18 Negara Pasifik Gagal Sepakati Respons Gabungan atas Uji Rudal Balistik Antarbenua China - SindoNews

A A A

SYDNEY - Para pemimpin dari 18 negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF) gagal sepakat secara bulat untuk menghasilkan respons gabungan, termasuk kecaman keras, atas uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) China di Samudra Pasifik. Pertemuan puncak (KTT) PIF yang berlangsung hari Kamis berakhir dengan antiklimaks.

Awalnya, negara-negara Pasifik sepakat untuk menyatakan "keprihatinan" bersama mengenai uji coba ICBM ke wilayah perairan pada Juli lalu. Namun, KTT PIF kemarin pernyataan "keprihatinan" itu gagal disepakati menjadi "kecaman keras" terhadap tindakan Beijing.

Baca Juga: Uji Rudal Antarbenua China Bikin Resah, 18 Negara Pasifik Bahas Respons Gabungan

Hasil KTT PIF dipandang sebagai ujian untuk melihat sejauh mana persaingan geopolitik antar-kekuatan besar di kawasan tersebut telah mengguncang hubungan di antara kelompok negara itu—yang sebagian besar merupakan negara kepulauan kecil.

Uji coba peluncuran ICBM dilakukan setelah China sebelumnya menguji coba rudal di Pasifik dua tahun lalu—yakni peluncuran rudal balistik antarbenua dengan hulu ledak tiruan—yang merupakan uji coba pertama sejak tahun 1980.

Saat mengumumkan keputusan yang diambil PIF dalam sesi tertutup di KTT tahunan yang digelar di Palau, para pemimpin Pasifik mengungkapkan bahwa Nauru—yang belakangan ini memiliki hubungan lebih hangat dengan China—tidak sepakat dengan pernyataan keprihatinan tersebut.

Selain itu, menurut Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, negara Kiribati—yang pemimpinnya tidak hadir dalam acara dan mengutus mantan duta besar mereka untuk China sebagai gantinya—sama sekali tidak memiliki perwakilan dalam sesi tertutup yang berlangsung seharian itu.

Namun, Luxon tidak menganggap serius ketidakhadiran Kiribati maupun sikap berbeda yang jarang terjadi dari Nauru terkait klausul dalam komunike akhir KTT para pemimpin Pasifik tersebut. Dokumen itu biasanya diputuskan melalui konsensus bulat—sebuah proses politik penting di kawasan tersebut—serta disunting dan disahkan langsung oleh para pemimpin dalam sesi tertutup yang hanya dihadiri oleh segelintir pejabat.

"Menurut saya, kita telah mencapai hasil yang sangat baik," ujar Luxon kepada wartawan usai kembali dari sesi tertutup tersebut, seperti dikutip dari AP, Jumat (4/9/2026).

"Ya, Nauru memang tidak ikut serta dalam pernyataan itu, namun hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk tidak dapat menyatakan sikap PIF atau posisi konsensus bersama," ujarnya.

Tidak segera diketahui alasan ketidakhadiran Kiribati ataupun implikasinya terhadap posisi negara tersebut terkait pernyataan bersama para pemimpin Pasifik. Namun, hal itu menandakan bahwa masa depan kawasan Pasifik dalam mengelola hubungan dengan negara-negara besar tidaklah sederhana.

Samudra Pasifik yang luas—dengan negara-negara kepulauannya yang terpencil dan sering kali berpenduduk sedikit—telah mengalami peningkatan pesat dalam hal kepentingan geopolitik selama satu dekade terakhir.

Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, China, Taiwan, serta anggota PIF seperti Australia dan Selandia Baru, berlomba-lomba memperkuat akses ke negara-negara tersebut dan menjalin hubungan dengan para pemimpin Pasifik melalui berbagai tawaran yang menggiurkan. Hal ini menciptakan jaringan aliansi yang terkadang saling bertentangan dan telah mengubah wajah kawasan itu.

Pada tahun 2024, Nauru memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan—yang dipandang Beijing sebagai bagian dari China—demi beralih mendukung Beijing.

Palau, tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin tahun ini, merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih mengakui Taiwan. Situasi ini memunculkan dugaan bahwa ketidakhadiran sejumlah pemimpin dalam acara minggu ini mungkin disebabkan oleh ketidaksenangan Beijing terhadap sikap Palau yang condong ke Taiwan.

Tidak ada bukti publik yang mendukung dugaan tersebut, di mana pihak-pihak yang hadir mengaitkan ketidakhadiran beberapa pemimpin—yang semuanya digantikan oleh pejabat senior dari negara masing-masing—dengan masalah kesehatan atau situasi politik dalam negeri.

Namun, ketidakmampuan forum untuk merumuskan sikap bersama terkait insiden peluncuran ICBM China mengisyaratkan adanya perpecahan yang lebih dalam dibandingkan sebelumnya.

Menjelang pertemuan tertutup tersebut, tuan rumah acara, Presiden Palau Surangel Whipps Jr mengatakan kepada wartawan bahwa dia mengharapkan adanya pernyataan yang tegas dalam komunike para pemimpin.

"Suara Pasifik yang bersatu sangat penting untuk mendorong Beijing agar menghormati kedaulatan, menjunjung transparansi, dan menjadi mitra yang bertanggung jawab," ujarnya.

"Menurut saya, itulah pesan yang harus kita sampaikan kepada Beijing. Jadi, penting bagi kita untuk memiliki sikap yang bersatu, dan kita akan mengupayakan hal tersebut," imbuh dia.

Meskipun dokumen akhir mendesak agar pemberitahuan diberikan untuk uji coba di masa mendatang, dokumen tersebut tidak menyebut nama China secara eksplisit dan tidak mengungkapkan kritik yang lebih keras daripada sekadar ungkapan "keprihatinan".

Pernyataan bersama mengenai peluncuran rudal tersebut sebagian besar bersifat simbolis, dengan banyak negara di kawasan itu memang telah mengkritik langkah Beijing pada saat kejadian berlangsung.

Namun, ketidakmampuan anggota PIF untuk mencapai konsensus mengenai hal ini menarik perhatian, terutama karena pertemuan para menteri luar negeri negara anggota di Suva, Fiji, beberapa minggu sebelumnya berakhir tanpa menghasilkan pernyataan serupa—kabarnya karena Nauru dan Kiribati menolak untuk menyetujuinya.

(mas)

Lihat Juga :

• 73 Ton Uranium Ditemukan di Reaktor Rahasia Suriah, Assad Nyaris Punya Senjata Nuklir
• 4 Hari Berturut-turut, Jepang Kerahkan Jet Tempurnya untuk Usir Pesawat Mata-mata China