Prancis Diguncang Demo Akbar, Gedung Dibakar Seribu Lebih Ditangkap - Republika
Unjuk rasa yang meluas terkait biaya hidup yang semakin mahal di Prancis.
EPA/YOAN VALAT Petugas kepolisian berhadapan dengan para pengunjuk rasa dalam sebuah demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan pemangkasan layanan publik di Champs-Elysees, Paris, Prancis, 17 Oktober 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, PARIS — Gelombang protes kembali mengguncang Prancis. Ratusan ribu orang turun ke jalan pada Sabtu (17/10/2026), memprotes mahalnya biaya hidup, memburuknya layanan publik, serta melemahnya sistem jaminan sosial. Aksi tersebut sekaligus menghidupkan kembali gerakan gilets jaunes atau rompi kuning yang pernah mengguncang pemerintahan Presiden Emmanuel Macron pada 2018.
Kantor-kantor berita melansir, aksi yang semula berlangsung damai di sejumlah kota kemudian berujung bentrokan antara demonstran dan polisi. Sejumlah bangunan publik dibakar, pertokoan dijarah, dan aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengatakan, lebih dari 1.200 orang ditangkap dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Sebanyak 150 personel kepolisian dilaporkan terluka.
Di Kota Limoges, gedung balai kota mengalami kerusakan parah akibat kebakaran yang diduga dipicu demonstran bertopeng. Di Marseille, massa sempat menerobos masuk ke gedung balai kota. Sementara di Paris, sejumlah toko dan bank menjadi sasaran penjarahan dan perusakan.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengecam aksi kekerasan tersebut. Ia mengatakan, kelompok perusuh telah membajak demonstrasi yang semestinya menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak berencana menetapkan status darurat, tetapi akan menindak tegas para pelaku kekerasan.
Gelombang protes kali ini berawal dari aksi para pelajar sejak September lalu. Mereka mempersoalkan absennya guru, buruknya fasilitas sekolah, serta kondisi pendidikan yang dinilai semakin tidak memadai.
Kemarahan tersebut kemudian meluas menjadi gerakan yang menyoroti ketimpangan sosial, lemahnya belanja publik, dan menurunnya kualitas pelayanan negara.
Seruan untuk menghidupkan kembali gerakan rompi kuning turut memperbesar mobilisasi massa. Gerakan itu pertama kali mencuat pada 2018 sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan kenaikan harga bahan bakar.
Konfederasi Umum Buruh (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar di Prancis, turut mendukung demonstrasi tersebut. Mereka menyerukan kenaikan upah dan pensiun, penurunan harga, serta perlindungan terhadap layanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
Halaman 2 / 2
Gerakan kali ini mempertemukan berbagai kelompok yang memiliki keresahan serupa, mulai dari pelajar, guru, pekerja, pensiunan, hingga petani. Seorang demonstran berusia 19 tahun bernama Lola mengatakan, masyarakat turun ke jalan karena biaya hidup semakin sulit dijangkau. Harga bahan bakar yang tinggi juga menambah beban warga.
Ia turut menyoroti tindakan aparat terhadap pelajar yang berusaha menyuarakan tuntutan mereka mengenai penambahan guru dan perbaikan kondisi belajar.
Menurut laporan The Guardian, sekitar 45 persen warga Prancis mengkhawatirkan kenaikan biaya hidup dan inflasi berdasarkan survei terhadap 2.000 responden pada Oktober ini.
Besarnya mobilisasi massa memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah Prancis tidak terbatas pada kenaikan harga. Kekecewaan terhadap layanan publik dan ketimpangan sosial juga menjadi pemicu kemarahan masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550 ribu orang mengikuti demonstrasi di berbagai kota. Sementara itu, CGT memperkirakan jumlah peserta mencapai 800 ribu orang.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan besarnya mobilisasi sekaligus perbedaan perhitungan antara pemerintah dan serikat pekerja.
Presiden Emmanuel Macron sebelumnya menyerukan ketenangan dan meminta masyarakat menghormati hak orang lain serta fasilitas publik. Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan perusakan.
Di tengah situasi tersebut, kelompok politik kanan dan kiri berupaya mengambil posisi dalam gerakan protes. Pemimpin Partai France Unbowed, Jean-Luc Mélenchon, menyatakan dukungan terhadap aksi pelajar, tetapi meminta demonstran tidak melakukan penjarahan.
Sementara itu, Marine Le Pen dari kelompok kanan mengecam para perusuh dan menuding kubu Mélenchon turut melegitimasi kekerasan.
Macron kini memasuki fase akhir masa kepresidenannya. Lanskap politik Prancis juga semakin terpolarisasi menjelang pemilihan presiden pada 2027.
Kebangkitan kembali gerakan rompi kuning menjadi pengingat bahwa tekanan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap layanan publik dapat berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas.
Bagi pemerintah Prancis, tantangannya bukan hanya memulihkan ketertiban setelah kerusuhan, melainkan juga menjawab keresahan masyarakat yang merasa semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh layanan publik yang layak.
Berita Terkait
“Sekarang Tidak Ucapkan Allahu Akbar?” Kesaksian Ungkap Kekerasan Polisi Prancis dalam Demo Pelajar
Islam - 10 October 2026, 17:37
Trump Salahkan Islam atas Demonstrasi Pelajar di Prancis
Internasional - 07 October 2026, 06:43
AS Kumpulkan Lingkar Kecil NATO, Inggris-Prancis dan Baltik tak Diundang
Internasional - 06 October 2026, 08:53
Prancis Harus Puas Imbang Lawan Italia, Belgia dan Polandia Berpesta Gol di UEFA Nations League
Sport - 03 October 2026, 09:48
Gol Olise Pastikan Kemenangan Tipis Prancis atas Belgia
Sport - 29 September 2026, 07:38