Ringkasan Berita:

• Mantan Menteri Luar Negeri Jepang Tanaka Makiko mengkritik keputusan PM Sanae Takaichi membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini dengan biaya sekitar 70 miliar yen 
• Ia menilai langkah tersebut tidak logis di tengah kondisi keuangan negara dan diduga untuk menutupi isu politik uang serta Gereja Unifikasi 
• Tanaka juga menilai dukungan internal Takaichi di Partai Demokrat Liberal tidak kuat dan posisinya cukup rapuh.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –   Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Tanaka Makiko (82), melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang membubarkan parlemen.

Dalam penampilannya secara daring di program Information Live Miyane-ya (Nippon TV) pada 22 Januari, Tanaka mempertanyakan urgensi dan logika di balik langkah tersebut.

Perdana Menteri Takaichi pada 19 Januari mengumumkan bahwa parlemen akan dibubarkan pada awal Sidang Parlemen reguler 23 Januari 2026. 

Jadwal pemilu pun ditetapkan cepat: pendaftaran kandidat 27 Januari dan pemungutan suara (pemilu) dilakukan penghitungan tanggal 8 Februari.

“Terus terang saya tidak mengerti, mengapa harus dibubarkan,” kata Tanaka. 

“Sekali pembubaran itu menelan biaya sekitar 70 miliar yen (Rp7,4 Triliun). Di saat kondisi keuangan negara sedang berat, mengapa hal seperti ini bisa begitu mudah terpikirkan?,” katanya,.

Menanggapi pertanyaan pembawa acara Miyane Seiji apakah pembubaran ini dilakukan untuk menghindari isu sensitif seperti “politik dan uang” di Partai Demokrat Liberal (LDP) serta persoalan Gereja Unifikasi yang bisa menekan tingkat dukungan, Tanaka menjawab tegas, “Saya rasa memang begitu,” katanya.

Baca juga: WNI Terpilih Jadi Relawan Revitalisasi Kota Waki Jepang, Angeline Siap Promosikan Daya Tarik Lokal

“Kalau bukan karena itu, tidak mungkin tiba-tiba membubarkan parlemen. Selama ini, dia (Takaichi) tidak pernah mengatakan hal seperti itu,” ujarnya.

Tanaka juga mengungkapkan bahwa ia mendengar langsung dari sejumlah politisi LDP bahwa basis dukungan internal Takaichi di partai tidaklah kuat. 

“Di sekitar saya, banyak kenalan dari kalangan anggota pria di LDP yang sebenarnya tidak terlalu mendukung Ibu Takaichi. Dari obrolan dengan mereka, terlihat jelas bahwa fondasi kekuasaannya di dalam partai tidak semudah yang dibayangkan,” katanya.

Menurut Tanaka, meski memahami idealisme Takaichi, realitas politik internal partai membuat posisinya rapuh. 

“Jumlah kursi LDP di parlemen sendiri tidak besar. Melihat dinamika di dalam partai, saya kira situasinya cukup berat bagi beliau,” tambahnya.

Ia menegaskan, alasan pembubaran kemungkinan besar adalah untuk “menutupi” berbagai persoalan sensitif yang membayangi pemerintah. 

“Masalah politik dan uang, hubungan LDP dengan Gereja Unifikasi—semuanya ada. Mungkin dianggap bahwa pembubaran adalah cara tercepat untuk menutupinya. Tetapi ini bukan masalah yang layak diselesaikan dengan menghabiskan biaya sebesar itu,” tegasnya.

Dalam perdebatan yang sama, analis politik Hashimoto berpendapat bahwa pembubaran justru diperlukan agar pemerintah memperoleh mandat kuat dan mayoritas stabil untuk menjalankan kebijakan. Namun Tanaka menolak argumen tersebut.

“Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Setidaknya, pastikan dulu anggaran tahun fiskal baru disahkan. Masa jabatan anggota parlemen itu empat tahun. Baru berjalan satu tahun tiga bulan, tetapi sudah dibubarkan dengan biaya sangat besar. Itu keliru,” kata Tanaka.

Pernyataan Tanaka mencerminkan kegelisahan sebagian kalangan terhadap keputusan pembubaran dini, yang dinilai lebih bernuansa kalkulasi politik ketimbang kebutuhan negara.

Diskusi  beasiswa  di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com