Trump Kembali Pertimbangkan Serangan Besar ke Iran Jelang Bertemu Pemimpin Teluk - Tribunnews

Ringkasan Berita:

• Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali mempertimbangkan untuk melancarkan serangan militer berskala besar terhadap Iran.
• Keputusan akhir terkait fase perang berikutnya diperkirakan akan diambil dalam waktu dekat.
• Trump dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan para pemimpin negara Teluk di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pekan depan.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengaku saat ini dirinya berada di persimpangan jalan soal nasib Iran.

Menurut Trump, ia tengah mempertimbangkan untuk kembali melancarkan serangan militer berskala besar terhadap Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam wawancara khusus dengan media AS, Axios, Kamis (17/9/2026).

"Saya menghadapi keputusan besar yang akan datang. Apakah saya ingin masuk dan memusnahkan mereka (rezim Iran), atau tidak?" ungkapnya.

"Ini adalah keputusan besar. Apapun bisa terjadi jika berkaitan dengan saya," lanjut Trump.

Keputusan akhir terkait fase perang berikutnya diperkirakan akan diambil dalam waktu dekat.

Trump dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan para pemimpin negara Teluk — termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman — di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pekan depan.

Presiden AS itu menegaskan bahwa ia ingin mendengar secara langsung pandangan dari para pemimpin Arab, sebelum memutuskan apakah Washington akan kembali meningkatkan eskalasi militer ke tingkat tertinggi atau membuka ruang bagi kesepakatan baru.

Rencana pemulihan serangan udara dan serangan rudal berskala besar ini sebenarnya sempat ditunda oleh Trump pada Agustus lalu.

Penundaan tersebut dilakukan setelah negara-negara sekutu di kawasan Teluk, khususnya Arab Saudi dan Qatar, menyampaikan kekhawatiran bahwa Iran akan membalas dengan menggempur fasilitas minyak dan gas vital mereka.

Baca juga: Komandan IRGC: Iran Punya Kemampuan Militer yang Belum Diungkap

Meski serangan udara besar sempat ditangguhkan, AS tetap menghentikan negosiasi diplomatik dengan Teheran, memperluas sanksi ekonomi, serta memfokuskan kekuatan militernya untuk mengamankan Selat Hormuz.

Para pejabat AS mengungkapkan bahwa Trump bersama Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, telah memerintahkan pasukan AS di Timur Tengah untuk tetap berada dalam tingkat kesiapsiagaan tinggi hingga akhir tahun, mengantisipasi kemungkinan dimulainya kembali operasi tempur penuh.

Rusia dan China Memveto Resolusi AS

Rusia dan China resmi memveto rancangan resolusi bentukan AS di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Resolusi tersebut ditujukan untuk memperpanjang mandat panel ahli yang terikat dengan Komite Sanksi 1737 terhadap Iran.

Voting digelar di bawah kepemimpinan Prancis sebagai Presiden Bergilir DK PBB.

Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan, sebanyak 11 negara memberikan suara setuju.

Namun, resolusi tersebut batal disahkan setelah Rusia dan China — dua anggota tetap pemilik hak veto — menyatakan menolak.

Sementara itu, Pakistan dan Somalia memilih untuk abstain.

Mengutip WANA, Perwakilan Tetap China untuk PBB, Fu Cong, menyampaikan penolakannya dengan mendesak DK PBB agar mengambil "tindakan yang bertanggung jawab" terkait isu program nuklir Iran.

Fu secara terbuka menunjuk serangan AS terhadap Iran sebagai akar dari krisis yang terjadi saat ini.

Baca juga: 14 Satelit Rusia Melintas di Atas Pangkalan AS di Saudi Sebelum Serangan Iran

"Sanksi hanya akan memperkeruh situasi dan memicu eskalasi ketegangan," ujar Fu Cong.

Lebih lanjut, Fu mengingatkan bahwa Resolusi 2231 telah kadaluarsa pada 18 Oktober 2025 lalu.

Hal itu menandakan pembahasan isu nuklir Iran di ranah Dewan Keamanan PBB sebenarnya telah berakhir.

Beijing juga menentang keras upaya menjadikan PBB sebagai alat untuk memaksakan kepentingan uniliteral, serta mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kredibilitas multilateralisme guna menciptakan ruang diplomasi.

Senada dengan China, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menegaskan bahwa Komite 1737 sudah tidak memiliki legitimasi hukum.

Menurutnya, mekanisme pemulihan sanksi otomatis tidak pernah diaktifkan secara sah, sehingga resolusi-resolusi lama PBB terhadap Iran tidak bisa diberlakukan kembali.

"Resolusi 2231 telah berakhir pada 18 Oktober 2025 dan tidak lagi berada dalam agenda Dewan Keamanan. Sidang ini tidak memiliki dasar hukum maupun prosedural yang sah," kata Nebenzia.

Nebenzia menambahkan, Moskow sebenarnya telah memperingatkan AS dan negara-negara pengusung rancangan resolusi tersebut sebelum pemungutan suara digelar.

Namun, Washington dinilai tetap memilih jalur konfrontasi politik yang berisiko memperparah eskalasi.

(Tribunnews.com/Whiesa)