap pendaratan membutuhkan persetujuan dari pemerintah negara tuan rumah.

Sebelumnya, Ilyushin Il-76 juga melakukan penerbangan ke Venezuela, Nikaragua, dan Kuba pada akhir Oktober 2025, ketika ketegangan antara AS dan Venezuela meningkat.

Kedatangan pesawat itu juga terjadi sebelum aksi militer AS di Venezuela yang akhirnya mengakhiri pemerintahan Maduro.

Para pejabat dan analis AS kemudian menyebut rangkaian peristiwa tersebut sebagai indikator peringatan ketika mengevaluasi aktivitas penerbangan Rusia serupa di kawasan tersebut.

Saat ini, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel berada di bawah tekanan yang semakin besar dari Presiden AS Donald Trump.

Trump meningkatkan kebijakan AS terhadap Kuba dalam beberapa pekan terakhir.

Pada Kamis (29/1/2026), Trump menyatakan keadaan darurat nasional terkait Kuba.

Baca juga: Maduro Pilih Paspampres dari Kuba: 32 Personel Angkatan Darat dan Intelijen Diberi Pemakaman Resmi

Ia menegaskan bahwa pemerintah Kuba menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional serta kepentingan kebijakan luar negeri AS.

Pemerintah AS juga menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada negara mana pun yang menjual atau memasok minyak ke Kuba tanpa izin AS.

Trump mengonfirmasi pada Minggu (1/2/2026) bahwa AS sedang melakukan pembicaraan langsung dengan para pejabat Kuba.

“Kuba adalah negara yang gagal. Sudah lama begitu, tetapi sekarang mereka tidak lagi memiliki Venezuela untuk menopangnya,” kata Trump kepada wartawan di Mar-a-Lago, Florida.

“Jadi kami sedang berbicara dengan orang-orang dari Kuba, para petinggi di Kuba, untuk melihat apa yang terjadi.”

“Saya pikir kita akan membuat kesepakatan dengan Kuba.”

Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio sama-sama mengindikasikan dukungan terhadap perubahan politik di Kuba, meskipun pemerintah belum mengatakan apakah akan mengejar tujuan itu melalui tindakan militer.

Hubungan Rusia dan Kuba

Hubungan militer Rusia dengan Kuba telah berulang kali memicu kekhawatiran AS.

Meskipun jejak Uni Soviet di pulau itu memudar setelah Perang Dingin, Rusia secara bertahap membangun kembali kerja sama pertahanan dan intelijen dengan Kuba selama dekade terakhir.

Para pejabat AS telah memperingatkan bahwa aktivitas Rusia di Kuba dapat menimbulkan risiko keamanan di dekat daratan AS.

Pesawat Il-76 merupakan pesawat angkut berat yang mampu membawa sekitar 50 ton kargo atau hingga 200 personel, kemampuan yang menarik perhatian mengingat sejarah operatornya.

Aviacon Zitotrans telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Ukraina karena mendukung sektor pertahanan Rusia.

“Aviacon Zitotrans mengirimkan peralatan militer seperti roket, hulu ledak, dan suku cadang helikopter ke seluruh dunia,” kata Departemen Keuangan AS pada Januari 2023 ketika menambahkan maskapai tersebut ke daftar sanksi.

Masih belum jelas kargo apa yang dibawa pesawat itu pada penerbangan terakhirnya.

Selama operasi sebelumnya di Venezuela, media pemerintah Rusia dan seorang anggota parlemen Rusia menyatakan bahwa pesawat yang sama mengirimkan sistem pertahanan udara jarak pendek Pantsir-S1 dan jarak menengah Buk-M2E ke Caracas, ibu kota Venezuela.

Baca juga: Kekuatan Militer Amerika Latin Disorot Buntut Ancaman Trump ke Kolombia, Kuba, dan Meksiko

Kuba "Target Selanjutnya" setelah Venezuela

Setelah keberhasilan misi AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro awal tahun ini, Donald Trump dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke negara komunis lain di Amerika Latin.

