Siap –Eskalasi ketegangan geopolitik yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan dunia, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menegaskan kembali sikap negaranya yang tegas menolak ikut terlibat dalam operasi militer terhadap Iran meskipun mendapat tekanan keras dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Dikutip Dari Associated Press, dalam pidato yang disiarkan secara nasional pada Rabu (4/3/2026), Sánchez menyatakan posisi pemerintahannya dalam empat kata sederhana namun berdampak: “No to war” (Tidak pada perang).

Pernyataan itu sekaligus menolak terulangnya kesalahan sejarah seperti saat invasi Irak dua dekade lalu.

Penolakan Spanyol bermula dari keengganan pemerintah Madrid memberikan izin penggunaan dua pangkalan militer bersama dengan AS di wilayah selatan Spanyol Rota dan Morón untuk mendukung operasi militer terhadap Iran.

Menurut Sánchez, langkah militer semacam itu tidak memiliki dukungan hukum internasional yang jelas dan berpotensi memperburuk ketidakstabilan global. Respons keras datang dari Trump, yang pada hari sebelumnya menegaskan bahwa Washington “tidak ingin berurusan lagi” dengan Spanyol dan mengancam akan menghentikan seluruh hubungan dagang dan bahkan memutus kerja sama dagang jika Madrid tidak mengubah sikapnya.

Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu dengan Kanselir Jerman di Gedung Putih, memicu kekhawatiran tentang implikasi ekonomi di kedua negara.

Namun, pemerintah Spanyol menolak mundur. Sánchez menekankan bahwa negaranya memiliki “kekuatan ekonomi dan moral” untuk bertahan dari tekanan luar, dan menekankan pentingnya menghormati hukum internasional serta penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, bukan kekuatan senjata.

Komisi Eropa pun merespon dengan menyatakan dukungan terhadap Spanyol, menjanjikan perlindungan penuh terhadap kepentingan dagang Uni Eropa jika upaya sepihak dari Washington benar-benar dijalankan.

Pernyataan ini menunjukkan solidaritas blok Eropa yang semakin menguat di tengah perpecahan antara sekutu lama.

Trump Terancam Dimakzulkan

Mengejutkan, desakan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencuat setelah meluncurkan serangan ke Iran bersama Israel lantaran dianggap melanggar konstitusi.

Berdasarkan informasi yang beredar, Anggota Kongres dari Partai Demokrat, seperti Alexandria Ocasio-Cortez dan Al Green, menuduh Trump melanggar konstitusi (khususnya Pasal I, Bagian 8). Yakni memerintahkan serangan militer besar-besaran tanpa persetujuan resmi dari Kongres AS.

Menyikapi hal tersebut, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah memperkenalkan resolusi pemakzulan (seperti H.Res.353) atas tuduhan "kejahatan berat dan pelanggaran ringan".

Pada awal Maret 2026, dilaporkan adanya perdebatan di lantai DPR terkait pasal-pasal pemakzulan tersebut.

Kendati seruan menguat, namun peluang pemakzulan secara hukum hingga pencopotan jabatan tetap rendah karena DPR dan Senat saat ini masih didominasi oleh Partai Republik.

Partai Demokrat berharap dapat menggunakan isu ini untuk memenangkan kendali Kongres pada Pemilu Sela (Midterms) 2026 mendatang. Hingga saat ini, Trump masih aktif menjabat sebagai Presiden AS.

Trump Dikecam Senator Kongres

Donald Trump menghadapi tekanan dan kritik keras dari para senator serta anggota Kongres Amerika Serikat terkait serangan militer terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026.

Senator Mark Warner dari Komite Intelijen Senat menyatakan tidak ada ancaman langsung (imminent threat) terhadap AS yang membenarkan serangan tersebut.

Ia menilai, administrasi Trump lebih memprioritaskan ancaman terhadap Israel daripada keamanan domestik AS.

Sementara itu, Trump sendiri menegaskan bahwa serangan tersebut bertujuan menghancurkan kemampuan rudal Iran, mencegah kepemilikan senjata nuklir, dan menghentikan pendanaan kelompok proksi.

Serangan ini dilakukan secara gabungan dengan Israel dan dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Hal itu kemudian memicu aksi balasan rudal dari pihak Iran ke posisi sekutu AS di kawasan Timur Tengah.