RADARSITUBONDO.ID - Pemerintah Kuba menyatakan tetap membuka peluang dialog yang konstruktif dengan Amerika Serikat, namun menegaskan tidak akan membahas perubahan sistem pemerintahan sosialis yang dianut negara tersebut. Sikap ini disampaikan di tengah meningkatnya tekanan politik dari Presiden AS Donald Trump.

Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Carlos Fernández de Cossío, mengatakan Havana tidak bersedia mendiskusikan sistem konstitusional maupun model pemerintahan negaranya. Menurut dia, isu tersebut merupakan urusan internal yang tidak dapat dinegosiasikan.

“Kami tidak akan membahas sistem konstitusional kami, sebagaimana kami juga tidak mengharapkan Amerika Serikat membahas sistem mereka,” ujarnya, Rabu (5/2).

Pernyataan itu muncul setelah Presiden Trump mengklaim bahwa Washington tengah menjalin komunikasi dengan pihak paling berpengaruh di Kuba untuk mencapai sebuah kesepakatan. Trump bahkan menyebut Kuba sebagai negara gagal yang kini kehilangan dukungan utama dari Venezuela.

Menanggapi klaim tersebut, De Cossío menjelaskan bahwa yang terjadi sejauh ini baru sebatas pertukaran pesan dengan pihak-pihak di level tertinggi pemerintahan Kuba. Ia menegaskan belum ada dialog bilateral resmi antara kedua negara. Meski demikian, Kuba tetap memandang dialog sebagai opsi yang lebih baik dibandingkan tekanan atau pemaksaan.

Kuba, kata De Cossío, bersedia membahas sejumlah isu yang dinilai saling menguntungkan, seperti keamanan kawasan dan upaya pemberantasan perdagangan narkoba. Namun dialog tersebut harus dilakukan atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.

Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel turut menegaskan bahwa dialog yang dilakukan di bawah tekanan tidak mungkin menghasilkan solusi. Ia menyatakan Kuba siap melakukan pembicaraan serius dan bertanggung jawab dengan Amerika Serikat, selama kedaulatan negara dihormati sepenuhnya.

Tekanan terhadap Kuba meningkat setelah Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan Kuba sebagai ancaman luar biasa dan tidak biasa terhadap keamanan nasional AS. Trump juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap negara-negara yang masih menyalurkan minyak ke Kuba, termasuk Meksiko dan Rusia.

Kondisi ekonomi Kuba semakin tertekan setelah pasokan minyak dari Venezuela terhenti. Negara tersebut sebelumnya menerima sekitar 35.000 barel minyak per hari dari Venezuela, namun kini hanya mengandalkan pasokan terbatas dari Meksiko dan Rusia.

Krisis energi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Antrean panjang terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Havana, pemadaman listrik berlangsung berjam-jam, serta harga pangan dan transportasi terus meningkat.

Pemerintah Kuba menyebut sanksi Amerika Serikat telah menyebabkan kerugian lebih dari 7,5 miliar dolar AS dalam kurun Maret 2024 hingga Februari 2025.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan dukungannya terhadap pendekatan keras terhadap Kuba dan secara terbuka menginginkan terjadinya perubahan rezim, meskipun belum berencana mengambil langkah langsung.