Ringkasan Berita:

• Sekitar 35 negara menggelar pertemuan untuk menekan Iran agar membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade.
• Namun, upaya militer dinilai tidak realistis oleh Presiden Prancis, sementara Donald Trump meminta sekutu tidak bergantung pada AS.
• Blokade dan serangan Iran terhadap kapal terkait AS-Israel di Selat Hormuz membuat harga minyak melonjak.
• Iran berupaya mengontrol pelayaran di selat tersebut dengan sistem izin, biaya, dan seleksi negara.

TRIBUNNEWS.COM - Setidaknya 35 negara bertemu pada hari Kamis (2/4/2026), dalam upaya untuk memberikan tekanan diplomatik dan politik agar Selat Hormuz dibuka kembali.

Selat tersebut merupakan jalur pelayaran vital yang diblokade oleh Iran sebagai respons terhadap serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel di negaranya.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pertemuan virtual yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Yvette Cooper ini.

"Kami akan menilai semua kemungkinan tindakan diplomatik dan politik yang dapat diambil untuk memulihkan kebebasan navigasi, memastikan keselamatan kapal dan pelaut yang terdampar, dan melanjutkan pergerakan barang-barang penting," kata Keir Starmer, Kamis.

Selain memblokade Selat Hormuz, Iran juga menyerang kapal-kapal komersial terkait AS dan Israel yang mencoba melewati selat itu.

Blokade tersebut menghambat aliran minyak global dan mendorong harga minyak mentah melonjak tajam.

Amerika Serikat tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan hari Kamis.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa mengamankan jalur air itu bukan tugas AS dan menyerukan sekutu AS untuk mencari minyak mereka sendiri.

Tidak ada negara yang tampaknya siap untuk mencoba membuka selat tersebut secara paksa selama pertempuran masih berlangsung.

Selain itu Iran memiliki kemampuan untuk menargetkan kapal menggunakan rudal anti-kapal, drone, kapal serang, dan ranjau laut.

Baca juga: Harga Minyak Naik Usai Pidato Agresif Presiden AS Soal Iran, Oposisi Sebut Trump Pria Berbahaya

Namun, Keir Starmer mengatakan pada hari Rabu bahwa perencana militer dari sejumlah negara yang tidak disebutkan akan segera bertemu untuk membahas bagaimana memastikan keamanan navigasi setelah pertempuran berhenti, lapor Al Arabiya.

Presiden Prancis: Mustahil Membuka Selat Hormuz secara Paksa

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa melancarkan operasi militer untuk memaksa pembukaan Selat Hormuz adalah tindakan yang tidak realistis.

Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump menantang sekutu AS untuk berupaya membukanya kembali.

“Sebagian orang membela gagasan untuk membebaskan Selat Hormuz dengan paksa melalui operasi militer, sebuah posisi yang terkadang diungkapkan oleh Amerika Serikat, meskipun hal itu telah berubah-ubah,” kata Macron kepada wartawan selama kunjungannya ke Korea Selatan, Kamis.

“Ini bukanlah pilihan yang pernah kami dukung karena tidak realistis,” tambahnya.

“Prosesnya akan memakan waktu sangat lama, dan akan membuat semua orang yang melewati selat tersebut berisiko terkena ancaman dari para penjaga revolusi, serta rudal balistik,” katanya.

Blokade Iran terhadap Selat Hormuz telah mengguncang pasar energi dan meningkatkan harga minyak.

Minyak Brent melonjak lebih dari empat persen menjadi lebih dari 105 USD, sementara West Texas Intermediate naik tiga persen hingga mencapai sekitar 103 USD.

Seperlima dari total produksi minyak dunia biasanya melewati Selat Hormuz, lapor The Times of Israel.

Iran Mengendalikan Selat Hormuz

Bloomberg News mengungkapkan pelayaran melalui Selat Hormuz kini bersyarat, dengan kapal-kapal diharuskan berasal dari negara-negara yang bersahabat dengan Iran.

