Zelenskyy Temui Trump, Ukraina Minta Lisensi Produksi Rudal Patriot Sendiri - Tribunnews

By - Berbagi Informasi • 7/29/2026 09:34:00 AM

Ringkasan Berita:
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pada 28 Juli 2026 untuk membahas dukungan pertahanan dan perkembangan perang Rusia-Ukraina.
Keduanya membahas penguatan pertahanan udara Ukraina, termasuk peluang produksi rudal pencegat untuk sistem Patriot.
Zelensky juga menekankan pentingnya peningkatan diplomasi demi mencapai perdamaian.
Ia berterima kasih atas dukungan AS dan melanjutkan agenda dengan bertemu para senator Amerika.

TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1617 pada Rabu (29/7/2026).

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada 28 Juli untuk membahas penguatan kerja sama pertahanan serta perkembangan perang Rusia-Ukraina.

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu berfokus pada peningkatan sistem pertahanan udara Ukraina, termasuk peluang memperoleh lisensi produksi rudal pencegat untuk sistem Patriot, serta berbagai langkah lain guna memperkuat kemampuan pertahanan negara tersebut.

Selain isu militer, kedua pemimpin juga membahas upaya diplomatik dalam mendorong penyelesaian konflik.

Zelensky menilai komunikasi yang lebih intensif antara kedua negara menjadi langkah penting untuk mendukung proses perdamaian.

"Kami membahas kemungkinan memperoleh lisensi untuk memproduksi rudal pencegat bagi sistem Patriot, serta solusi lain yang dapat memperkuat pertahanan Ukraina. Kami juga sepakat bahwa proses diplomatik perlu terus ditingkatkan," kata Zelensky setelah pertemuan, Selasa (28/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Zelensky turut menyampaikan belasungkawa kepada Trump atas wafatnya Senator Amerika Serikat Lindsey Graham, yang disebutnya sebagai sahabat dekat Ukraina.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Amerika Serikat atas dukungan yang terus diberikan kepada Ukraina di bidang pertahanan, kemanusiaan, dan diplomasi.

Setelah agenda di Gedung Putih, Zelensky dijadwalkan melanjutkan rangkaian kunjungannya dengan bertemu sejumlah senator AS untuk membahas kelanjutan dukungan terhadap Ukraina di tengah perang yang masih berlangsung.

Zelensky Desak AS Kirim Sistem Antirudal, Sebut Ukraina Masih Butuh Perlindungan dari Serangan Rudal Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya masih membutuhkan tambahan sistem pertahanan udara dan rudal pencegat untuk menghadapi ancaman serangan Rusia.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Zelensky melakukan pertemuan dengan sejumlah senator Amerika Serikat di Washington pada 29 Juli 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Zelensky menyampaikan kepada Presiden AS Donald Trump dan para anggota Senat mengenai kebutuhan mendesak Ukraina, terutama dalam menghadapi serangan menggunakan rudal balistik.

Menurut Zelensky, Ukraina telah memiliki kemampuan untuk menghadapi sejumlah ancaman udara, termasuk drone buatan Rusia dan Iran.

Namun, sistem untuk menghadapi rudal balistik masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan dukungan tambahan dari mitra internasional.

"Kami memiliki semuanya, mulai dari peperangan elektronik hingga sistem penembakan drone. Masalah sebenarnya adalah sistem anti-rudal dan kemampuan untuk melawan rudal balistik," ujar Zelensky kepada wartawan setelah pertemuan di Gedung Capitol AS.

Selain membahas pertahanan militer, Zelensky juga menyambut baik rancangan undang-undang yang bertujuan meningkatkan tekanan sanksi terhadap Rusia.

Ia menilai langkah tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghentikan perang.

"Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana menghentikan perang ini. Ini adalah sinyal besar bagi Eropa, sinyal besar bagi Ukraina, dan dukungan besar bagi rakyat kami," kata Zelensky.

Kunjungan Zelensky ke Washington menjadi bagian dari upaya Ukraina untuk memperkuat dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat di tengah perang yang masih berlangsung.

Senat AS Dukung RUU Sanksi Rusia dan Iran

Senat Amerika Serikat memberikan dukungan awal terhadap rancangan undang-undang yang memperketat sanksi terhadap Rusia dan Iran.

Dalam pemungutan suara prosedural pada 28 Juli 2026, sebanyak 86 senator menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

Rancangan undang-undang tersebut dikenal sebagai "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", yang sebelumnya digagas oleh mendiang Senator Republik Lindsey Graham selama lebih dari dua tahun.

Persetujuan tahap awal ini membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan perubahan isi RUU sebelum dilakukan pemungutan suara akhir.

Jika disetujui Senat, rancangan tersebut akan diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat AS sebelum akhirnya menunggu keputusan Presiden Donald Trump.

RUU tersebut mencakup sejumlah langkah, termasuk perluasan sanksi terhadap pejabat tinggi Rusia, oligarki, keluarga mereka, bank, lembaga keuangan, serta perusahaan asing yang dianggap membantu agresi Rusia terhadap Ukraina.

