Ringkasan Berita:

• Spanyol dan Jerman menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump karena dinilai menyimpang dari prinsip multilateralisme dan berpotensi menggeser peran PBB.
• Jerman menilai piagam Dewan Perdamaian memberi kewenangan besar pada AS dan Trump sebagai presiden pendiri, berisiko melemahkan tata kelola global yang sudah ada.
•  Inisiatif ini didukung sejumlah negara Timur Tengah, namun menuai penolakan Eropa karena absennya Otoritas Palestina dan masalah legitimasi internasional.

TRIBUNNEWS.COM - Spanyol dan Jerman secara tegas menolak undangan Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, inisiatif baru yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump dengan fokus awal pada rekonstruksi Gaza pasca perang.

Penolakan ini menandai sikap hati-hati negara-negara Eropa terhadap langkah diplomasi Washington yang dinilai menyimpang dari prinsip multilateralisme dan berpotensi menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik global.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez menyatakan Madrid tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sanchez kepada wartawan usai KTT Uni Eropa di Brussels, Kamis (22/1/2026).

“Kami menghargai undangan tersebut, tetapi kami menolak,” ujar Sanchez, dilansir dari Majorca Daily Bulletin.

Menurut Sanchez, keputusan ini konsisten dengan komitmen Spanyol terhadap hukum internasional, sistem PBB, dan multikulturalisme.

Ia juga menyoroti Dewan Perdamaian Gaza tidak melibatkan Otoritas Palestina, sehingga dinilai tidak mencerminkan pendekatan inklusif dalam penyelesaian konflik.

Jerman Ikuti Langkah Spanyol

Sikap serupa ditunjukkan oleh Pemerintah Jerman. Berlin diketahui telah menerima dokumen resmi dari Washington yang merinci struktur dan kewenangan Dewan Perdamaian. Namun, isi dokumen tersebut justru memicu kekhawatiran serius.

Menurut informasi diplomatik Eropa, piagam Dewan Perdamaian tidak hanya membahas gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza, tetapi juga mengusulkan pembentukan organisasi internasional baru dengan struktur kekuasaan terpusat.

Dalam rancangan tersebut, Presiden AS Donald Trump disebut memiliki kewenangan luas sebagai presiden pendiri, termasuk menentukan keanggotaan dan mekanisme pengambilan keputusan.

Pemerintah Jerman menilai konsep tersebut bertentangan dengan prinsip tata kelola global yang selama ini mengedepankan peran lembaga multilateral, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Baca juga: Iran Soroti Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza: Kami Pihak yang Tidak Mengakui Rezim Zionis Israel

Berlin khawatir Dewan Perdamaian justru akan mengabaikan institusi internasional yang sudah ada dan menciptakan situasi baru yang merusak keseimbangan sistem global.

“Bentuk dan struktur dewan ini tidak sejalan dengan prinsip multilateralisme yang menjadi dasar tatanan global,” ujar sumber diplomatik Eropa, dikutip dari Middle East Monitor.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah Jerman memilih menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza dalam bentuknya saat ini.

Seraya menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung penyelesaian konflik melalui kerangka PBB dan kerja sama multilateral yang diakui secara internasional.

Penolakan Spanyol dan Jerman mencerminkan sikap umum negara-negara Eropa yang masih ragu atau menahan diri untuk berkomitmen pada inisiatif AS tersebut.

Banyak negara menilai Dewan Perdamaian berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan dan membuka ruang dominasi satu negara dalam mekanisme perdamaian global.

Sebaliknya, negara-negara Timur Tengah melihat Dewan Perdamaian sebagai peluang percepatan rekonstruksi Gaza, seiring dimulainya fase kedua gencatan senjata Israel–Hamas, yang menghentikan perang sejak Oktober 2023 dan telah menewaskan lebih dari 71.000 orang.

Apa Itu Dewan Perdamaian Gaza Gagasan Trump

Presiden AS Donald Trump secara resmi memperkenalkan Dewan Perdamaian dalam acara Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.

Washington menyebut Dewan Perdamaian sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza versi Trump, yang juga merupakan bagian dari rencana 20 poin dan telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada November 2025.

Fokus awal Dewan Perdamaian adalah Gaza, namun dokumen internal yang beredar menunjukkan mandat dewan tersebut tidak terbatas hanya pada satu konflik, melainkan berpotensi menangani krisis global lainnya.

Washington menyatakan tujuan utama Dewan Perdamaian Gaza adalah menciptakan kerangka kerja stabil dan terpusat untuk memastikan gencatan senjata berjalan berkelanjutan.

Serta mencegah konflik kembali pecah, dan mempercepat proses pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang.

Trump menyebut Dewan Perdamaian sebagai solusi pragmatis yang lebih cepat dan efektif dibanding mekanisme internasional yang ada, yang menurutnya sering terhambat oleh birokrasi dan kepentingan politik.

Akan tetapi inisiatif ini menuai penolakan dan keraguan dari sejumlah sekutu tradisional Amerika Serikat, khususnya di Eropa.

Kritik terutama diarahkan pada kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat melemahkan prinsip multilateralisme dan menggeser peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik internasional.

Absennya keterlibatan langsung Otoritas Palestina dalam struktur awal dewan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi politik dan representasi rakyat Gaza.

Dengan latar belakang tersebut, Dewan Perdamaian Gaza menjadi salah satu proyek diplomatik paling kontroversial dalam kebijakan luar negeri Trump.

Keberhasilan atau kegagalannya akan sangat ditentukan oleh penerimaan komunitas internasional, kemampuan dewan tersebut berkoordinasi dengan sistem PBB, serta dampak nyata yang dihasilkan bagi stabilitas dan kehidupan warga Gaza.

(Tribunnews.com / Namira)