NUUK - Perdana Menteri (PM) Greenland Jens-Frederik Nielsen mengatakan kedaulatan pulau Arktik tersebut adalah "garis merah". Pernyataan itu sebagai respons setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeklaim telah mengamankan akses total ke pulau terbesar di dunia tersebut berdasarkan kerangka kerja yang disepakati dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

Berbicara kepada wartawan di Ibu Kota Greenland, Nuuk, Nielsen mengatakan bahwa dia masih belum mengetahui banyak aspek dari kesepakatan yang dicapai antara Trump dan Rutte.

“Saya tidak tahu apa isi perjanjian, atau kesepakatan itu, tentang negara saya,” kata Nielsen, seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat (23/1/2026).

Baca Juga: PM Denmark: Bos NATO Tak Punya Mandat Atas Nama Greenland untuk Negosiasi dengan Trump

“Kami siap membahas banyak hal, dan kami siap menegosiasikan kemitraan yang lebih baik dan sebagainya. Tetapi kedaulatan adalah garis merah,” katanya lagi, ketika ditanya tentang laporan bahwa Trump berupaya mengendalikan wilayah di sekitar pangkalan militer AS di Greenland sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas.

“Kami tidak bisa melanggar garis merah. Kami harus menghormati integritas teritorial kami. Kami harus menghormati hukum internasional dan kedaulatan," imbuh dia.

Dalam beberapa minggu terakhir, Trump telah meningkatkan ancamannya untuk merebut Greenland—wilayah otonom Kerajaan Denmark—dengan alasan bahwa wilayah itu dibutuhkan untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasional AS dan mencegah penetrasi oleh China atau Rusia di wilayah Arktik.

Dorongan presiden AS ini telah menjerumuskan hubungan AS-Eropa ke titik terendah dalam beberapa dekade dan memicu kekhawatiran akan kelangsungan NATO.

Sebelumnya pada hari Kamis, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox Business Network di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, bahwa “Kerangka Kerja” untuk kesepakatan masa depan yang melibatkan Greenland dan wilayah Arktik yang lebih luas akan memberikan AS “akses total”.

“Saat ini sedang dinegosiasikan detailnya. Tetapi pada dasarnya ini adalah akses total,” kata Trump kepada jaringan televisi AS tersebut, mengeklaim akses tersebut bersifat permanen. “Tidak ada akhir, tidak ada batas waktu.”

Namun Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengatakan diskusi tentang kedaulatan Denmark tidak akan dibahas. “Itu tidak dapat diubah,” katanya.

Dia mengatakan kepada wartawan di Brussels bahwa Denmark terbuka untuk membahas pakta tahun 1951 dengan AS. “Tetapi harus dalam kerangka kerja kami sebagai negara berdaulat," ujarnya.

“Ini masih merupakan situasi yang sulit dan serius, tetapi kemajuan juga telah dicapai dalam arti bahwa kita sekarang telah mencapai hal-hal yang seharusnya. Yaitu, bahwa kita dapat membahas bagaimana kita mempromosikan keamanan bersama di wilayah Arktik,” kata Frederiksen.

Ketidakpastian seputar kerangka kerja yang diusulkan muncul sehari setelah Trump secara tak terduga mencabut ancamannya untuk mengenakan tarif 10 persen pada negara-negara Eropa yang menentang upayanya untuk menguasai Greenland dan menolak penggunaan kekuatan untuk merebut pulau tersebut.

Trump juga mengatakan mungkin ada kesepakatan yang memenuhi keinginannya untuk program pertahanan rudal Golden Dome, sebuah sistem senilai USD175 miliar yang akan menempatkan senjata AS di luar angkasa untuk pertama kalinya, dan akses ke mineral penting sambil memblokir apa yang disebutnya sebagai ambisi Rusia dan China di Arktik.

Namun presiden AS hanya memberikan sedikit detail tentang pembicaraan dengan bos NATO tersebut.

Sedangkan Rutte mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa perjanjian kerangka kerja tersebut akan mengharuskan negara-negara NATO untuk segera meningkatkan upaya di Arktik untuk menangkal ancaman dari Rusia dan China.

“Kita akan berkumpul di NATO bersama para komandan senior kita untuk membahas apa yang diperlukan,” kata Rutte kepada Reuters. “Saya tidak ragu kita dapat melakukan ini dengan cukup cepat. Tentu saja, saya berharap pada tahun 2026; saya berharap bahkan awal tahun 2026.”

Eksploitasi mineral di pulau yang kaya sumber daya itu tidak dibahas dalam pertemuan dengan Trump, kata Rutte, menambahkan bahwa negosiasi mengenai masalah ini akan berlanjut antara AS, Denmark, dan Greenland sendiri.

Juru bicara NATO Allison Hart mengatakan pada hari Kamis, "Rutte tidak mengusulkan kompromi apa pun terhadap kedaulatan selama pertemuannya dengan Presiden Trump."

Dia menambahkan bahwa pembicaraan antara Denmark, Greenland, dan AS akan berlanjut. "Bertujuan untuk memastikan bahwa Rusia dan China tidak pernah mendapatkan pijakan—secara ekonomi atau militer—di Greenland," katanya.

(mas)