Austria Tidak Izinkan AS Gunakan Wilayah Udaranya untuk Serang Iran - Liputan6
Austria Tidak Izinkan AS Gunakan Wilayah Udaranya untuk Serang Iran
Austria menganut kebijakan netralitas militer permanen sejak tahun 1955.
Liputan6.com, Wina - Austria menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan wilayah udaranya dalam operasi militer terhadap Iran, dengan alasan hukum netralitas yang dianut negara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Austria pada Kamis (2/4/2026).
Seorang juru bicara kementerian mengonfirmasi bahwa telah ada "beberapa" permintaan dari Washington, namun tidak merinci jumlahnya. Informasi ini dilaporkan oleh penyiar publik Austria, ORF, seperti dikutip kantor berita Anadolu.
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa setiap permintaan akan dinilai secara individual dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Austria.
Austria, yang memiliki kebijakan netralitas militer sejak lama, tidak memberlakukan larangan menyeluruh terhadap penerbangan militer AS. Namun, pemerintah tetap meninjau setiap permohonan secara kasus per kasus, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Sementara itu, partai oposisi Partai Sosial Demokrat (SPO) turut mendesak pemerintah untuk mempertahankan sikap tersebut.
"Menteri Pertahanan Klaudia Tanner (OVP) tidak boleh menyetujui satu pun penerbangan militer AS tambahan ke wilayah Teluk. Ia juga tidak boleh menyetujui penerbangan transportasi atau dukungan logistik lainnya. Sama seperti yang dilakukan Spanyol, Prancis, Italia, dan Swiss. Perang ini merugikan kepentingan ekonomi Austria, Eropa secara keseluruhan, dan perdamaian dunia," ujar Ketua SPO Sven Hergovich.
Sebelumnya pada pekan ini, Spanyol mengumumkan penutupan wilayah udaranya untuk penerbangan militer yang terkait dengan perang Iran. Sementara itu, Italia menolak permintaan pesawat AS untuk mendarat di sebuah pangkalan di Sisilia.
AS dan Israel diketahui telah melancarkan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari. Hingga saat ini, serangan tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk di antaranya pemimpin tertinggi saat itu, Ali Khamenei.
Sebagai respons, Teheran melancarkan serangan balasan menggunakan drone dan rudal yang menargetkan Israel dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Perang Iran tidak hanya menimbulkan korban dan kerusakan infrastruktur, namun juga turut mengganggu pasar global dan sektor penerbangan.