JAKARTA - India mengecam keras kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang mengenakan tarif 25% pada negara-negara yang berbisnis dengan Iran. Kebijakan yang diumumkan pada 12 Januari 2026 ini dinilai sebagai langkah unilateral yang memperkeruh iklim perdagangan global.

Meski pengumuman Trump melalui platform Truth Social dinyatakan "final dan berlaku segera", pedoman pelaksanaannya belum dirilis oleh Gedung Putih. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha, termasuk karena belum adanya instruksi penegakan dari Bea Cukai AS terkait definisi operasional "berbisnis dengan Iran".

"Ini adalah penargetan selektif yang tidak adil dan tidak beralasan," ujar Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar dikutip dari Times Of India, Selasa (20/1/2026).

Baca Juga: Trump Ancam Tarif 25% ke Negara Mitra Iran, China Murka Beri Peringatan Keras

Dia secara tegas menolak kebijakan tersebut. Protes resmi disampaikan Jaishankar saat pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Polandia, Radosław Sikorski, di Warsaw, Senin (19/1).

Jaishankar mengeluhkan bahwa India telah terkena tarif 50% dari AS akibat pembelian minyak dari Rusia. Pemberlakuan tarif tambahan terkait Iran, menurutnya, hanya akan semakin memberatkan beban ekspor India. The Print melaporkan, kekhawatiran India tidak hanya pada tarif, tetapi juga tekanan Barat terkait pembelian energi. Penolakan juga datang dari China, yang merupakan pembeli 90% minyak Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan sikap negaranya. "Perang tarif tidak ada pemenang." Sementara itu, respons dari negara-negara target lainnya, seperti Turki dan Uni Emirat Arab (UEA), masih dinantikan.

Merusak Rantai Pasok Global

Kebijakan Trump ini diprediksi akan merusak rantai pasok global, khususnya di sektor manufaktur. Negara-negara target seperti China, India, Turki, dan UEA memiliki industri otomotif bernilai ratusan miliar dolar AS, yang tetap menjalin perdagangan dengan Iran.

Baca Juga: Murka Soal Greenland, Pejabat NATO Tolak Berbagi Intelijen dengan AS

Menteri Perdagangan UEA, Thani Al Zeyoudi, mengingatkan tarif ini berpotensi mengganggu pasokan pangan. Turki, yang memiliki nilai perdagangan dengan Iran mencapai USD5,7 miliar per tahun, hingga kini belum memberikan pernyataan resmi.

Di dalam negeri AS, kebijakan Trump ini sedang diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Agung berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Jika dibatalkan, AS berpotensi mengalami kerugian hingga US$130 miliar berupa pengembalian tarif.

Merespons ancaman ini, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan kesiapan negaranya jika AS melakukan konfrontasi, namun tetap mengharapkan jalan dialog. Para ekonom mengkritik kebijakan tarif Trump yang dianggap "berubah-ubah harian", menyulitkan perusahaan dalam merencanakan produksi jangka panjang.

(nng)