Blok Eisenkot Tolak Gabung Kubu Netanyahu Bentuk Pemerintahan - CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --
Blok oposisi Israel yang diberikan mandat membentuk pemerintahan baru pimpinan Gadi Eisenkot menolak membentuk pemerintahan persatuan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Penolakan itu muncul setelah terungkap dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam upaya memengaruhi pemilu Israel.
Sumber dari kubu Partai Yashar pimpinan Eisenkot mengatakan kepada penyiar publik Israel, KAN, pada Senin (16/11), bahwa pengungkapan tersebut secara efektif menutup peluang kerja sama dengan Partai Likud yang dipimpin Netanyahu.
Mereka menyebut dugaan campur tangan tersebut sebagai "upaya kudeta". Blok oposisi juga menuntut pemecatan Kepala Shin Bet David Zini dan Kepala Mossad Roman Gofman.
Saat ini, Eisenkot berupaya membangun koalisi untuk membentuk pemerintahan Israel berikutnya. Blok yang dipimpinnya turut mencakup partai-partai oposisi yang dipimpin Naftali Bennett, Yair Golan, dan Avigdor Lieberman.
Menurut KAN, peluang pembentukan pemerintahan persatuan semakin tertutup setelah Netanyahu melontarkan serangan terhadap partai-partai Arab dalam upacara pelantikan anggota parlemen Israel, Knesset, pada pekan lalu.
Ketegangan juga meningkat setelah Gofman melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS) untuk membahas Iran. Eisenkot disebut tidak mendapat pemberitahuan mengenai kunjungan tersebut, meskipun bertemu Netanyahu hanya beberapa jam sebelum perjalanan itu.
Pada Minggu (15/11), Channel 12 mengungkap dugaan keterlibatan kantor Netanyahu dalam penangkapan seorang aktivis partai Arab, United Arab List (Ra'am), pada hari pemungutan suara 27 Oktober.
Pilihan Redaksi
Menurut hasil penyelidikan, kantor Netanyahu memberikan informasi kepada polisi yang kemudian menjadi dasar penangkapan aktivis tersebut, lapor Anadolu Agency.
Polisi tetap melanjutkan penyelidikan meskipun seorang petugas intelijen telah memperingatkan agar mereka terlebih dahulu memeriksa kredibilitas sumber informasi. Sumber tersebut kemudian diidentifikasi sebagai mantan ajudan di kantor perdana menteri.
Channel 12 juga melaporkan bahwa Zini meminta izin untuk menyadap lima anggota parlemen Arab pada hari pemungutan suara. Permintaan itu diajukan dengan alasan dugaan campur tangan asing dalam pemilu.
Namun, Jaksa Agung Israel Gali Baharav Miara menolak permintaan penyadapan tersebut.
(mge/rds)
