Pakistan Tolak Sanksi Ekonomi Sepihak AS Terhadap Iran - Republik a
Pakistan menegaskan akan terus melanjutkan kerja sama dagang dengan Iran.
EPA/SHAHZAIB AKBER Para pendukung Majlis-e-Wahdat-e-Muslimeen memegang potret Pemimpin Tertinggi Iran, mendiang Ayatollah Ali Khamenei, dan putranya, Sayyid Mojtaba Khamenei, dalam acara belasungkawa dan upacara pembaruan ikrar setia di Karachi, Pakistan, Senin (6/7/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Tahir Andrabi dalam taklimat pekanan di Islamabad, Kamis (27/8/2026) menegaskan bahwa, Pakistan secara konsisten menolak penerapan sepihak dan tidak menerima sanksi sepihak. Hal itu dikatakan Andrabi menjawab pertanyaan dari IRNA soal perang ekonomi AS terhadap Iran.
Andrabi dilansir Mehr News menambahkan bahwa sanksi-sanksi ekonomi memiliki konsekuensi negatif, dan Pakistan tidak mengakuinya berdasarkan hukum internasional.
Andrabi menggambarkan perang ekonomi terhadap Iran sebagai konflik yang meluas antara Teheran dan Washington, sembari menegaskan pentingnya pemecahan masalah lewat diplomasi dan dialog. Andrabi kembali menegaskan komitmen dan tekad serius Pakistan untuk melanjutkan kerja sama perdagangan dengan Iran sesuai dengan perjanjian antara kedua negara.
Sebelum Pakistan, China juga menegaskan bahwa hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu, termasuk oleh Amerika Serikat.
"Kerja sama China dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional, sehingga tidak boleh diganggu. Kami mengikuti perkembangan dengan saksama, dan akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya dengan tegas," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (25/8/2026).
Lin Jian menyebut perang ekonomi dan tekanan maksimum tidak memberikan solusi. Sebaliknya, sanksi ekonomi hanya akan memicu ketegangan dan menyebabkan risiko meluas, yang akan mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan global, dan merugikan hak dan kepentingan sah negara lain.
Tugas mendesak saat ini, menurut Lin Jian, adalah memfasilitasi deeskalasi situasi dan kembali ke dialog dan negosiasi sesegera mungkin.
"China akan melakukan segala yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya dengan tegas," tegas Lin Jian.
Halaman 2 / 2
AS sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk China atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru AS untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kampanye "Operation Economic Outcast" itu berfokus pada lima sektor ekonomi Iran, yaitu aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran.
"Mereka yang berdiri bersama Amerika Serikat akan menuai manfaat dari kemitraan kami. Mereka yang mengikat diri pada rezim Iran harus bersiap untuk ikut merasakan isolasi yang dialami rezim terpuruk itu," kata Bessent dalam konferensi pers di Washington D.C., AS, Senin (24/8/2026).
Bessent menegaskan tak ada pihak yang kebal terhadap sanksi AS. Menurut Bessent setiap negara memiliki batas waktu yang telah ditetapkan untuk menghentikan aktivitas-aktivitas yang telah AS identifikasi.
"Jika mereka tidak mengambil tindakan, maka kami akan melakukannya secara sepihak melalui kewenangan Departemen Keuangan AS," kata Bessent.
Bessent juga menambahkan saat ini adalah saatnya bagi para pemimpin dunia untuk mengambil keputusan antara kemakmuran dan isolasi, perdamaian dan teror, serta Amerika dan Iran. Namun, pemerintahan Trump tidak mengungkapkan rincian upaya terbarunya untuk memberikan tekanan ekonomi.
"Kami tidak akan menyebut nama-nama tertentu," kata Bessent.
Selain mengumumkan kemungkinan sanksi sekunder, Bessent mengatakan bahwa AS telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi terhadap sekitar 60 entitas, individu, dan kapal di seluruh dunia karena memungkinkan rezim Iran memperoleh teknologi nuklir dan rudal ilegal, melakukan operasi siber, serta menghasilkan pendapatan dari minyak.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan peluncuran operasi ekonomi terhadap Iran pada Kamis (20/8/2026) dan menyebutnya sebagai isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ancaman itu muncul di tengah upaya Presiden AS Donald Trump yang masih berusaha mencapai kesepakatan dengan Iran guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir enam bulan dan hanya sebulan sebelum rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Gedung Putih.
sumber : Antara
Berita Terkait
Trump Minta Pemilih Anggap Dirinya Ada di Surat Suara, Strategi yang Bisa Jadi Bumerang
Internasional - 4 jam yang lalu
Jubir Militer Iran Ingatkan Perang Bisa Meluas Jika AS Salah Perhitungan
Internasional - 26 August 2026, 20:43
Donatur Kabur, Tiket Sepi, Kennedy Center Terpukul Trump
Internasional - 26 August 2026, 13:57
Kim Jong-un Kini Diperebutkan Trump, Putin dan Xi Jinping, Apa yang Sedang Terjadi?
Internasional - 26 August 2026, 05:20
JD Vance Keseleo Lidah Sebut Kanada Negara Bagian AS, Ontario Ancam Putus Listrik
Internasional - 25 August 2026, 16:35