Parlemen Venezuela secara bulat menyetujui undang-undang amnesti yang ditunggu-tunggu dan berpotensi membebaskan ratusan tahanan politik yang dipenjara karena menentang pemerintah. Undang-undang ini mencakup pembebasan tahanan sejak 1999, termasuk periode kudeta terhadap Hugo Chavez, mogok minyak tahun 2002, hingga kerusuhan pada 2024 terkait pemilihan ulang Nicolás Maduro.

Namun, aturan tersebut mengecualikan individu yang dituduh atau dihukum karena mendorong tindakan militer melawan negara. Termasuk dalam pengecualian ini adalah pemimpin oposisi seperti Maria Corina Machado, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, yang dituduh oleh pemerintah mengajak campur tangan internasional. Pasal 9 undang-undang menyatakan bahwa amnesti tidak berlaku untuk mereka yang terlibat dalam aksi bersenjata atau menggunakan kekerasan atas dukungan asing.

Undang-undang amnesti ini ditandatangani oleh presiden sementara Delcy Rodriguez, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah penangkapan Maduro dalam operasi militer AS pada awal Januari. Rodriguez menyatakan pentingnya saling memaafkan dan menerima amnesti sebagai langkah menuju rekonsiliasi nasional. Salah satu yang pertama dibebaskan adalah Juan Pablo Guanipa, mantan wakil ketua parlemen, yang sempat dipenjara hampir sembilan bulan.

Guanipa mengucapkan terima kasih kepada rakyat Venezuela atas perjuangan mereka membebaskan tahanan politik lain dan mengkritik undang-undang tersebut sebagai dokumen yang cacat karena masih menahan sejumlah orang yang dianggap tahanan nurani. Organisasi non-pemerintah Foro Penal mencatat sekitar 450 tahanan telah dibebaskan sejak kejatuhan Maduro, namun lebih dari 600 masih ditahan.

Keluarga tahanan politik selama ini melaporkan adanya penyiksaan, perlakuan buruk, dan penelantaran kesehatan yang serius pada para penghuni penjara. Beberapa kelompok juga melakukan aksi mogok makan untuk mendesak pembebasan tahanan, salah satunya di Caracas yang berlangsung selama hampir seminggu. Para ahli hak asasi manusia dari PBB menekankan bahwa amnesti harus dibatasi hanya untuk korban pelanggaran HAM, dan tidak mencakup pelanggar serius atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Parlemen Venezuela sebelumnya sempat menunda beberapa sesi untuk mengesahkan RUU ini karena berbagai perdebatan. Di sisi lain, pemerintahan sementara, yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dengan syarat membuka akses bagi perusahaan minyak asing, menunjukkan keseriusan dalam membuka babak baru melalui pembebasan tersebut. Namun, kekhawatiran muncul bahwa undang-undang ini bisa dipakai untuk membebaskan pendukung pemerintah secara selektif dan menahan penentang sejati.

Kunjungan pejabat militer AS ke Caracas sebelum pengesahan menunjukkan adanya negosiasi strategis di balik upaya rekonsiliasi ini. Presiden interim Delcy Rodriguez bersama menteri pertahanan dan dalam negeri yang sebelumnya pendukung setia Maduro, kini bertemu dengan komandan militer AS yang mengawasi operasi regional. Langkah ini menggambarkan perubahan signifikan dalam dinamika politik Venezuela setelah bertahun-tahun ketegangan dan konflik internal.

Undang-undang amnesti yang baru dapat menjadi momentum penting bagi banyak keluarga yang sejak lama menunggu kembalinya anggota mereka dari penjara. Meskipun demikian, proses pelaksanaan dan dampaknya masih harus dipantau secara ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Pemerintah sementara diharapkan mampu menggunakan hukum ini sebagai alat untuk membuka dialog dan memperbaiki kondisi politik di negara yang selama ini dilanda krisis berat.