Banjir Nepal, Bagaimana China Menghapus Bukti Bencana? - DEITK

Jakarta -

Ketika banjir bandang dahsyat menerjang kawasan perbatasan Cina-Nepal yang berbukit terjal pada 26 Agustus 2026, kehancuran terjadi dalam waktu singkat.

Di Nepal, arus deras berwarna hitam yang membawa lumpur dan batu menerjang permukiman. Ratusan orang tewas dan ribuan lainnya masih hilang di wilayah perbatasan.

Namun, di seberang perbatasan, di Tibet, wilayah otonom Cina, bencana fisik itu segera diikuti oleh bencana digital: bukti visual tentang bencana dengan cepat dihapus menggunakan teknologi canggih.

Ketika para penyintas mencoba mengunggah rekaman banjir, sistem pengendalian informasi yang didukung pemerintah Cina segera bertindak. Operasi yang canggih dan terarah dilakukan untuk membentuk narasi publik sekaligus menghilangkan fakta-fakta yang dianggap tidak menguntungkan.

Dua kenyataan yang bertolak belakang, krisis kemanusiaan di Nepal dan narasi penyelamatan yang sangat terkontrol serta penuh keberhasilan di Cina, menunjukkan bagaimana mesin sensor modern Beijing terus berkembang.

Alih-alih melakukan pemblokiran total, pemerintah menggunakan teknologi pengenalan gambar dan strategi "informasi jenuh" untuk mengurangi sorotan publik di dalam negeri sekaligus meredam potensi ketegangan diplomatik di luar negeri.

Runtuhnya gerbang perbatasan

Sesaat setelah banjir memicu tanah longsor, warga setempat merekam video dramatis yang memperlihatkan arus deras menerjang Pelabuhan Gyirong, pusat perdagangan darat penting antara Cina dan Nepal.

Video yang paling mencolok memperlihatkan dinding air hitam bercampur lumpur dan batu yang menghantam serta menghancurkan gerbang perbatasan "nasional".

Dalam artikel berjudul "Tanah Longsor Tak Terekam Menerjang Pelabuhan Gyirong" yang dipublikasikan di WeChat, aplikasi serbaguna di Cina yang menggabungkan layanan pesan, pembayaran, dan media sosial, blogger lokal "Matou Qingnian" menggambarkan situasi kacau tersebut.

"Momen paling mengerikan terjadi di Pelabuhan Gyirong," tulisnya. Ia menggambarkan video yang memperlihatkan kerumunan, termasuk anak-anak, berlari menyelamatkan diri sebelum arus deras berwarna hitam pekat menutupi pandangan kamera.

Dalam hitungan jam, artikel dan rekaman video mentah tersebut menghilang dari media sosial di Cina.

Menurut China Digital Times (CDT), lembaga pemantau independen yang melacak sensor internet di Cina, video runtuhnya gerbang perbatasan itu secara sistematis diblokir agar tidak dapat dibagikan melalui WeChat, bahkan melalui pesan pribadi.

"Rekaman itu sendiri tidak mengandung kekerasan grafis, aksi protes, atau slogan politik," kata Mira, editor CDT yang khusus memantau kata kunci dan media yang sensitif. "Yang menjadi sasaran sensor adalah simbol itu sendiri: Gerbang Nasional."

Para analis digital menilai bahwa penyensoran ini menunjukkan peningkatan kemampuan pengawasan internet Cina. Pemerintah tidak lagi hanya menyaring kata kunci berbasis teks. Platform kini banyak menggunakan teknologi pencocokan sidik jari berbasis video, hashing gambar, dan model pembelajaran mesin untuk mengenali adegan visual tertentu.

Begitu sebuah rangkaian gambar masuk daftar hitam, konten tersebut dapat dicegat sebelum sempat diunggah.

Informasi jenuh sebagai perisai: Seni sensor "jenuh"

Penekanan terhadap bencana di Pelabuhan Gyirong mencerminkan perubahan strategi Beijing yang lebih luas: dari penghapusan massal menuju "operasi bedah presisi" dan membanjiri ruang informasi dengan narasi tertentu.

Pencarian dengan kata kunci "tanah longsor Tibet" di Xiaohongshu, platform pencarian dan gaya hidup populer di Cina, menunjukkan bagaimana "lingkungan informasi yang jenuh" tersebut bekerja.

Alih-alih menampilkan halaman pencarian kosong, algoritma platform menyajikan aliran konten yang telah dipilih dengan saksama. Sebagian besar berasal dari media pemerintah seperti stasiun televisi CCTV dan kantor berita Xinhua.

Lanskap visualnya didominasi oleh grafis beresolusi tinggi yang terlihat bersih dan terkontrol. Isinya antara lain perbandingan "sebelum dan sesudah", peta keruntuhan gletser di dataran tinggi, yang disebut sebagai penyebab ilmiah resmi bencana, serta rekaman udara dari drone yang telah disetujui pemerintah.

Sementara itu, rekaman ponsel mentah dan kacau dari para saksi mata di perbatasan sama sekali tidak muncul.

Para analis mengatakan, dengan memenuhi ruang digital menggunakan banyak konten resmi yang "aman" dan menarik secara visual, pemerintah dapat memenuhi rasa ingin tahu publik. Pada saat yang sama, cara ini membuat pemberitaan independen dan diskusi publik yang muncul secara organik sulit berkembang.

Di Weibo, platform mikroblogging terbesar di Cina, narasi juga dikelola dengan cara serupa. Meskipun "tanah longsor Tibet" sempat menjadi topik populer pada 26 Agustus, angka korban di dalam negeri pada keesokan paginya dengan cepat ditetapkan menjadi 3 orang tewas dan 558 orang hilang.

