Upaya Diplomasi tak Langsung Iran-AS di New York Kian Terpuruk, Ini yang Terjadi di Belakang Layar - Republika
L
Trump bersedia memberikan keringanan sanksi jika ada kemajuan dalam isu nuklir.

EPA epa08249315 Iranian Deputy-Foreign Ministers Abbas Araghchi (C) attends an extraordinary JCPOA Joint Commission meeting at the Palais Coburg, in Vienna, Austria, 26 February 2020. The Joint Commission of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at a Political Directors
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — Pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tujuh bulan terus berlanjut. Upaya diplomasi terbaru ditempuh melalui mediasi Qatar di sela sidang Majelis Umum PBB (UNGA) di New York. Meski demikian, kedua pihak yang bertikai masih berselisih mengenai agenda pembahasan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, meninggalkan New York pada Selasa setelah menyampaikan kepada stasiun TV pemerintah Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) bahwa ia menantikan jawaban resmi atas usulan Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz sebelum pengujung hari. Usulan tersebut, yang menurut Iran, dapat membuka kembali selat dalam waktu tujuh hari, pertama kali disampaikan kepada AS melalui mediator Qatar pekan lalu.
Presiden AS Donald Trump dilaporkan menolak tawaran tersebut, yang mensyaratkan Teheran membuka kembali selat dengan imbalan Washington mengakhiri blokade laut, mencabut sanksi, mencairkan aset Iran senilai sekitar 12 miliar dolar AS, dan memberlakukan gencatan senjata regional yang lebih luas termasuk di Lebanon.
Di bawah usulan Iran, perundingan damai yang lebih luas, termasuk pembahasan program nuklirnya, baru akan dimulai setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi.
Meski Trump menolak secara terbuka, Araghchi mengaku belum menerima tanggapan formal dari Washington. Sementara itu, laporan media AS yang menyebut bahwa Trump kemungkinan bersedia melonggarkan sanksi dan mencairkan aset Iran dibantah keras oleh Presiden AS tersebut.
Para pejabat AS menyatakan bahwa pihaknya menginginkan kesepakatan yang menyelesaikan seluruh permasalahan secara menyeluruh dalam satu paket, terutama program nuklir Teheran, alih-alih menggunakan pendekatan bertahap.
Berikut hal-hal yang diketahui sejauh ini mengenai perundingan tersebut seperti dilansir dari Al Jazeera.
Apa saja yang dibahas?
Mediator Qatar bertemu Araghchi di New York pada Senin untuk membahas cara memajukan usulan Teheran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz sebelum melangkah ke perundingan damai yang lebih luas.
Dalam unggahan di Telegram, Araghchi menegaskan bahwa pembicaraan tersebut berfokus khusus pada Selat Hormuz. Ia membantah bahwa AS telah menolak usulan Iran secara resmi.
"Terlepas dari apa yang dikatakan Presiden AS, saya menyampaikan bahwa kami masih menunggu tanggapan resmi AS melalui mediator... Mereka [Qatar] memiliki sejumlah gagasan dan kami telah membahasnya. Mereka akan menyampaikan isu ini kembali kepada pihak Amerika, dan tanggapan akhir dari pihak Amerika akan disampaikan kepada kami melalui mediator Qatar," ujar Araghchi pada Senin malam.
Araghchi juga menyatakan perundingan menjadi lebih "serius", namun menegaskan posisi Teheran tidak berubah.
Halaman 2 / 4
"Saya tegaskan tidak ada perubahan pada posisi Iran. Syarat kami untuk membuka selat sudah jelas. Posisi kami dalam isu-isu lain juga jelas. Saat ini, tidak ada pembahasan mengenai kelonggaran sama sekali," tambahnya.
Usulan Teheran mencakup elemen-elemen dari nota kesepahaman (MoU) Islamabad yang ditandatangani oleh AS dan Iran pada 17 Juni lalu.
Apa sebenarnya sikap Trump?
Seorang pejabat AS menyampaikan kepada kantor berita The Associated Press pekan lalu bahwa Trump tidak bersedia membuat kesepakatan damai akhir dengan Iran sebelum isu program nuklir ditangani. Namun, menurut pejabat yang tidak disebutkan namanya itu, Presiden AS bersedia memberikan keringanan sanksi dan mencairkan sebagian dana jika ada kemajuan dalam isu nuklir.
Pada Senin, media AS Axios juga melaporkan bahwa Trump menawarkan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan atas konsesi pada program nuklirnya. Laporan itu mengutip pejabat AS yang menyebut perundingan tidak langsung berlangsung "positif dan konstruktif", seraya menambahkan bahwa Teheran mengindikasikan sikap "fleksibel" dalam isu nuklir.
Namun, Trump mengecam berita tersebut sebagai berita bohong (hoax) dalam unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social. Ia menegaskan berita itu "tidak benar" dan menuntut Axios mencabut artikel tersebut.
Iran telah menghadapi sanksi berat selama berdekade-dekade. Pembatasan ini mempengaruhi kualitas hidup rakyat Iran, termasuk akses terhadap obat-obatan esensial dan layanan kesehatan.
Pada Agustus, AS mengumumkan sanksi ekonomi yang lebih luas terhadap Iran dan negara-negara yang bertransaksi dengannya sebagai upaya meningkatkan tekanan ekonomi untuk mengisolasi negara tersebut di tengah kebuntuan diplomasi.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menggambarkan kampanye tersebut sebagai upaya "mencekik ekonomi" Iran. Studi yang diterbitkan jurnal medis The Lancet Global Health menyimpulkan bahwa lebih dari 564.250 orang di seluruh dunia meninggal setiap tahunnya sebagai akibat dari sanksi AS.
Halaman 3 / 4
Apa yang diinginkan AS?
