Sosial Media
Opsi Update
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Amerika Serikat Berita Featured Kapal Selam Spesial

    Jadi Markas Kapal Selam AS, Tetangga Indonesia Ini Bisa Menjadi Target Serangan Nuklir China - SindoNews

    11 min read


    A A A

    Pangkalan Angkatan Laut HMAS Stirling di Australia akan jadi markas kapal selam AS dan Inggris. Kehadiran kapal selam tersebut membuat Australia berisiko jadi target serangan nuklir China. Foto/Naval Historical Society of Australia

    SYDNEY - Seorang pakar memperingatkan bahwa salah satu pangkalan penting Angkatan Laut Australia kini berada dalam bidikan negara-negara asing yang bermusuhan, termasuk China, dan bahkan berpotensi menjadi target serangan nuklir. Mulai 2027, HMAS Stirling—yang berada di lepas pantai Perth—akan menjadi tempat singgah bergiliran kapal selam Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

    Melalui program Submarine Rotation Force West (SRF-West), sedikitnya satu kapal selam Inggris dan hingga empat kapal selam AS bertenaga nuklir namun dipersenjatai secara konvensional akan bergiliran beroperasi dari pangkalan di negara tetangga Indonesia tersebut hingga 2032.

    Baca Juga: AS Bicara Kemungkinan Perang Nuklir, Sebut Rusia dan China Lawan Setara

    Namun, muncul kekhawatiran bahwa kapal selam bertenaga nuklir dan bersenjata milik negara-negara sekutu akan ditempatkan di HMAS Stirling jauh setelah 2032, sehingga pangkalan tersebut berpotensi menjadi target serangan nuklir yang sah.

    “Sinyal Peringatan”

    Mantan Senator federal Australia Selatan dan mantan awak kapal selam Angkatan Laut Australia, Rex Patrick, yang menyebut dirinya sebagai “pejuang transparansi”, mengatakan jelas ada sesuatu yang lebih besar terjadi di Australia Barat daripada yang diungkapkan pemerintah.

    Patrick mengatakan kondisi tersebut dapat menjadikan HMAS Stirling sebagai target utama rudal nuklir China atau Rusia jika perang pecah.

    Pangkalan tersebut berada di Garden Island, lepas pantai wilayah selatan Perth.

    Dia mengatakan sejumlah artikel di China bahkan telah menyerukan agar Australia dijadikan “sinyal peringatan” bagi AS.

    “Daripada menembakkan senjata nuklir ke Amerika Serikat pada saat konflik, yang dapat memicu aksi saling serang, menembakkan senjata nuklir ke negara ketiga seperti Australia berpotensi tidak menyebabkan pertukaran serangan tersebut, tetapi dapat menjadi sinyal kepada Amerika Serikat agar mundur,” kata Patrick, seperti dikutip news.com.au, Minggu (23/8/2026).

    Dia menambahkan bahwa rudal balistik antarbenua (ICBM) China kini dapat menjangkau wilayah Australia.

    Jika hal itu terjadi, katanya, puluhan ribu orang akan tewas di sekitar lokasi ledakan, sementara ratusan ribu lainnya dapat meninggal akibat keracunan radiasi dalam beberapa hari dan bulan berikutnya.

    Dia menambahkan bahwa Canberra tidak siap menghadapi skenario seperti itu.

    “Saya sebenarnya telah melakukan sejumlah penyelidikan mengenai bagaimana Australia melanjutkan operasi dalam kondisi ekstrem seperti serangan nuklir, termasuk kesinambungan pemerintahan. Mereka relatif tertutup mengenai hal itu, tetapi kita telah melihat respons terhadap berbagai peristiwa seperti kebakaran hutan di seluruh Australia timur, ketika Australia saja sudah kesulitan. Padahal, kebakaran hutan di Australia jauh lebih kecil dampaknya dibandingkan sesuatu seperti serangan nuklir,” ujarnya.

    Patrick mendesak Canberra mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai apa yang terjadi di HMAS Stirling.

    “Pemerintah Australia perlu melibatkan rakyat Australia. Daripada membuat warga dan jurnalis harus mencari-cari informasi sendiri, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara tepat apa yang sedang terjadi. Sayangnya, mereka belum melakukan itu,” katanya.

    Departemen Perang AS telah dimintai komentar, namun belum merespons.

