VIVA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan para pejabatnya untuk mengkaji kemungkinan perubahan stempel pada paspor Palestina di perbatasan Rafah. Menurut laporan media berbahasa Ibrani, stempel cap paspor yang sebelumnya "State of Palestine" yang selama ini digunakan diusulkan diganti menjadi "Board of Peace".

Usulan tersebut mencuat dalam rapat kabinet setelah pejabat keamanan Israel menyoroti bahwa dokumen Otoritas Palestina masih dipakai oleh pelancong yang keluar dari Gaza, sebagaimana dilaporkan Yedioth Ahronoth. Istilah baru yang dibahas merujuk pada badan pemerintahan yang diusulkan dalam kerangka administratif pascaperang untuk wilayah tersebut.

Menurut para pejabat yang hadir, Kepala Shin Bet, David Zini menjelaskan bahwa warga Gaza yang menyeberang di Rafah menerima cap yang terkait dengan dokumen resmi Otoritas Palestina (PA). Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan Menteri Permukiman dan Misi Nasional, Orit Strock, yang berulang kali menyoroti penggunaan simbol-simbol PA dalam operasi penyeberangan tersebut.

Strock sebelumnya menyatakan kekhawatiran bahwa keberadaan cap tersebut mencerminkan keterlibatan de facto Otoritas Palestina dalam pengelolaan Rafah sejak awal 2025, terutama setelah kesepakatan sandera dalam gencatan senjata sebelumnya.

Selain soal stempel, para menteri Israel juga menyinggung pengaturan administratif di perbatasan Rafah serta isu yang lebih luas terkait otoritas yang berwenang mengatur prosedur perjalanan. Netanyahu sebelumnya berulang kali menegaskan bahwa Otoritas Palestina tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan Gaza, sehingga wacana perubahan stempel dinilai memiliki makna politik, bukan sekadar teknis.

Ketegangan terkait simbol-simbol Otoritas Palestina semakin meningkat setelah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) merilis logo baru yang menampilkan lambang PA. Logo tersebut memicu reaksi negatif di media sosial Israel dan mendorong klarifikasi dari Kantor Perdana Menteri.

Di sisi lain, Otoritas Palestina sebelumnya pernah mengeluarkan arahan internal agar istilah "Negara Palestina" digunakan menggantikan "Otoritas Palestina" dalam dokumen resmi. Namun, sebagian besar stempel dan kop surat yang digunakan hingga kini masih mencantumkan nama “Otoritas Palestina”.

Pihak Shin Bet sendiri menolak memberikan rincian lebih lanjut mengenai diskusi di rapat Kabinet. "Kami tidak menanggapi isi pertemuan tertutup," kata lembaga tersebut dalam pernyataan singkat.