Amerika minta Bank Dunia dukung pendanaan energi nuklir - IDN Finansial

BANGKOK – Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, mendesak Bank Dunia untuk melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kebijakannya, termasuk membuka kembali pendanaan untuk proyek hulu minyak dan gas.
Pemerintahan Presiden Donald Trump juga meminta lembaga tersebut mendukung pengembangan energi nuklir, pertambangan mineral penting di laut dalam, serta mereformasi aturan pengadaan proyek.
Dikutip dari Reuters, Bessent menyampaikan sejumlah tuntutan tersebut dalam pernyataan kepada komite pengarah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang dirilis pada Rabu malam (14/10).
Ia juga meminta IMF lebih tegas menyoroti kebijakan negara-negara yang tidak mengikuti mekanisme pasar dan dinilai memicu ketidakseimbangan ekonomi global.
Pernyataan tersebut merujuk pada kritik AS terhadap China.
Bessent menilai Bank Dunia perlu menerapkan pendekatan yang tidak memihak teknologi tertentu dalam kebijakan energi.
Ia meminta lembaga tersebut menghapus pembatasan terhadap proyek minyak dan gas, termasuk kegiatan hulu seperti eksplorasi dan pengembangan sumber daya.
“Bank Dunia tidak bisa mengaku menghormati kedaulatan negara jika sejak awal menolak membiayai proyek hulu minyak dan gas tanpa terlebih dahulu menilai kelayakannya,” kata Bessent.
Di sektor energi nuklir, Departemen Keuangan AS menyatakan akan memberikan kontribusi awal kepada dana perwalian baru yang dikelola Bank Dunia, yakni Nuclear Energy Assistance Trust Fund.
Dana tersebut ditujukan untuk membantu negara-negara dalam mempersiapkan investasi pembangkit listrik tenaga nuklir di masa mendatang.
AS juga menilai Bank Dunia perlu berperan dalam meningkatkan kapasitas penambangan dan pengolahan mineral penting.
Menurut Departemen Keuangan AS, dukungan tersebut mencakup pertambangan mineral di laut dalam.
Bank Dunia dapat membantu mengembangkan sektor tersebut dengan memberikan informasi dan arahan bagi negara-negara yang ingin menggarap pertambangan mineral laut dalam.
Selain mengubah arah pendanaan, Bessent meminta Bank Dunia mempercepat penghentian fasilitas pinjaman bagi negara-negara yang sudah stabil, seperti China dan Polandia.
Ia juga mendesak reformasi aturan pengadaan proyek agar tidak mendorong subsidi atau memberikan keuntungan kepada kebijakan industri yang mendistorsi persaingan.
Bessent meminta Bank Dunia memperbaiki proses pengadaan agar persaingan semakin terbuka dan kualitas proyek meningkat.
Sementara itu, AS mendesak IMF memperluas analisisnya terhadap ketidakseimbangan ekonomi global.
Analisis tersebut, menurut Departemen Keuangan AS, perlu mencakup dampak kebijakan dan praktik yang tidak mengikuti mekanisme pasar, serta pergerakan nilai tukar.
IMF didirikan untuk mencegah kebijakan yang mendistorsi pasar dan dampak negatifnya terhadap negara lain.
Maka dari itu, lembaga tersebut diminta lebih aktif dalam menyuarakan persoalan tersebut agar tidak kehilangan perannya dalam pembahasan ekonomi global. (ARF)