Isi Kesepakatan Donald Trump, NATO, dan Denmark Soal Greenland, Apa yang Kurang dari Tawar-menawar Itu?
 

TRIBUNNEWS.COM - Setelah berminggu-minggu mengancam akan mencaplok Greenland menggunakan cara apa pun, Presiden Amerika Serikat (AS) tiba-tiba mencabut ancaman terhadap negara Eropa, sekutunya tersebut.

Trump diketahui mengancam memberlakukan tarif impor ke negara-negara Eropa terkait penentangan mereka terhadap niat AS mengontrol Greenland. 

Trump bahkan membuka opsi invasi militer langsung ke Greenland.  

Baca juga: Olok-olok Donald Trump ke NATO Saat AS Sesumbar Segera Punya Akses Penuh Tanpa Batas di Greenland

Namun, ketegangan mereda setelah Trump menyiratkan pencabutan ancaman-ancaman tersebut.

Pencabutan ancaman oleh Trump itu terjadi setelah dia berbicara dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte pada Rabu di sela agenda Forum Ekonomi Dunia, di Davos, Swiss.

Trump menyebut, AS telah merancang "kerangka kerja" kesepakatan dengan NATO dengan Greenland.

Dia juga merasa yakin kalau kesepakatan sudah di depan mata dan semua pihak merasa puas pada rancangan kesepakatan tersebut.

Adapun Denmark menyatakan terbuka untuk dialog selama garis perbatasan dan teritorialnya dihormati – tetapi secara khusus belum mendukung aspek apa pun dari perjanjian yang disampaikan kepada media atau dibahas secara terbuka oleh Mark Rutte.

Bentuk kesepakatan itu "agak rumit," kata Trump, dan harus dijelaskan "nantinya".

"Pun, Trump mencabut ancaman tarif sebelumnya terhadap sekutu Eropa dalam upaya untuk meredakan ketegangan," tulis ulasan Independent, dikutip Jumat (23/1/2026).

Mark Rutte menjabarkan, kerangka kesepakatan itu adalah kedaulatan Greenland akan tetap berada di tangan Denmark, di mana negara-negara NATO harus meningkatkan keamanan Arktik "dalam beberapa bulan" berdasarkan kesepakatan kerangka kerja yang saat ini sedang dibahas.

Para pejabat yang dekat dengan negosiasi tersebut memberi tahu media kalau kesepakatan itu dapat memberikan kebebasan yang lebih luas bagi AS untuk membangun berbagai fasilitas di pulau tersebut, meniru apa yang dilakukan Inggris dalam hal pengaturan entitas dan fasilitas mereka di luar negeri. 

"Namun, detail konkret tentang apa yang dapat menjadi bagian dari kesepakatan tersebut masih minim dan tidak ada jaminan bahwa Presiden Trump akan menyetujuinya atau persyaratan yang diminta AS akan diterima oleh Eropa," tulis laporan tersebut.

Lalu seperti apa gambaran kesepakatan AS dengan Denmark dan NATO?

Kedaulatan AS atas Pangkalan Militer

Beberapa jam sebelum pengumuman Trump, para pejabat NATO sedang membahas kemungkinan AS memperoleh kedaulatan atas lahan untuk pangkalan militer, menurut tiga pejabat senior yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Kesepakatan AS-NATO itu bisa menyerupai perjanjian yang dimiliki Inggris dengan Siprus untuk mengelola pangkalan-pangkalan militernya sendiri di wilayah yang dianggap sebagai wilayah Inggris. 

Akrotiri, Episkopi, Dhekelia, dan Ayios Nikolaos disebut sebagai Area Pangkalan Berdaulat Inggris (SBA), yang tetap berada di bawah kendali Inggris ketika Republik Siprus merdeka pada tahun 1960.

Mereka berfungsi sebagai wilayah seberang laut Inggris, dengan administrasi sipil yang bertanggung jawab atas banyak tugas pemerintahan sipil, seperti hukum dan keadilan serta imigrasi.

Mereka juga memiliki kepolisian dan demografi campuran dengan personel militer dan personel yang berbasis di Inggris beserta keluarga mereka yang bekerja berdampingan dengan warga Siprus.

Seorang pejabat yang diberi pengarahan tentang diskusi NATO-AS mengatakan kepada The New York Times bahwa rencana untuk Greenland akan dimodelkan berdasarkan pengaturan Inggris di Siprus – meskipun dimensi pastinya masih belum jelas.

Sumber-sumber juga mengatakan kepada The Telegraph bahwa proposal tersebut mirip dengan kesepakatan Inggris dengan Siprus.

Mereka mengatakan kesepakatan yang sedang dibahas tidak melibatkan opsi penjualan Greenland.

