VIVA –Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, mengatakan bahwa Gedung Putih tidak lagi benar-benar bertindak independen dalam kebijakan luar negerinya, melainkan seolah-olah sudah menjadi ‘perpanjangan’ atau ‘cabang pelaporan’ untuk Israel.

Pernyataan ini disampaikan Aref melalui akun X miliknya, Selasa 14 April waktu setempat atau tepat sehari setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Wakil presiden Amerika Serikat, JD Vance memberikan laporan terbaru kepadanya seusai perundingan di Islamabad pada akhir pekan kemarin.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pejabat tinggi pemerintahan memberikan ‘laporan harian’ kepada kepala negara lain. Masalahnya bukan pada kami, ini adalah persoalan penghinaan struktural. Apakah rakyat Amerika menyadari bahwa Gedung Putih pada dasarnya telah berubah menjadi ‘cabang pelaporan’ bagi rezim lain?,” tulis dia seperti dikutip dari laman presstv.ir, Rabu 15 April 2026.

Dalam pertemuan kabinet pada 13 April, Netanyahu menyebut bahwa ia telah berbicara dengan Vance, yang memberikan informasi secara rinci mengenai perkembangan terbaru negosiasi dengan Iran

“Seperti yang dilakukan pemerintahan ini setiap hari,” kata dia.

Kabar mengenai adanya laporan harian tersebut memicu kemarahan di berbagai spektrum politik. Sejumlah pengamat politik menilai hal itu menunjukkan bahwa Israel memegang kendali arah kebijakan di tengah proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mencari penyelesaian permanen atas konflik yang terjadi.

Sebagai informasi, sebelumnya Amerika Serikat dan Iran melakukan perundingan di Islamabad pada Sabtu 12 April waktu setempat. Namun sayangnya setelah 21 jam pembicaraan tidak terjadi kesepakatan diantara kedua negara itu.

JD Vance, dalam konferensi pers singkat, menyatakan bahwa Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan dengan Iran setelah negosiasi tersebut.

Pejabat Iran juga mengatakan bahwa tuntutan berlebihan dari pihak Washington menjadi penghambat tercapainya kesepakatan di Pakistan.

Kebuntuan ini, menurut laporan media AS, membuat pemerintahan Trump menghadapi pilihan sulit yakni memasuki proses diplomatik yang panjang dan rumit, atau kembali pada konflik yang sebelumnya telah mengguncang pasar energi global dan meningkatkan risiko konfrontasi di Selat Hormuz.