"Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan beroperasi dalam kondisi unik Arktika dan memperkuat jejak aliansi di Arktika, yang bermanfaat bagi keamanan Eropa dan trans-Atlantik," ungkap kementerian tersebut.

Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menyebut langkah itu sebagai respons jelas terhadap tantangan yang dihadapi kawasan Arktika dan mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun kehadiran militer yang lebih permanen dan lebih besar bagi Denmark serta para sekutu NATO-nya di dalam maupun di sekitar Greenland.

Tak hanya klaim semata, langkah Denmark tersebut juga disertai dengan dukungan konkret dari para sekutu NATO.

Pada Rabu (14/1/2026), Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan bahwa Swedia telah mengerahkan personel militer ke Greenland atas permintaan Denmark, seraya mencatat bahwa pengerahan itu berkaitan dengan persiapan untuk "Arctic Endurance", sebuah operasi yang direncanakan oleh Denmark.

Angkatan Bersenjata pun Swedia mengonfirmasi bahwa personel Swedia termasuk di antara kontingen awal yang tiba di pulau itu.

Selanjutnya, Norwegia juga turut menyumbangkan personel. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Rabu bersama menteri pertahanan Denmark, Menteri Pertahanan Norwegia Tore Sandvik mengatakan bahwa Norwegia mengirimkan dua staf militer ke Greenland untuk "memetakan kerja sama lebih lanjut di antarsekutu."

Sandvik menambahkan, ada dialog yang sedang berlangsung di dalam NATO mengenai cara memperkuat keamanan di kawasan Arktika, termasuk di dalam dan di sekitar Greenland.

Selain pengerahan militer secara langsung, dukungan politik telah disuarakan baik di tingkat nasional maupun Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper pada Rabu menyerukan kepada NATO untuk "meningkatkan kehadiran militer dan keamanannya di Arktika", dengan menggambarkan kawasan itu sebagai "garis depan persaingan geopolitik."

Jajaran pemimpin kelompok politik Parlemen Eropa pada Rabu (14/1/2026) kemarin juga mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengecam pernyataan pemerintahan Trump terkait Greenland sebagai tantangan "terang-terangan" terhadap hukum internasional dan kedaulatan Denmark, yang merupakan salah satu anggota NATO.

Mereka mendesak lembaga-lembaga Uni Eropa untuk merumuskan dukungan yang "konkret dan nyata" bagi Denmark dan Greenland, serta menekankan bahwa keputusan terkait Greenland sepenuhnya menjadi hak Denmark dan Greenland.

"Upaya-upaya eksternal untuk mengubah status quo tidak dapat diterima," kata para pemimpin tersebut.

Greenland merupakan wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam Kerajaan Denmark, dengan Kopenhagen yang memegang kendali atas urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri.

Dan AS memiliki pangkalan militer di pulau itu. Sejak kembali menjabat pada 2025, Trump telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk "mendapatkan" Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan.

Sumber: Antara