Ringkasan Berita:

• Pasukan UNIFIL dari Prancis diserang di Lebanon selatan, menewaskan satu tentara dan melukai tiga lainnya.
• Perdana Menteri Nawaf Salam menyerukan investigasi segera, sementara Prancis menduga Hizbullah sebagai pelaku.
• Presiden Lebanon Joseph Aoun berjanji akan mengejar dan mengadili pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengumumkan bahwa pasukan perdamaian PBB dari Prancis diserang di Lebanon, Sabtu (18/4/2026).

Ia menyerukan penyelidikan mendesak atas insiden tersebut.

Mengutip The Guardian, Nawaf Salam tidak menyebutkan pihak yang berada di balik serangan terhadap kontingen Prancis dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), yang selama ini berpatroli di wilayah selatan negara itu.

Dalam pernyataan di X, Salam mengatakan:

"Saya mengutuk keras serangan hari ini terhadap anggota batalion Prancis yang bertugas bersama UNIFIL."

"Saya telah memberikan instruksi tegas untuk segera melakukan penyelidikan guna mengetahui kronologi serangan ini dan meminta pertanggungjawaban para pelaku."

"Sudah jelas bahwa tindakan tidak bertanggung jawab seperti itu menyebabkan kerugian besar bagi Lebanon dan hubungannya dengan negara-negara sahabat di seluruh dunia yang mendukungnya."

Tak lama setelah pernyataan Salam, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa satu tentara Prancis tewas di Lebanon.

Baca juga: Gencatan Senjata Israel-Lebanon 10 Hari, Netanyahu Setuju tapi Tetap Minta Prajurit di Lebanon

"Sersan Mayor Florian Montorio dari Resimen Zeni Parasut ke-17 di Montauban tewas pagi ini di Lebanon selatan dalam serangan terhadap UNIFIL (Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon)."

"Tiga rekannya terluka dan telah dievakuasi."

"Semua indikasi menunjukkan bahwa Hizbullah bertanggung jawab atas serangan ini."

"Prancis menuntut agar pihak berwenang Lebanon segera menangkap para pelaku dan memikul tanggung jawab bersama UNIFIL."

Presiden Lebanon Joseph Aoun berjanji akan menindak pihak yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian PBB tersebut.

Dalam pernyataan yang dibagikan oleh kantor kepresidenan, Aoun juga menyampaikan belasungkawa kepada Emmanuel Macron melalui sambungan telepon.

Ia mengutuk insiden tersebut dan menegaskan bahwa Beirut tidak akan ragu untuk mengejar para pelaku serta membawa mereka ke pengadilan.

Serangan di Tengah Gencatan Senjata

Serangan terhadap anggota penjaga perdamaian di Lebanon terjadi tak lama setelah Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari antara Lebanon dan Israel.

Dilansir The Guardian, gencatan senjata mulai berlaku pada tengah malam Kamis (16/4/2026) di Lebanon, di tengah serangan udara besar-besaran Israel yang bertujuan melumpuhkan milisi Hizbullah yang didukung Iran.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan gencatan senjata ini membuka peluang bagi kesepakatan perdamaian bersejarah, namun ia menegaskan bahwa pelucutan senjata Hizbullah tetap menjadi prasyarat utama.

Tentara Lebanon memperingatkan warga yang mengungsi dari wilayah selatan agar tidak kembali ke rumah, menyusul laporan penembakan sporadis setelah gencatan senjata diberlakukan.

Ketentuan gencatan senjata, yang disampaikan Departemen Luar Negeri AS, melarang Israel melakukan operasi militer ofensif di Lebanon.

Namun, ketentuan tersebut tetap memberi ruang bagi tindakan “pertahanan diri,” termasuk terhadap serangan yang direncanakan, akan segera terjadi, atau sedang berlangsung.

Sebagai informasi, pemerintah Lebanon bukan pihak aktif dalam konflik antara Israel dan Hizbullah, karena memiliki kendali terbatas terhadap kelompok tersebut. 

Konflik yang melibatkan Iran meluas ke Lebanon ketika Hizbullah meluncurkan serangan rudal ke Israel pada 2 Maret sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran. 

Serangan tersebut memicu respons keras Israel, termasuk invasi darat ke Lebanon selatan, sekitar 15 bulan setelah konflik besar terakhir antara kedua pihak.

Israel menyatakan niatnya untuk menduduki wilayah Lebanon selatan hingga Sungai Litani, sekitar 18 mil dari perbatasannya, dan dalam beberapa hari terakhir terus melancarkan operasi militer terhadap Hizbullah di wilayah tersebut.

Sementara itu, Lebanon kemungkinan akan menuntut penarikan penuh pasukan Israel—sebuah tuntutan yang sebelumnya dinilai sulit dipenuhi oleh Israel.

Mengenal UNIFIL: Pasukan Penjaga Perdamaian di Lebanon

Pada tahun 1978, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengerahkan pasukan penjaga perdamaian untuk berpatroli di Lebanon selatan, wilayah yang berbatasan dengan area pendudukan Israel.

Langkah ini diambil setelah Israel menginvasi bagian selatan Lebanon.

Mandat operasi tersebut kemudian dikenal sebagai UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) atau Pasukan Sementara PBB di Lebanon.

Awalnya, tugas UNIFIL adalah memastikan penarikan pasukan Israel dari Lebanon, mengutip peacekeeping.un.org.

Selain itu, UNIFIL juga bertugas memulihkan perdamaian dan keamanan internasional serta membantu Pemerintah Lebanon memulihkan kewenangannya di wilayah tersebut.

Mandat ini mengalami penyesuaian dua kali, seiring perkembangan situasi pada 1982 dan 2000.

Setelah perang Lebanon-Israel pada Juli–Agustus 2006, Dewan Keamanan PBB memperkuat mandat UNIFIL melalui Resolusi 1701.

Melalui resolusi tersebut, UNIFIL mendapat tugas tambahan, antara lain memantau penghentian permusuhan; mendampingi dan mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon saat dikerahkan di Lebanon selatan; serta memperluas bantuan untuk menjamin akses kemanusiaan bagi warga sipil dan mendukung pemulangan pengungsi secara sukarela dan aman.

Kehadiran UNIFIL sempat memicu ketegangan dengan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, yang menguasai sebagian wilayah Lebanon selatan meskipun terdapat kehadiran tentara resmi Lebanon, dilansir Reuters.

Hizbullah merupakan kelompok militan bersenjata yang juga memiliki pengaruh politik besar di Lebanon.

Misi penjaga perdamaian ini juga mencakup mandat untuk “mengambil semua tindakan yang diperlukan di wilayah penempatan pasukannya, sesuai dengan kapasitasnya, guna memastikan wilayah operasinya tidak digunakan untuk kegiatan permusuhan dalam bentuk apa pun.”

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)