LONDON - Lebih dari 2.000 warga negara Inggris, 6.000 warga Prancis dan 13.000 warga Amerika Serikat bertugas di militer Israel selama genosida di Gaza. Laporan itu menurut data baru yang diterbitkan Declassified UK.

Lembaga investigasi tersebut melaporkan angka yang diperoleh melalui permintaan Kebebasan Informasi yang diajukan kepada tentara Israel menunjukkan 1.686 warga negara ganda Inggris-Israel dan 383 individu lainnya yang memegang kewarganegaraan Inggris, Israel, dan setidaknya satu kewarganegaraan tambahan bertugas di Angkatan Pertahanan Israel (IDF) pada Maret 2025. Total gabungan mencapai 2.069 warga negara Inggris.

Kontingen Inggris merupakan bagian dari kelompok warga negara asing yang jauh lebih besar yang bertugas di militer Israel.

Data menunjukkan 43.194 warga negara ganda dan 3.913 warga negara multinasional terdaftar di IDF, sehingga total 47.107 tentara memegang kewarganegaraan Israel bersama setidaknya satu kewarganegaraan lain.

Kelompok terbesar berasal dari AS, dengan 12.135 warga negara ganda AS-Israel dan 1.207 warga negara multinasional AS — total 13.342 warga Amerika.

Prancis menyusul dengan 6.127 warga negara ganda dan 337 warga negara multinasional. Jumlah yang signifikan juga tercatat dari Rusia (5.067), Jerman (3.901), Ukraina (3.210), Rumania (1.675) dan Polandia (1.668).

Temuan tersebut telah memicu seruan baru agar pihak berwenang Inggris memeriksa apakah warga negara Inggris yang bertugas di IDF terlibat dalam pelanggaran hukum internasional selama serangan militer Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan menjadi subjek proses di Mahkamah Internasional (ICJ) atas kasus genosida.

Tahun lalu, satu berkas setebal 240 halaman yang menyebutkan sepuluh warga negara Inggris diserahkan kepada unit kejahatan perang Kepolisian Metropolitan oleh Pusat Hukum Kepentingan Publik dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina.

Pengaduan tersebut menuduh keterlibatan dalam pembunuhan warga sipil dan pekerja bantuan yang ditargetkan, serta serangan tanpa pandang bulu terhadap daerah sipil.

Pengacara hak asasi manusia Michael Mansfield mengatakan pada saat itu bahwa "tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum", sementara pengacara Paul Heron menekankan jika ada bukti yang kredibel yang menghubungkan warga negara Inggris dengan pelanggaran berat hukum internasional, pihak berwenang memiliki kewajiban untuk menyelidiki.

Kantor Luar Negeri Inggris menolak berkomentar tentang data tersebut, menurut Declassified, dan mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mengumpulkan informasi tentang jumlah warga Inggris yang bertugas di IDF.

Publikasi angka-angka tersebut juga menimbulkan pertanyaan hukum yang lebih luas. Pada Januari 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan ada risiko genosida yang masuk akal di Gaza dan mengingatkan negara-negara tentang kewajiban mereka untuk mencegah kejahatan tersebut.

Pada Juli 2024, pengadilan lebih lanjut menyarankan negara-negara anggota PBB harus menahan diri dari membantu Israel dalam mempertahankan pendudukan ilegalnya atas wilayah Palestina.

Para pengamat hukum juga menunjuk pada Undang-Undang Perekrutan Asing tahun 1870, yang melarang warga negara Inggris untuk berperang bagi negara asing yang sedang berperang dengan negara lain yang sedang berdamai dengan Inggris.

Para aktivis berpendapat skala partisipasi Inggris yang terungkap dalam data tersebut memerlukan pengawasan hukum yang mendesak.

Baca juga: Video Mata-mata CIA Targetkan Militer China, Beijing Ancam Bertindak

(sya)