Isi Pasal 5 Perjanjian Iran-AS yang Dituding sebagai Penyebab Ketegangan di Selat Hormuz - Tribunnews

Ringkasan Berita:

• Amerika Serikat dan Iran saling menuduh melanggar Pasal 5 nota kesepahaman yang mengatur pelayaran aman di Selat Hormuz. 
• Perbedaan penafsiran mengenai pengawasan jalur pelayaran memicu kembali bentrokan kedua negara.
• Sementara itu, rencana pembicaraan teknis lanjutan di Doha masih belum dipastikan oleh Iran.

TRIBUNNEWS.COM - Hampir dua minggu setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menghentikan perang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di Timur Tengah, perdamaian di kawasan itu kembali berada di ujung tanduk.

Kedua negara saling menuduh melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut untuk membenarkan baku tembak yang kembali terjadi pada akhir pekan lalu terkait perebutan kendali atas Selat Hormuz.

MoU sementara yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada 17 Juni itu dimaksudkan untuk membuka ruang negosiasi mengenai berbagai isu yang lebih luas antara AS dan Iran, termasuk pencabutan sanksi serta program nuklir Iran.

Namun, kedua negara kembali melancarkan serangan balasan pada Jumat (26/6/2026) setelah sebuah kapal terkena proyektil saat melintasi Selat Hormuz.

Mengutip seatrade-maritime.com, kapal kontainer berbendera Singapura, Ever Lovely, yang dioperasikan oleh Evergreen Marine, dihantam oleh drone Iran pada 25 Juni 2026, saat melintasi Selat Hormuz di lepas pantai Oman. 

Sebuah kapal tanker komersial kedua yang tidak disebutkan namanya kemudian dihantam oleh proyektil tak dikenal di selat tersebut pada 27 Juni.

Militer AS kemudian menyerang Iran sebagai respons, meskipun Iran tidak pernah mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal tersebut.

Sejak itu, kedua pihak saling menyalahkan karena dianggap melanggar Pasal 5 MoU yang mengatur jalur pelayaran aman bagi kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.

Apa Isi Pasal 5 MoU AS-Iran?

Mengutip NDTV, Pasal 5 dalam kesepakatan AS-Iran menyerukan tercapainya kesepakatan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz serta dimulainya kembali lalu lintas komersial sesegera mungkin.

Selama konflik berlangsung, lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, jalur yang dilalui hampir 20 persen pasokan minyak dunia pada masa damai, terganggu setelah Iran mengumumkan blokade tak lama setelah perang dengan AS dimulai pada 28 Februari.

Baca juga: Araghchi: Selat Hormuz Tetap di Bawah Kendali Iran, Tidak Ada Campur Tangan Asing

Pasal 5 menyatakan:

"Iran akan melakukan upaya terbaiknya untuk memastikan pelayaran aman kapal-kapal dagang tanpa biaya selama 60 hari saja dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya."

Pasal tersebut juga mengatur penghapusan berbagai hambatan teknis dan militer, termasuk ranjau yang dipasang Iran, dalam waktu 30 hari.

Selain itu, Iran diwajibkan melakukan dialog dengan Kesultanan Oman untuk membahas pengelolaan dan layanan maritim di Selat Hormuz pada masa mendatang bersama negara-negara pesisir Teluk Persia lainnya, sesuai hukum internasional dan hak kedaulatan negara-negara pesisir.

Mengapa Kedua Pihak Kembali Saling Serang?

Meski sama-sama mendukung pembukaan kembali Selat Hormuz, para ahli menilai AS dan Iran memiliki penafsiran berbeda terhadap isi MoU.

Kedua negara tidak sepakat mengenai mekanisme pelayaran selama masa transisi maupun pihak yang berwenang mengawasi lalu lintas kapal.

Selat Hormuz selama ini dipandang sebagai jalur pelayaran internasional meski berada di wilayah perairan teritorial Iran dan Oman.

Namun, sejak perang dimulai, Iran memanfaatkan kendalinya atas jalur sempit tersebut sebagai instrumen pengaruh geostrategis.

Sementara itu, AS berupaya menciptakan rute alternatif yang lebih dekat ke wilayah perairan Oman.

AS menilai jalur selatan lebih aman selama situasi keamanan maritim di kawasan belum stabil.

AS juga ingin sistem pelayaran kembali mengikuti praktik internasional sebelum perang, sehingga kapal-kapal dapat melintas tanpa berada di bawah kendali operasional sepihak.

Namun, Iran berpendapat bahwa MoU mengakui otoritasnya dalam mengelola operasi di Selat Hormuz selama proses pembersihan jalur masih berlangsung.

Iran bersikeras agar kapal-kapal komersial tetap menggunakan koridor pelayaran utara yang berada di wilayah perairan Iran, bukan beralih ke rute selatan yang lebih dekat dengan Oman.

"Selat Hormuz tetap berada di bawah pengawasan dan pengelolaan penuh Iran selama 30 hari ke depan, dan setelah semua hambatan dihilangkan, kapasitas penuh jalur air tersebut akan dipulihkan. Inilah yang sedang kami upayakan," kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.

"Tanggung jawab ini berada di pundak Republik Islam Iran."

"Tidak ada pihak atau negara lain dalam hal ini."

"Hal ini sepenuhnya jelas dalam nota kesepahaman, dan intervensi atau tindakan sepihak apa pun akan memperburuk situasi serta menunda pembukaan kembali selat tersebut."

Kata Pakar

Berbicara kepada Al Jazeera, Hassan Ahmadian, profesor madya di Universitas Teheran, menilai AS telah mengingkari kesepakatan yang ditandatanganinya itu.

"Amerika Serikat menginginkan pengaturan yang berbeda dari MoU yang telah ditandatanganinya sendiri. Yang kita lihat adalah Amerika Serikat mencoba mencari jalan keluar dari nota kesepahaman ini sambil mewajibkan Iran untuk memenuhi bagiannya," ujarnya.

Ahmadian berpendapat AS melakukan pendekatan serupa di Lebanon dengan menengahi perjanjian kerangka kerja baru antara Israel dan pemerintah Lebanon.

Sementara itu, analis pertahanan yang berbasis di Wina, Wolfgang Pusztai, berpendapat justru Iran yang bersikeras mempertahankan kendali atas Selat Hormuz, sedangkan AS dan negara-negara Arab menuntut kebebasan pelayaran di jalur tersebut.

"Untuk menggarisbawahi sudut pandangnya, Iran kini telah dua kali menyerang kapal, dan tidak mengherankan jika AS membalas," kata Pusztai kepada Al Jazeera.

Pembicaraan Lanjutan di Doha, tetapi Iran Membantah

Mengutip Iran International, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi pada Senin (29/6/2026) mengatakan belum ada pertemuan kelompok kerja teknis dalam kerangka implementasi MoU yang dijadwalkan berlangsung pekan ini.

Menurutnya, konsultasi dengan Qatar masih terus berlangsung, tetapi laporan sejumlah media mengenai pembicaraan teknis di Doha belum dapat dikonfirmasi.

Ia mengatakan putaran pertama pembicaraan teknis baru akan digelar setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan kedua pihak menyepakati waktu serta lokasi pertemuan, sementara konsultasi tetap dilakukan melalui mediator.

Sebelumnya, Reuters melaporkan tim teknis Iran dan AS yang menangani implementasi nota kesepahaman dijadwalkan bertemu di Doha dalam beberapa hari mendatang dengan mengutip sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Sumber itu juga mengatakan para mediator telah membangun saluran komunikasi guna meredakan setiap insiden yang berpotensi memperburuk situasi.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)