    Langkah Besar Amerika di Australia

    Leland Bettis, pakar dari Pacific Centre for Island Security (PCIS)—lembaga penelitian yang berbasis di Guam—mengatakan Angkatan Laut AS telah dengan cepat meningkatkan infrastrukturnya di Stirling dan secara drastis memangkas pendanaan untuk peningkatan pangkalan angkatan laut di Guam. Menurutnya, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa AS secara diam-diam menjadikan pangkalan Australia Barat itu sebagai basisnya sendiri.

    “Pendanaan seharusnya dilakukan pada tahun fiskal 2026. Namun, ketika kita melihat anggarannya, Departemen Pertahanan AS tampaknya mengajukan proposal yang diperkecil, dan tidak satu pun dari dana tersebut disetujui. Hampir USD1 miliar atau AUD1,41 miliar dalam pendanaan yang diusulkan tidak disahkan dalam anggaran fiskal AS 2026. Nol,” katanya kepada news.com.au.

    Menurut Bettis, HMAS Stirling merupakan lokasi ideal bagi kapal selam bertenaga nuklir milik sekutu karena berada di luar “zona keterlibatan senjata” dalam potensi konflik antara China dan Taiwan.

    Pangkalan tersebut juga akan mendapatkan dok apung yang mampu mendukung kapal selam kelas Virginia milik AS mulai awal 2030-an.

    Angkatan Laut AS juga telah membangun Naval Support Activity, yang akan menyediakan layanan dukungan dan berbagai program bagi personel militer AS, pegawai sipil, kontraktor, serta keluarga mereka yang ditempatkan di SRF-West. Bettis menyebut pembangunan tersebut sebagai langkah yang “signifikan”.

    “Naval Support Activity pada dasarnya adalah instalasi Angkatan Laut AS yang berbasis di darat. Tugas utamanya adalah mengelola pangkalan dan menyediakan logistik, keamanan, administrasi, serta berbagai layanan lainnya sehingga awak yang sedang berada di laut dapat fokus pada misi mereka... Itu pada dasarnya berarti menjalankan operasi sebuah pangkalan," paparnya.

    Bettis juga meragukan klaim bahwa HMAS Stirling hanya akan digunakan untuk rotasi sementara kapal selam AS dan Inggris. “Bagi seseorang, pasukan rotasi adalah [bagi] orang lain, sebuah pangkalan,” ujarnya.

    “Jika Anda melihat pengalaman satu dekade pasukan rotasi marinir di Darwin, saya kira Anda bisa melihat ke mana arah perkembangannya," lanjut dia.

    Dia mengatakan kemungkinan besar kapal selam kelas Virginia AS akan beroperasi secara rutin dari HMAS Stirling di masa depan.

    “Mereka akan terus keluar-masuk Guam selama mereka masih bisa mendapatkan amunisi dan berbagai kebutuhan dari Guam. Namun, Anda tidak akan menaruh semua telur dalam satu keranjang di Guam ketika tempat tersebut mudah menjadi sasaran dalam konflik," paparnya.

    Sebuah laporan penjajakan awal proyek yang diterbitkan pada 2023 oleh Naval Facilities Engineering Systems Command (NAVFAC) Pacific milik AS menunjukkan rencana pembangunan dermaga perbaikan kapal selam baru dari beton dengan satu dek. Dermaga tersebut akan menyediakan tempat sandar bagi empat kapal selam kelas Virginia SSN-774 dan satu kendaraan pemasok kebutuhan kapal selam yang dikenal sebagai "tender".

    Proyek bernama P-676 tersebut diperkirakan menelan biaya antara USD1-3 miliar atau sekitar AUD1,41-4,45 miliar, dengan pendanaan dimulai pada kuartal pertama tahun fiskal AS 2026.

    Namun, laporan anggaran 2026 dari Komite Angkatan Bersenjata Senat AS menunjukkan tidak ada satu dolar pun yang dialokasikan untuk proyek tersebut.

    Dalam tinjauan anggaran 2027, Departemen Perang AS meminta pendanaan yang dipangkas menjadi USD587 juta atau sekitar AUD830 juta untuk meningkatkan kapasitas listrik dan melakukan sejumlah peningkatan kecil lainnya di pangkalan angkatan laut AS di Guam.

    Anggaran 2027 tersebut belum disetujui oleh DPR dan Senat AS. Dokumen-dokumen tampaknya menunjukkan bahwa komite di kedua kamar Kongres sejauh ini menolak sebagian besar permintaan pendanaan Departemen Pertahanan untuk meningkatkan dermaga Polaris Point di pangkalan Guam.