Selain itu, aturan tersebut juga menargetkan kapal-kapal yang disebut sebagai bagian dari "armada bayangan" Rusia, yakni jaringan kapal yang diduga digunakan untuk menghindari pembatasan perdagangan dan sanksi internasional.

Rancangan tersebut juga memberikan kewenangan kepada presiden AS untuk menerapkan tarif impor terhadap negara-negara yang membeli minyak dan gas Rusia dalam jumlah besar atau membantu Rusia menghindari sanksi energi.

Selain Rusia, RUU itu juga memperpanjang kewenangan sanksi Amerika Serikat terhadap sektor energi dan pertahanan Iran.

Ukraina dan Iran Bahas Serangan Kapal di Laut Kaspia, Kyiv Tegaskan Tak Ingin Eskalasi

Pemerintah Ukraina dan Iran melakukan komunikasi diplomatik setelah Ukraina melancarkan serangan jarak jauh terhadap kapal-kapal di Laut Kaspia yang disebut membawa kargo militer terkait Iran.

Pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berlangsung pada Selasa, dengan fokus utama mencegah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan bahwa Kyiv telah melakukan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Kaspia yang diduga terlibat dalam pengiriman perlengkapan militer untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Dalam percakapan tersebut, Sybiga menegaskan bahwa tindakan Ukraina dilakukan sebagai bentuk pertahanan terhadap agresi Rusia, bukan untuk menyerang warga sipil atau kapal sipil.

"Semua tindakan Ukraina semata-mata bertujuan untuk membela negara kita dari agresi Rusia dan tidak pernah dimaksudkan untuk menargetkan kapal atau warga sipil," ujar Sybiga, Selasa (28/7/2026).

Sementara itu, Araghchi menyatakan bahwa Sybiga telah menjelaskan serangan tersebut tidak disengaja dan Ukraina tidak memiliki tujuan untuk memperluas konflik.

Namun, pihak Ukraina tidak secara terbuka menyebut insiden tersebut sebagai serangan yang tidak disengaja.

Kyiv justru kembali menekankan pentingnya Iran menghentikan segala bentuk dukungan terhadap perang Rusia di Ukraina.

Ukraina sebelumnya menuduh Iran membantu Rusia melalui penyediaan drone Shahed yang digunakan dalam berbagai serangan terhadap wilayah Ukraina.

Kyiv menyebut serangan menggunakan drone buatan Iran atau teknologi yang dikembangkan berdasarkan desain Iran telah menyebabkan kerusakan besar serta menimbulkan banyak korban jiwa.

Melalui komunikasi tersebut, Ukraina berupaya menyampaikan bahwa tindakan militernya berkaitan langsung dengan upaya menghentikan dukungan terhadap kemampuan tempur Rusia, sementara Iran menyoroti pentingnya mencegah konflik meluas ke wilayah dan pihak lain.

Polandia Bantah Klaim Putin soal Pembagian Wilayah Ukraina, Sebut Itu Adalah Provokasi Rusia

Pemerintah Polandia menolak keras pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyebut bahwa sebagian wilayah Ukraina di masa depan dapat kembali menjadi bagian dari Polandia.

Kementerian Luar Negeri Polandia menilai pernyataan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan perpecahan di antara negara-negara yang mendukung Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Polandia, Maciej Wewiór, menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki ambisi teritorial terhadap Ukraina.

"Kami dengan tegas menolak spekulasi palsu Putin tentang dugaan pembagian Ukraina dan partisipasi Polandia di dalamnya. Polandia tidak pernah, tidak memiliki, dan tidak akan memiliki klaim teritorial atas Ukraina," tulis Wewiór.

Ia menegaskan bahwa posisi Polandia tetap mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina serta menolak segala bentuk informasi yang dianggap sebagai propaganda Rusia.

Pernyataan Polandia tersebut muncul setelah Putin sebelumnya mengatakan bahwa wilayah barat Ukraina pada akhirnya dapat terpisah dari negara tersebut.

Putin Sebut Wilayah Ukraina Barat Adalah Warisan Stalin

Sebelumnya, dalam pidatonya kepada militer Rusia, Putin menyebut beberapa wilayah Ukraina bagian barat memiliki kaitan sejarah dengan Polandia, Hongaria, dan Rumania.

Menurutnya, bagian barat Ukraina konon merupakan hadiah dari Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet.

"Stalin memberikan tanah-tanah ini kepada Ukraina. Tetapi dia memberikannya dalam kerangka negara tunggal. Rupanya, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa situasi seperti hari ini dapat berkembang... Saya yakin cepat atau lambat Ukraina akan kehilangan tanah-tanah barat ini. Dan apa yang dulunya milik Polandia, Hongaria, Rumania, cepat atau lambat - mungkin bukan besok, bukan lusa, satu tahun, dua tahun, 10 tahun, 15 tahun - tetapi semuanya akan terjadi sesuai dengan sejarah," kata Putin, Selasa.

