Menlu AS: Iran Dilarang Pungut Tarif Kapal di Selat Hormuz - Beritasatu
Washington, Beritasatu.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan Iran tidak akan diizinkan mengenakan tarif atau pungutan biaya terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dalam kesepakatan final apa pun yang dicapai antara Washington dan Teheran nanti.
ADVERTISEMENT
Melansir Al Jazeera, Rabu (24/6/2026), Rubio menyampaikan, isu tarif menjadi salah satu titik perbedaan utama dalam negosiasi yang sedang berlangsung antara Washington dan Teheran. Perselisihan muncul setelah Iran mengumumkan akan membebaskan biaya transit bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz selama 60 hari. Kebijakan sementara itu diberlakukan selama proses negosiasi dengan AS berlangsung di Swiss.
ADVERTISEMENT
Hal itu memunculkan spekulasi ke depannya Teheran dapat mulai memberlakukan biaya bagi kapal yang melintasi jalur strategis tersebut setelah masa negosiasi berakhir.
Masa depan Selat Hormuz menjadi salah satu isu paling sensitif dalam perundingan AS-Iran. Selama perang dengan AS berlangsung, Iran secara efektif menutup jalur pelayaran strategis tersebut sehingga mengganggu arus perdagangan maritim global yang pada akhirnya memicu lonjakan harga energi dunia.
Dalam kondisi normal, sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam dunia yang diekspor negara-negara Teluk melewati Selat Hormuz.
Ketegangan di kawasan itu semakin meningkat setelah AS memberlakukan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran pada April lalu. Langkah ini diklaim Washington sebagai upaya menekan ekspor minyak Iran.
Meski sejumlah kapal telah kembali melintasi Selat Hormuz sejak perjanjian damai sementara AS-Iran ditandatangani pada pekan lalu, ketidakpastian masih menyelimuti kebijakan Teheran terkait lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, masih belum jelas apakah Iran berencana memberlakukan biaya tetap, pungutan layanan tertentu, atau bahkan tidak mengenakan biaya sama sekali bagi kapal-kapal yang berlayar di Selat Hormuz.
Sebelumnya, pemerintah Oman pada Selasa (23/6/2026) mengumumkan pembukaan koridor maritim sementara bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Langkah ini disebut Oman sebagai bentuk tanggung jawab pihaknya terhadap Selat Hormuz sekaligus untuk memastikan kelancaran arus perdagangan dunia.
"Berdasarkan tanggung jawab Kesultanan Oman terhadap Selat Hormuz dan pentingnya bagi perekonomian global, dan sesuai dengan komitmen teguhnya terhadap hukum internasional dan hukum laut, untuk memastikan kebebasan navigasi di selat tanpa membebankan biaya transit,” bunyi pernyataan Oman, mengutip TRT World, Rabu (24/6/2026).
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu