tirto.id - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan masa depan Selat Hormuz seharusnya ditentukan oleh Iran dan Oman. Pasalnya, jalur perairan strategis tersebut berada dalam wilayah kedua negara.

“Apa pun pengaturan yang dibuat terkait Selat Hormuz setelah perang adalah urusan Iran dan Oman,” kata Araghchi kepada sebuah saluran televisi Qatar, sebagaimana dilansir Al Arabiya English, Kamis (2/4/2026).

Ia menambahkan, Selat Hormuz dapat menjadi jalur perairan yang damai untuk pelayaran yang aman. Namun demikian, jaminan keamanan maritim dan perlindungan lingkungan membutuhkan mekanisme bersama antara negara-negara pesisir.

Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling krusial di dunia. Dalam kondisi normal, sekitar seperlima pasokan minyak mentah global serta gas alam cair (LNG) melewati perairan ini.

Secara geografis, sebagian wilayah tersebut memang berada dalam perairan teritorial Iran dan Oman. Namun, dalam hukum internasional, jalur tersebut diklasifikasikan sebagai selat internasional, yang memberikan hak lintas transit bagi kapal dan pesawat.

Kini, jalur pelayaran strategis tersebut mengalami gangguan serius akibat perang di kawasan Timur Tengah.

Konflik bermula pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Serangan itu memicu respons balasan dari Teheran di berbagai wilayah, sekaligus pembatasan akses ke Selat Hormuz.

Araghchi mengatakan akses saat ini hanya dibatasi bagi kapal dari negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik.

“Adalah hal yang wajar bahwa dalam masa perang kami tidak dapat mengizinkan musuh kami menggunakan perairan kami untuk navigasi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa banyak kapal menghindari rute tersebut karena kekhawatiran keamanan serta meningkatnya biaya asuransi.

Menurut Araghchi, sejumlah negara telah melakukan pembicaraan dengan Iran, dan pengaturan tertentu telah dibuatterutama bagi negara-negara yang dianggap “bersahabat” untuk memastikan jalur pelayaran tetap aman.