JENEWA, KOMPAS.TV - Badan internasional pengawas gencatan senjata bentukan Amerika Serikat, Board of Peace (Dewan Perdamaian), bakal meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menekan kelompok militan Hamas agar segera melucuti senjatanya. 

Langkah ini diambil setelah proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali wilayah tersebut dinilai mengalami kebuntuan.

Rencana tersebut tertuang dalam laporan eksklusif Board of Peace menjelang sidang DK PBB terkait situasi Timur Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis pekan ini. 

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Presiden Prabowo Tak Pernah Minta Siapkan Bayar Iuran Board of Peace

Laporan yang salinannya didapatkan oleh Associated Press (AP) pada Selasa (19/5/2026), menegaskan keengganan Hamas untuk menyerahkan persenjataan menjadi batu sandungan terbesar saat ini.

"Pada tahap ini, hambatan utama terhadap implementasi penuh (gencatan senjata) tetaplah penolakan Hamas untuk menerima pelucutan senjata yang terverifikasi, melepaskan kontrol koersif, dan mengizinkan transisi sipil yang tulus di Gaza," bunyi kutipan laporan tersebut.

Seorang diplomat yang akrab dengan dokumen tersebut telah mengonfirmasi keaslian laporan kepada AP. Namun, meminta identitasnya dirahasiakan karena draf tersebut belum dirilis secara resmi kepada publik.

Kepala Board of Peace yang juga mantan utusan Timur Tengah PBB, Nickolay Mladenov, pekan lalu mengakui bahwa implementasi gencatan senjata yang disepakati sejak Oktober lalu kini berada dalam posisi buntu. 

Kebuntuan atas isu demiliterisasi Hamas dinilai telah melumpuhkan seluruh kemajuan di lapangan.

"Rekonstruksi tidak dapat dimulai di tempat di mana senjata belum diletakkan," pernyataan Board of Peace dalam laporannya.

Badan tersebut menyatakan pelucutan senjata oleh Hamas dan seluruh kelompok milisi di Gaza adalah "variabel kritis" sekaligus satu-satunya faktor yang dapat membuka jalan bagi poin-poin perdamaian lainnya.

Baca Juga: Indonesia Gabung “Board of Peace”, Mampu Merdekakan Palestina? Begini Kata Pengamat & DPR

Dalam laporan itu, DK PBB diminta menegaskan secara publik, jelas, dan konsisten bahwa pelucutan senjata bukan sekadar formalitas resolusi, melainkan prasyarat mutlak bagi penarikan mundur pasukan Israel serta pembuka jalur menuju kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina.

Sebagai informasi, cetak biru perdamaian 20 poin yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump bertumpu pada skema: Hamas menyerahkan senjata dan menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah, diikuti dengan penarikan mundur pasukan Israel.

Setelah itu, pemerintahan teknokrat Palestina yang baru akan mengambil alih dengan dukungan pasukan keamanan internasional untuk memulai rekonstruksi total.

Hamas Tolak Laporan, Sebut Abaikan Pelanggaran Israel

Merespons bocornya laporan tersebut, Hamas merilis pernyataan resmi yang menolak keras isi dokumen dan menyebutnya penuh dengan kekeliruan.

Hamas menuding Board of Peace sengaja merancang laporan tersebut untuk membebaskan pemerintah Israel dari tanggung jawab atas pelanggaran gencatan senjata yang terjadi setiap hari.

Hamas menilai laporan itu menutup mata terhadap kegagalan Israel memenuhi komitmen fase pertama, termasuk pembatasan ketat di pos-pos perbatasan yang menghalangi masuknya material bangunan, logistik, dan tenda darurat bagi jutaan pengungsi.

Baca Juga: Prabowo Bantah Indonesia Bayar Iuran 1 Miliar Dolar AS untuk Board of Peace

"Adopsi laporan tersebut terhadap syarat-syarat yang diajukan pihak pendudukan (Israel) terkait pelucutan senjata adalah upaya meragukan untuk memperkeruh suasana dan menggagalkan perjanjian gencatan senjata," tulis pernyataan resmi Hamas.

Hamas balik mendesak DK PBB dan Mladenov untuk memaksa Israel mematuhi kewajibannya dalam kesepakatan fase pertama, terutama menghentikan agresi militer harian terhadap warga Palestina di Gaza.

Meski status gencatan senjata telah disahkan oleh DK PBB sejak November lalu, Board of Peace mengakui pelanggaran serius masih terjadi hampir setiap hari yang berdampak langsung pada jatuhnya korban sipil dan terhambatnya bantuan kemanusiaan.

Militer Israel dilaporkan masih terus melancarkan serangan udara berkala dan memperluas kendali teritorialnya di wilayah kantong tersebut. 

Saat ini, militer Israel diperkirakan telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza, angka yang jauh melebihi batas wilayah yang ditentukan pada awal kesepakatan gencatan senjata.

Di sisi lain, situasi kemanusiaan di lapangan semakin kritis. Mayoritas dari 2 juta penduduk Gaza kini terpaksa bertahan hidup di kamp-kamp tenda darurat yang serba kekurangan tanpa adanya akses sanitasi dan layanan publik dasar yang memadai.

Mladenov menekankan meskipun kantornya terus menangani pelanggaran dari kedua belah pihak setiap hari, kewajiban Hamas untuk menyerahkan gudang senjatanya adalah hal yang "tidak dapat dinegosiasikan" jika ingin melihat konflik dua tahun ini benar-benar berakhir. 

Baca Juga: Jusuf Kalla Desak Indonesia Tagih Perdamaian Iran-Israel ke Board of Peace