Pada akhir Februari, sesaat sebelum AS meluncurkan serangan pertamanya ke Iran, kedua belah pihak sempat menggelar pembicaraan yang difasilitasi Oman mengenai program nuklir Iran.
Namun sebelum pembicaraan usai, AS dan Israel melancarkan serangan yang memicu penutupan Selat Hormuz oleh Iran—jalur perairan yang dilalui seperlima minyak dan gas alam dunia pada masa damai. Penutupan selat kini menjadi poin perselisihan utama, padahal isu ini tidak pernah menjadi persoalan sebelum perang pecah. Saat ini, selat tersebut menjadi sasaran blokade kedua belah pihak.
Di sepanjang konflik, Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk mencapai kesepakatan dengan Teheran. Namun, perbedaan mendasar mengenai urutan penanganan isu harus diselesaikan terlebih dahulu.
Iran ingin menegaskan kendalinya atas Selat Hormuz, pencabutan sanksi, pencairan aset, serta penghentian serangan AS-Israel sebelum kembali merundingkan isu lain seperti program nuklir. Urutan ini sesuai dengan MoU yang disepakati Iran dan AS pada Juni lalu, yang kemudian goyah.
Sebaliknya, AS menginginkan seluruh isu dibahas secara bersamaan di atas meja perundingan tanpa menyepakati tuntutan Iran terlebih dahulu.
Profesor politik AS dan hubungan internasional dari University College Dublin, Scott Lucas, menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa Washington secara tidak langsung menginginkan Iran menyerah.
"Selat Hormuz telah menjadi isu fundamental. Pertanyaannya adalah, apakah kedua belah pihak akan mengalah? Nota kesepahaman sebelumnya memberikan peran bagi Iran dalam pengelolaan selat," kata Lucas.
"Ketika pemerintahan Trump mundur dari perundingan berbasis MoU, mereka kembali pada gagasan bahwa Iran harus membuka penuh pelayaran di Selat Hormuz tanpa jaminan keamanan maupun finansial. Pemerintah Iran tidak akan menyetujui hal itu," tambahnya.
Halaman 4 / 4
Apa yang diinginkan Iran?
Setelah setengah abad berada dalam permusuhan ketat dengan Washington, Iran ingin memperkuat posisi strategis yang diperolehnya selama perang. Ini mencakup kemampuannya menutup Selat Hormuz, yang berdampak pada pasar energi global dan memberikan tekanan tambahan bagi pemerintahan Trump.
Sejak serangan AS-Israel ke Iran dimulai pada 28 Februari, isu Selat Hormuz mendominasi perundingan damai dan menjadi posisi tawar terbesar bagi Teheran. Sebelum konflik, Iran tidak memegang kendali penuh atas jalur perairan tersebut dan seluruh pelayaran komersial melintas secara bebas.
Oleh karena itu, Iran tidak akan beralih ke perundingan damai yang lebih luas sebelum memanfaatkan kendalinya atas selat untuk memenuhi tuntutannya. "Pembahasan kami jelas. Saat ini, ini hanya mengenai Selat Hormuz," kata Araghchi.
Direktur Center for Intellectual Diplomacy di Governance and Policy Think Tank Iran, Ali Salehian, menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa Teheran tidak percaya Washington akan menghormati kesepakatan masa depan setelah melanggar MoU Juni yang dibrokeri Pakistan.
"Bagi Iran, batas minimum dari setiap negosiasi dengan Trump adalah MoU Islamabad," ujar Salehian. "Teheran menilai jika AS tidak memenuhi komitmennya berdasarkan MoU, tidak ada jaminan kesepakatan masa depan akan bertahan."
Apa yang akan terjadi di masa depan?
Para analis menilai kebuntuan diplomatik ini tidak akan terurai dalam waktu dekat.
Kedua belah pihak sempat mengindikasikan preferensi pada penyelesaian diplomatik ketimbang kelanjutan perang. Namun, Trump terus mengancam akan melancarkan serangan susulan jika Iran tidak menyepakati perjanjian. Di sisi lain, Araghchi menyampaikan kepada media AS NBC bahwa Teheran siap melanjutkan pertempuran meski tidak meninggalkan jalur diplomasi.
"Kami siap penuh jika waktu perang berlanjut, dan kami berdiri teguh menghadapi setiap agresi baru," tegas Araghchi.
Trump menyatakan pekan lalu bahwa ia mengharapkan kesepakatan dapat dicapai, namun diperkirakan baru terjadi setelah pemilu sela AS pada 3 November.
Kendati demikian, rasa saling tidak percaya masih tertanam kuat. Pejabat senior Iran meyakini Trump akan memulai kembali perang dalam skala yang jauh lebih besar setelah pemilu sela, dengan keterlibatan Israel.
Jika analisis tersebut tepat, Teheran dinilai bisa jadi lebih memilih pertempuran berlanjut sebelum pemilu November guna memberikan dampak tekanan yang lebih besar bagi posisi politik Trump.
Berita Terkait
Dekat Iran, Bahrain Gabung dengan Satgas Drone Serang Di Bawah Komando AS
Internasional - 4 jam yang lalu
Peringatan Keras Ghalibaf: Tak Ada Negara Timteng yang Bisa Jual Minyak Jika Iran Diblokade
Internasional - 30 September 2026, 07:52
Garda Revolusi Sampaikan Pesan kepada Rakyat AS, Ancam Gunakan Senjata Baru
Dunia - 29 September 2026, 22:50
Rusia Batasi BBM Diesel, Pasokan Teluk Terganggu, PM Slovakia Sebut Uni Eropa Sinis
Internasional - 24 September 2026, 14:45
Presiden Iran Tunjukan Foto Anak-Anak Korban Bom AS-Israel
Dailynews - 24 September 2026, 14:00