Tidak lama kemudian, topik-topik yang menjadi tren di platform tersebut dialihkan ke respons cepat dari pemerintah.

Dua laporan resmi yang panjang dan mendapat perhatian besar mendominasi pemberitaan: Presiden Cina Xi Jinping menggelar rapat Politbiro Komite Sentral untuk mengoordinasikan upaya penyelamatan dan bantuan, sementara Perdana Menteri Li Qiang tiba di Gyirong untuk memimpin langsung operasi di lapangan.

Pemberitaan tersebut secara efektif mengubah tragedi kemanusiaan besar menjadi pertunjukan yang sangat terorganisasi tentang kemampuan negara dalam menangani bencana.

Pertanyaan "setengah tahun" yang berbahaya

Di balik gambaran tentang upaya penyelamatan pemerintah yang efisien, terdapat kerentanan sistemik yang lebih dalam yang ingin disembunyikan Beijing: sejarah kelalaian struktural.

Pada 27 Agustus, sebuah tagar sempat lolos dari sensor dan menjadi tren di Weibo: "Pelabuhan Gyirong Baru Dibuka Kembali Setengah Tahun Lalu." Dalam waktu kurang dari satu jam, tagar tersebut telah dilihat lebih dari 347.000 kali sebelum tiba-tiba dihapus. Tagar itu mengarah pada rangkaian kegagalan infrastruktur yang sulit diabaikan.

Pada Juli 2025, Pelabuhan Gyirong ditutup sepenuhnya setelah rusak parah akibat banjir bandang yang kembali terjadi. Pelabuhan itu membutuhkan waktu hampir 6 bulan untuk dibangun kembali dan dibuka pada 1 Januari tahun ini. Delapan bulan kemudian, pelabuhan tersebut kembali hancur.

Seperti dicatat dalam artikel "Matou Qingnian" yang kemudian dihapus, Pelabuhan Gyirong kini telah mengalami tanah longsor selama musim banjir pada 2024, 2025, dan 2026. Pada 2025, beberapa personel Cina dilaporkan hilang atau tewas.

Dengan menghapus tren "setengah tahun", para penyensor memutus rangkaian pertanyaan publik yang sulit dihindari dan dianggap berbahaya.

Jika fasilitas perbatasan yang dibangun dengan teknologi modern tersebut hancur dua kali dalam 14 bulan, muncul pertanyaan penting mengenai pemilihan lokasi, buruknya pembangunan infrastruktur, serta kegagalan total sistem pemantauan dan peringatan dini danau glasial di Tibet.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat sensitif di Tibet, wilayah yang berada di bawah kontrol keamanan dan politik ketat sejak 1950-an. Jurnalis asing dilarang memasuki wilayah tersebut secara bebas, kecuali melalui kunjungan yang sangat dikendalikan dan diselenggarakan oleh pemerintah.

Menurut kelompok hak asasi manusia, warga Tibet yang mencoba berbicara dengan jurnalis asing atau membagikan laporan independen secara daring menghadapi risiko langsung ditahan atau ditangkap.

Gesekan di dataran tinggi

Tembok informasi tersebut tidak berhenti di perbatasan Cina. Dampaknya juga memicu keretakan diplomatik dengan negara tetangga Nepal, yang menanggung dampak kemanusiaan paling berat dari bencana tersebut.

Parshuram Kaphle, jurnalis kebijakan luar negeri Nepal, secara terbuka menuduh Beijing di X, yang sebelumnya bernama Twitter, gagal membagikan data penting mengenai kondisi lintas batas.

"Nepal telah menangani kekhawatiran keamanan yang sah dari negara-negara tetangga kami," tulis Kaphle dalam unggahan yang kemudian dihapus. "Namun, harus dikatakan dengan sedih bahwa tetangga kami di utara telah merugikan kami secara signifikan. Karena gagal memberikan peringatan dini mengenai bencana sebesar ini, kami mengalami kehilangan nyawa manusia yang sangat besar."

Ia kemudian menulis: "Kami terus menghadapi krisis yang berasal dari wilayah mereka, sementara kami terus menangani semua kekhawatiran mereka, baik yang perlu maupun yang tidak perlu. Mengapa hanya Nepal yang harus membayar harga cinta sepihak?"

Pemerintah Cina menolak segala bentuk pertanggungjawaban. Pada 27 Agustus, Kedutaan Besar Cina di Nepal mengeluarkan pernyataan di Facebook. Pernyataan itu membantah tuduhan bahwa Beijing gagal memberikan peringatan atau menyebabkan bencana melalui kegagalan bendungan di wilayah hulu. Tuduhan tersebut disebut sebagai "berita palsu".

"Tuduhan tidak membantu apa-apa," demikian bunyi pernyataan kedutaan. "Kerja sama menyelamatkan nyawa."

Namun, bagi keluarga yang mencari ribuan orang tercinta yang masih hilang di sepanjang tepian berlumpur perbatasan Himalaya, kerja sama tetap sama sulitnya untuk ditemukan seperti kebenaran di balik tembok informasi digital.

Artikel ini awalnya ditulis dalam bahasa Mandarin

Diadaptasi dari bahasa Inggris oleh Rahka Susanto

Editor: Rizki Nugraha

Saksikan Live DetikSore:

Lihat Video 'Ini 'Rumah Ajaib', Bangunan yang Bertahan dari Terjangan Banjir Nepal':

(ita/ita)