“TIDAK AKAN ADA LAGI MINYAK ATAU UANG YANG AKAN MASUK KE KUBA – NOL!” tulis Trump di platform media sosialnya.

“Saya sangat menyarankan mereka untuk membuat kesepakatan, SEBELUM TERLAMBAT.”

Namun, seperti apa sebenarnya kesepakatan itu?

Dilansir gzeromedia.com, Gedung Putih tengah menjajaki kemungkinan bahwa pihak-pihak dalam pemerintahan Kuba dapat membantu mencapai kesepakatan untuk menyingkirkan rezim komunis yang berkuasa pada akhir tahun, menurut laporan Wall Street Journal.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya yang diinginkan Amerika Serikat dari Kuba jika kesepakatan tercapai.

Tidak seperti Venezuela, Kuba hanya memiliki cadangan minyak yang sedikit.

Ekspor Kuba juga terbatas, bahkan kini mereka mulai mengimpor gula, komoditas yang dahulu terkenal diproduksi di sana.

Di bidang politik, tidak ada oposisi yang signifikan di Havana, yang mempersulit upaya untuk menggulingkan pemimpin negara itu, Miguel Diaz-Canel.

“Dengan siapa Anda akan bernegosiasi? Apakah mereka akan mencoba mengidentifikasi seseorang di bawah kepala negara saat ini yang dapat diajak bernegosiasi?” kata Michael Bustamante, pakar Kuba dari Universitas Miami, dalam wawancara dengan GZERO.

AS dan Kuba memang memiliki sejarah pembicaraan jalur belakang, tetapi belum jelas jalur apa yang tersedia antara pemerintahan Trump dan tim Diaz-Canel.

Meskipun AS belum secara eksplisit menyatakan apa yang mereka inginkan dari Kuba, ada satu hal yang ingin mereka hindari, yakni gelombang imigran Kuba.

Eksodus terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih dari satu juta orang telah meninggalkan negara itu, menyebabkan populasi Kuba turun lebih dari 10 persen antara 2020 dan 2024.

Namun, bukan pemerintah Kuba yang memicu atau memfasilitasi eksodus ini, melainkan pandemi Covid-19 yang menghancurkan salah satu industri terakhir yang dapat diandalkan Kuba, yakni pariwisata.

Keruntuhan tersebut memicu gejolak ekonomi lebih lanjut dan mendorong banyak warga Kuba mencari peluang di luar negeri.

Keputusan Presiden Nikaragua Daniel Ortega pada 2021 untuk menghapus persyaratan visa bagi warga Kuba turut memfasilitasi gelombang emigrasi ini, memungkinkan mereka bermigrasi ke AS tanpa perlu menyeberang laut.

Baca juga: Target Potensial Trump usai Venezuela: Ingatkan Presiden Kolombia Hati-hati, Sebut Kuba Negara Gagal

Pemerintahan Trump secara agresif berupaya membalikkan tren tersebut dengan mendeportasi warga Kuba dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah langkah yang mengejutkan komunitas Kuba-Amerika yang sebelumnya mendapat perlakuan khusus dari otoritas AS.

Kebijakan itu membuat jalur migrasi legal dari Kuba hampir mustahil, membatasi akses melalui larangan perjalanan yang lebih luas, mengakhiri program reunifikasi keluarga, serta menangguhkan semua permohonan imigrasi dan klaim suaka warga Kuba bulan lalu.

Meski demikian, angka deportasi relatif kecil.

Pemerintahan Trump memulangkan sekitar 1.600 warga Kuba tahun lalu.

Namun, dari tahun fiskal 2022 hingga 2025, lebih dari 675.000 warga Kuba mencoba memasuki Amerika Serikat, menurut data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS.

Seorang mantan pejabat AS yang berbicara kepada GZERO dengan syarat anonim menegaskan pandangan Bustamante bahwa serangan segera terhadap Kuba tampaknya tidak mungkin terjadi.

Ia justru menyebut taktik pemerintahan Trump adalah membiarkan negara itu runtuh dengan sendirinya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)