Penambangan Logam Tanah Jarang

Kehadiran militer AS secara permanen di Greenland sejatinya sudah terwujud lewat keberadaan pangkalan udara Pituffik di barat laut Greenland, berdasarkan perjanjian tahun 1951.

Perjanjian itu juga memungkinkan mereka untuk membangun pangkalan asalkan memberi tahu Denmark dan Greenland. 

Namun, menurut The Telegraph, kerangka perjanjian baru yang sedang dibahas, memungkinkan AS untuk membangun tanpa izin perencanaan dan memperluas ke daerah yang kaya mineral.

“Ini kesepakatan jangka panjang,” kata Trump kepada wartawan.

“Ini kesepakatan jangka panjang yang paling utama. Ini menempatkan semua orang pada posisi yang sangat baik, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan mineral,” ulang Trump.

Survei tahun 2023 menunjukkan bahwa 25 dari 34 mineral yang dianggap sebagai "bahan baku penting" oleh Komisi Eropa ditemukan di Greenland.

Sebagai informasi, ekstraksi minyak dan gas dilarang di Greenland karena alasan lingkungan, dan investasi di sektor pertambangan saat ini menghadapi tantangan.

Grafit, tembaga, nikel, seng, emas, berlian, bijih besi, titanium-vanadium, tungsten, dan uranium semuanya ditemukan di Greenland.

Bagaimana Reaksi Greenland?

Denmark telah menyatakan terbuka untuk semua pembicaraan asal tidak mengotak-atik integritas teritorialnya di Greenland. 

Namun, masalah ini juga membutuhkan persetujuan di dalam Greenland sendiri. 

Pulau ini diatur sebagai wilayah semi-otonom dengan perdana menterinya sendiri, yang dalam beberapa pekan terakhir sangat menentang ancaman Amerika.

Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen, yang patut dicatat, belum memberikan komentar mengenai pembicaraan antara Bapak Rutte dengan Bapak Trump.

Aaja Chemnitz Larsen, seorang anggota parlemen Denmark asal Greenland, mengatakan bahwa ia khawatir NATO sedang melakukan tawar-menawar terkait masa depan Greenland tanpa melibatkan pulau tersebut.

“Apa yang kita saksikan akhir-akhir ini dalam pernyataan-pernyataan dari Trump benar-benar gila. NATO sama sekali tidak memiliki mandat untuk menegosiasikan apa pun tanpa kehadiran kita di Greenland,” tulisnya di media sosial.

“Dan fakta bahwa NATO berhak ikut campur dalam urusan negara dan mineral kita sama sekali tidak masuk akal.”

Pada hari Kamis, Mark Rutte mengatakan bahwa negosiasi spesifik akan melibatkan AS, Denmark, dan Greenland.

Para komandan NATO akan bertugas untuk membahas detail persyaratan keamanan tambahan, yang dapat membuat sekutu NATO melakukan lebih banyak hal di wilayah tersebut.

"Saya tidak ragu kita bisa melakukan ini dengan cukup cepat. Tentu saja saya berharap pada tahun 2026, bahkan mungkin di awal tahun 2026," katanya.

Apa yang Kurang dari Kesepakatan ini?

Kerangka kerja tersebut masih informal dan kurang spesifik.

Jika tantangan utamanya, seperti yang dikatakan NATO, adalah memerangi investasi dan campur tangan Rusia dan Tiongkok, AS sudah memiliki hak untuk membangun pangkalan dan Denmark telah melawan investasi Tiongkok di masa lalu.

Dengan negara-negara NATO yang sudah bergerak ke wilayah tersebut untuk meningkatkan keamanan, belum jelas apa yang akan ditambahkan oleh kesepakatan baru ini.

"Pengembangan sektor pertambangan di pulau itu juga terhambat oleh birokrasi dan penentangan dari masyarakat adat, dan tidak jelas bagaimana Greenland akan diberi kompensasi jika AS mencoba mengekstraksi mineral langka. Ekstraksi minyak dan gas dilarang karena alasan lingkungan," kata ulasan independent.

Hal lain adalah, kesepakatan yang dimodelkan berdasarkan pangkalan Inggris di Siprus memerlukan kejelasan lebih lanjut, karena pengaturan tersebut telah banyak berubah sejak tahun 1960.

Bahkan jika tanah tersebut secara de facto menjadi milik Amerika, para negosiator harus menyepakati ruang lingkup pembangunan dan kemerdekaan.

"Hal terpenting, aliansi NATO telah terguncang oleh ancaman berulang dari AS, dan para sekutu harus membangun kembali hubungan untuk bekerja sama dalam bidang keamanan," kata ulasan tersebut.

(oln/indpndt/*)