    “Perasaan saya, para anggota Kongres tidak yakin bahwa menempatkan pembangunan seperti ini di Guam benar-benar memberikan manfaat terbaik untuk setiap dolar yang dikeluarkan,” kata Bettis.

    “Sebagian dari hal itu pasti berkaitan dengan pembahasan AUKUS dan pembangunan di HMAS Stirling. Beberapa pembangunan tersebut sesuai dengan gagasan permintaan pemerintahan Trump mengenai pembagian beban, dan saya pikir hal itu mendapat dukungan di Kongres.”

    Patrick juga mengeklaim jumlah personel AS yang dikirim ke Australia akan melonjak dari 1.200 menjadi 2.300 orang pada 2030.

    Angkatan Laut AS secara terpisah mengungkapkan kepada The Australian bahwa jumlah warga Amerika yang akan ditempatkan di fasilitas Australia Barat hampir dua kali lipat dari angka yang sebelumnya diumumkan Australia. Jumlah tersebut mencakup personel sipil, kontraktor, dan keluarga mereka.

    “Ini bukan sesuatu yang sifatnya sementara atau berskala kecil. Ada pepatah, jika sesuatu terlihat seperti bebek, berjalan seperti bebek, dan bersuara seperti bebek, maka itu adalah bebek,” kata Patrick kepada news.com.au.

    “Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa investasi dan aktivitas yang berlangsung di Australia Barat ini tidak lain adalah pembangunan basis kapal selam AS di Australia.”

    Dia juga mengatakan potensi kehadiran permanen kapal selam AS yang membawa senjata nuklir di perairan Australia berisiko melanggar Traktat Rarotonga. Traktat yang ditandatangani Canberra pada 1985 itu melarang penempatan perangkat peledak nuklir di Pasifik Selatan.

    Patrick mengatakan militer AS akan menempatkan rudal nuklir taktis pada armadanya mulai 2032, termasuk pada kapal selam kelas Virginia.

    “Saya tidak nyaman bahwa ini merupakan kepentingan nasional kita. Kita seharusnya, seperti yang dilakukan negara-negara lain, mencari kemandirian yang lebih besar, memastikan kita mempertahankan kemampuan berdaulat, kemampuan untuk membuat pilihan sendiri. Sayangnya, kita semakin terseret ke dalam kekuatan AS di kawasan kita,” katanya.

    “Hal itu harus meningkatkan kemungkinan kita terlibat dalam konflik yang mungkin tidak ingin kita ikuti dan juga membuat kita menjadi sasaran.”

    Peter Garrett, mantan menteri federal dari Partai Buruh yang kini menjadi Komisaris Utama dalam penyelidikan publik mengenai AUKUS yang didanai rakyat, mengatakan pengungkapan bahwa AS tampaknya menganggap pangkalan kapal selam di Australia Barat yang dibangun untuk AUKUS sebagai rumah permanen merupakan perbedaan penting dan perlu dikaji lebih mendalam.

    “Hal ini juga mencerminkan ketidakpastian luas di masyarakat mengenai keseluruhan pakta AUKUS, sesuatu yang telah kita dengar di berbagai wilayah negara,” katanya kepada news.com.au.

    “Mantan Menteri Pertahanan dari Partai Liberal dan pendukung kuat AUKUS, Linda Reynolds, secara jelas mengatakan dalam kesaksiannya pada sidang di Fremantle bahwa AUKUS akan membuat Perth lebih mungkin menjadi target militer dibandingkan jika AUKUS tidak ada.

    “Persoalan mengenai apakah pembelian kapal selam bertenaga nuklir dengan biaya sangat besar layak dilakukan merupakan fokus utama kami. Namun, semakin jelas bahwa pembelian kapal selam bukan satu-satunya hal yang sangat penting yang sedang dipertimbangkan dalam AUKUS.”

    Australia Bantah Kapal Selam AS-Inggris Akan Berbasis Permanen

    Australian Submarine Agency (ASA) dengan tegas membantah klaim tersebut.

    “Submarine Rotational Force–West (SRF-West) berada di jalur yang tepat untuk mulai beroperasi pada 2027. Program ini akan secara signifikan mengembangkan kemampuan Australia untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengelola secara aman kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai secara konvensional yang akan dimiliki Australia di masa depan,” kata mereka kepada news.com.au.