Sementara beberapa kapal diwajibkan membayar biaya dalam yuan China  atau mata uang kripto sebagai imbalan atas pelayaran aman di bawah perlindungan kapal-kapal Iran.

Laporan menunjukkan operator kapal tanker minyak yang terdampar di Teluk Arab menerima tawaran menggiurkan untuk berlayar dengan aman melalui Selat Hormuz menuju laut lepas, dengan syarat mereka setuju untuk mengubah registrasi kapal tanker dan mengibarkan bendera Pakistan.

Menurut seorang eksekutif perusahaan yang meminta namanya dirahasiakan, perusahaan tersebut tidak dapat menerima tawaran dari pemerintah Pakistan.

Iran setuju untuk mengizinkan 20 kapal Pakistan melewati selat tersebut, tetapi Pakistan tidak memiliki banyak kapal di daerah itu.

Menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut, Pakistan mulai menghubungi beberapa perusahaan pelayaran terbesar di dunia untuk melihat apakah mereka memiliki kapal yang mampu melintasi Selat Hormuz untuk sementara waktu dengan mengibarkan bendera Pakistan.

Sebuah sumber melaporkan Pakistan sedang mencari kapal terbesar yang tersedia di kawasan itu, termasuk kapal tanker super dengan kapasitas masing-masing dua juta barel.

Pengaturan perizinan tersebut dipandang sebagai cara untuk menunjukkan keberhasilan upaya diplomatik dalam mengakhiri konflik.

Laporan menunjukkan setidaknya dua perusahaan minyak besar telah menyetujui tawaran tersebut.

Pengaturan ini menunjukkan bagaimana Garda Revolusi Iran (IRGC) menjalankan kendali signifikan atas navigasi melalui Selat Hormuz.

Disebut mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz, dengan perlakuan berbeda tergantung hubungan negara asal kapal dengan Iran. Kapal dari negara “bersahabat” mendapat syarat lebih ringan, sementara yang dianggap musuh bisa dikenai ancaman.

Operator kapal harus menyerahkan data lengkap melalui perantara yang terhubung IRGC untuk pemeriksaan keamanan.

Jika lolos, mereka akan bernegosiasi soal biaya, yang untuk kapal tanker bisa mulai sekitar 1 dolar per barel.

Setelah membayar, kapal mendapat izin dan panduan rute, bahkan dalam beberapa kasus diminta menggunakan bendera negara tertentu.

Meski sempat terganggu akibat konflik, lalu lintas kapal di Selat Hormuz mulai sedikit meningkat, meski belum kembali normal.

Iran bulan ini menulis surat kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO), regulator pelayaran global, yang menyatakan kapal dari negara-negara yang tidak bermusuhan dapat dengan aman melintasi Selat Hormuz, dan bahwa mereka membatasi lalu lintas kapal dari negara-negara yang dianggap bermusuhan.

"Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat, Republik Islam Iran, sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan aturan hukum internasional, telah membatasi lalu lintas kapal milik atau yang terkait dengan agresor," bunyi surat tersebut.

Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pecah setelah keduanya melancarkan serangan ke berbagai wilayah Iran pada 28 Februari 2026. Serangan ini terjadi hanya dua hari setelah AS dan Iran kembali melanjutkan perundingan pembatasan program nuklir di Jenewa.

AS dan Israel menuduh Iran mengembangkan program nuklir untuk senjata, namun Iran membantah dan menegaskan program tersebut hanya untuk kebutuhan energi sipil.

Serangan itu memicu konflik baru di Timur Tengah, menewaskan lebih dari 1.900 orang dan menghentikan proses negosiasi perjanjian nuklir AS-Iran.

Sebagai balasan, Iran menyerang pangkalan militer AS dan Israel serta memblokade Selat Hormuz, jalur penting distribusi energi dunia, yang berdampak pada lonjakan harga minyak global dan memicu krisis internasional.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)