Putin juga mengklaim bahwa sejumlah wilayah Ukraina, termasuk Donbas, memiliki hubungan sejarah dengan Rusia dan menyebut Moskow perlu mengembalikan kondisi tersebut sesuai dengan apa yang disebutnya sebagai "jalur sejarah".

Dia juga menyatakan bahwa Vladimir Lenin, pendiri dan pemimpin pertama Uni Soviet, menyerahkan Donbas kepada Ukraina, dan sekarang Rusia konon "harus mengembalikan semuanya ke jalur sejarah yang normal."

Namun, pemerintah Ukraina dan negara-negara pendukungnya menilai klaim tersebut sebagai pembenaran politik atas tindakan Rusia serta ancaman terhadap kedaulatan Ukraina.

Polandia menegaskan bahwa dukungannya terhadap Ukraina tetap berlandaskan pada prinsip hukum internasional, yakni penghormatan terhadap batas wilayah dan kemerdekaan negara berdaulat.

Rusia Kembali Serang Kapal Sipil di Dekat Pelabuhan Odessa, Ukraina Sebut Armada Dagang Jadi Sasaran

Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan terhadap sebuah kapal dagang sipil berbendera Liberia yang sedang berlabuh di perairan dekat Pelabuhan Odessa, Ukraina.

Serangan yang terjadi pada 28 Juli itu menjadi serangan ketiga terhadap kapal yang sama sejak konflik berlangsung.

Berdasarkan keterangan Administrasi Pelabuhan Laut Ukraina (USPA), kapal tersebut dalam kondisi kosong dan tidak ada awak di dalamnya ketika serangan terjadi.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, hantaman tersebut menyebabkan asap mengepul di area anjungan navigasi kapal.

Pihak pelabuhan menilai insiden ini menunjukkan bahwa sasaran serangan Rusia tidak hanya terbatas pada fasilitas pelabuhan atau muatan logistik, tetapi juga menyasar armada pelayaran sipil.

"Serangan beruntun terhadap kapal sipil yang sama sekali lagi menunjukkan sifat serangan Rusia: bukan hanya infrastruktur pelabuhan atau kargo yang menjadi sasaran, tetapi langsung armada kapal dagang sipil," demikian pernyataan Administrasi Pelabuhan Laut Ukraina.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Rusia terkait tuduhan tersebut.

Pelabuhan Odessa sendiri merupakan salah satu pelabuhan utama Ukraina yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekspor, terutama komoditas pertanian dan perdagangan internasional.

Latar Belakang Perang Rusia-Ukraina

Perang Rusia-Ukraina yang pecah pada 24 Februari 2022 merupakan puncak dari ketegangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak Ukraina merdeka dari Uni Soviet pada 1991.

Setelah menjadi negara berdaulat, hubungan Rusia dan Ukraina kerap diwarnai perbedaan pandangan mengenai arah politik, keamanan, dan kebijakan luar negeri masing-masing.

Salah satu pemicu utama memburuknya hubungan kedua negara adalah keinginan Ukraina untuk mempererat kerja sama dengan negara-negara Barat, termasuk upaya bergabung dengan NATO (North Atlantic Treaty Organization).

Rusia memandang perluasan NATO ke wilayah yang berbatasan langsung dengannya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga menentang langkah tersebut.

Situasi semakin memanas pada 2014 setelah terjadi pergantian pemerintahan di Ukraina.

Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea, sementara konflik bersenjata juga pecah di wilayah Donetsk dan Luhansk antara pasukan Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia.

Sejak saat itu, hubungan kedua negara terus memburuk meskipun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan.

Ketegangan yang tidak kunjung mereda akhirnya berujung pada invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Rusia menyatakan operasi militer tersebut bertujuan melindungi warga berbahasa Rusia di Ukraina serta mencegah meluasnya pengaruh NATO di kawasan.

Sebaliknya, Ukraina bersama banyak negara Barat menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.

Sejak perang dimulai, Ukraina memperoleh dukungan luas dari negara-negara Barat dalam bentuk bantuan militer, keuangan, kemanusiaan, dan diplomatik.

Di sisi lain, Rusia menghadapi berbagai sanksi internasional yang menyasar sektor ekonomi, energi, perdagangan, teknologi, hingga industri strategis sebagai respons atas invasinya.

Dampak konflik ini tidak hanya dirasakan oleh Rusia dan Ukraina, tetapi juga memengaruhi kondisi global.

Terganggunya pasokan energi, pangan, dan rantai distribusi internasional menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas serta memperbesar tekanan ekonomi di banyak negara.

Hingga kini, berbagai upaya perundingan damai masih terus dilakukan.

Namun, proses negosiasi belum menghasilkan penyelesaian karena kedua pihak tetap mempertahankan posisi masing-masing.

Rusia menuntut Ukraina menghentikan upaya bergabung dengan NATO, mengakui wilayah yang telah dikuasai Rusia, serta membatasi kemampuan militernya.

Sementara itu, Ukraina tetap bersikeras mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayahnya sesuai dengan prinsip hukum internasional.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)