    “Program ini akan memperkuat keterampilan, sistem, dan rantai pasok yang diperlukan untuk membangun dan memelihara kapal selam Australia. Penempatan personel Angkatan Laut kami di kapal AS dan Inggris yang berkunjung juga akan memberikan pengalaman berharga di laut.”

    Mereka mengatakan Australia memiliki kebijakan bipartisan yang telah lama berlaku untuk tidak memiliki pangkalan militer asing di wilayah Australia. Mereka mengatakan kapal selam AS dan Inggris akan bergiliran singgah di HMAS Stirling di Australia Barat dan tidak akan ditempatkan secara permanen di sana.

    Menurut badan tersebut, akuisisi Australia terhadap kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai secara konvensional sepenuhnya sesuai dengan kewajiban dan komitmen Australia terkait nonproliferasi nuklir, termasuk berdasarkan NPT (Traktat Non-Proliferasi Nuklir), Traktat Rarotonga, dan perjanjian pengamanan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

    ASA mengatakan pemerintah berkomitmen menerapkan standar tertinggi dalam pengelolaan nuklir, termasuk pembuangan limbah secara aman dan terlindungi. Pembuangan limbah radioaktif tingkat tinggi baru akan diperlukan pada 2050-an, ketika kapal selam bertenaga nuklir pertama Australia diperkirakan dinonaktifkan.

    Badan tersebut mengatakan keputusan mengenai lokasi pembuangan akan melalui proses menyeluruh berdasarkan masukan teknis dan konsultasi luas.

    Australia tidak akan menerima limbah radioaktif tingkat menengah atau tinggi—termasuk bahan bakar nuklir bekas—dari Inggris, AS, maupun negara lainnya.

    Menurut ASA, Australian Naval Nuclear Power Safety Act 2024 (ANNPS Act) menetapkan kerangka hukum untuk keselamatan nuklir angkatan laut dan membentuk Australian Naval Nuclear Power Safety Regulator (ANNPSR). Regulator tersebut bertugas memastikan program kapal selam bertenaga nuklir melindungi masyarakat, individu, dan lingkungan sekaligus memenuhi standar keselamatan nuklir tertinggi.

    Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menepis kekhawatiran bahwa kedatangan kapal selam AS ke HMAS Stirling akan membuat pangkalan tersebut menjadi sasaran yang lebih besar.

    Dalam wawancara dengan Sunrise pada awal Agustus, dia mengatakan kedatangan pasukan AS akan membantu Australia membangun kemampuan militernya sendiri.

    Dipahami bahwa kapal selam nuklir AS sebenarnya telah rutin mengunjungi dan melakukan pemeliharaan di pangkalan angkatan laut Australia Barat tersebut.

    Ancaman Mengerikan dari China

    Menurut Pentagon, jumlah hulu ledak nuklir China diperkirakan berada di kisaran 600 unit pada 2024. Jumlah tersebut diprediksi akan meningkat menjadi lebih dari 1.000 unit pada 2030.

    Sementara itu, laporan Departemen Perang AS 2024 mengenai kemampuan militer China menyebut Beijing memiliki 12 kapal selam bertenaga nuklir yang dilengkapi rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, yaitu JL-2 atau JL-3. Keduanya mampu membawa hulu ledak nuklir.

    Menurut laporan tersebut, JL-2 memiliki jangkauan sekitar 7.000 kilometer. Kapal selam nuklir China yang membawa rudal tersebut harus beroperasi di wilayah tengah Samudra Pasifik untuk mengancam sasaran di bagian barat daratan utama AS, serta Hawaii dan Alaska.

    Rudal tersebut dapat membawa satu hulu ledak berkekuatan kelas megaton. Menurut sejumlah perkiraan, daya ledaknya cukup untuk menciptakan wilayah kehancuran seluas sekitar 900 kilometer persegi. Rudal itu juga dapat membawa tiga hingga delapan hulu ledak MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle) yang lebih kecil dan mampu menghantam beberapa sasaran sekaligus.

    JL-3, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam paling canggih milik Tentara Pembebasan Rakyat China, memiliki jangkauan 10.000 kilometer, menurut laporan AS.

    Artinya, kapal selam nuklir China berpotensi menyerang daratan Australia dan Amerika Serikat bahkan dari wilayah yang berada tidak jauh dari garis pantai China sendiri.

    (mas)

    Komentar
    Additional JS