Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menegaskan Washington tidak akan membatasi pergerakan terkait alasan keagamaan, saat mengumumkan langkah terbaru AS dalam menutup akses pendaratan untuk maskapai-maskapai Iran sebagai bentuk kampanye tekanan ekonomi.

Bessent, seperti dilansir AFP dan New York Post, Jumat (29/5/2026), memastikan bahwa warga negara Iran yang ingin terbang ke Makkah atau Madinah di Arab Saudi, untuk melakukan ibadah Haji atau umrah, dengan maskapai Teheran akan diizinkan, terlepas adanya langkah AS tersebut.

Bessent, dalam pernyataan via media sosial X pada Kamis (28/5), mengumumkan AS akan menghentikan akses maskapai-maskapai penerbangan Iran ke tempat-tempat pendaratan, pengisian bahan bakar, dan penjualan tiket.

Bessent menyebut langkah tersebut diambil saat Departemen Keuangan AS melanjutkan apa yang disebutnya sebagai "kampanye kemarahan ekonomi terhadap rezim Iran", dalam upaya meningkatkan tekanan terhadap Teheran dan untuk membuka Selat Hormuz.

Dalam pernyataan lanjutan saat menggelar konferensi pers di Gedung Putih pada hari yang sama, Bessent mengatakan bahwa akan ada pengecualian terbatas. Dia menegaskan bahwa AS tidak akan membatasi pergerakan terkait alasan keagamaan.

"Satu hal yang tidak akan kami lakukan adalah membatasi pergerakan karena alasan keagamaan, jadi warga Iran yang ingin melakukan ziarah ke Makkah atau Madinah akan diizinkan," tegas Bessent.

"Kami juga akan mengizinkan alasan kemanusiaan yang sah," imbuhnya.

Bessent tidak menyebut secara spesifik maskapai Iran yang menjadi target langkah AS tersebut. Namun diketahui bahwa maskapai penerbangan nasional Teheran, Iran Air, telah menjadi target sanksi Departemen Luar Negeri AS. Maskapai Mahan Air juga menjadi sasaran sanksi.

Dalam konferensi pers, Bessent menyebut maskapai penerbangan milik negara Iran sebagai "pelanggar hukum".

"Ketika maskapai-maskapai ini terbang, mereka harus mengisi bahan bakar, mereka menjual tiket, mereka membayar biaya pendaratan. Siapa pun yang menerima hal-hal itu, akan kami beri sanksi," jelasnya.

"Jadi, mereka harus sangat jelas bahwa maskapai penerbangan milik negara Iran adalah pelanggar hukum dan tidak dapat melakukan hal ini," sebut Bessent..

Pernyataan terbaru Bessent itu disampaikan setelah Departemen Keuangan AS, pada Rabu (27/5), mengumumkan sanksi terhadap "Otoritas Selat Teluk Persia" atau PGSA yang dikelola Iran -- badan baru yang dibentuk Teheran untuk mengumpulkan biaya perjalanan melalui Selat Hormuz.

Iran secara efektif menutup jalur perairan strategis untuk pasokan minyak dan gas global tersebut, setelah AS dan Israel melancarkan serangan skala besar pada 28 Februari lalu. Langkah semacam itu membuat biaya energi melonjak.

Bessent memperingatkan perusahaan-perusahaan pelayaran agar tidak membayar pungutan tol apa pun untuk melintasi Selat Hormuz. "Kami telah memperingatkan entitas korporasi atau negara mana pun agar tidak membayar tol atau menyembunyikannya sebagai pembayaran bantuan," tegasnya.

Sanksi AS itu juga secara efektif memperingatkan perusahaan-perusahaan bahwa mereka dapat terputus dari sistem keuangan global jika tetap membayar pungutan tol kepada Iran.

Bessent menambahkan bahwa hanya kemajuan dalam negosiasi yang akan menghentikan kampanye tekanan AS terhadap Iran tersebut. "Hanya hasil yang memuaskan dalam negosiasi yang akan mengakhiri penurunan terus-menerus ini," katanya.

Tonton juga video "AS Bakal Tutup Akses Maskapai Iran, Tapi Izinkan Perjalanan Haji"