Penulis: David Ehl/DW Indonesia

TEHERAN, KOMPAS.com - Ketika Amerika Serikat (AS) dan Israel mulai menyerang Iran pada 28 Februari 2026, sebagian warga Teheran terlihat naik ke atap rumah dan bersorak-sorai.

Reaksi ini mengejutkan, mengingat perang AS-Israel melawan Iran adalah kontroversial berdasarkan kacamata hukum internasional, sekaligus menentang sikap Pemerintah Iran yang selama ini memandang AS dan Israel sebagai musuh utama.

Reaksi sebagian warga terkesan siap menolerir kehilangan warga sipil demi imbalan tergulingnya rezim teokratis yang telah berkuasa selama 47 tahun itu.

Baca juga: Bagaimana Iran Memilih Pemimpin Baru Usai Kematian Khamenei?

Sejauh ini, dalih perang yang disampaikan AS terus berubah-ubah, tetapi pergantian rezim terucap sebagai salah satu sasaran di Iran.

Presiden AS Donald Trump bahkan menyerukan langsung kepada para pengunjuk rasa anti-pemerintah Januari lalu, "Saat perang usai, ambil alih pemerintah Anda. Ini mungkin kesempatan satu-satunya dalam beberapa generasi.”

Hanya beberapa jam kemudian, muncul kabar bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas dalam serangan Israel-AS.

Tewasnya pemipin spiritual tidak serta merta menggoyahkan Republik Islam. Rezim Iran masih bertahan dengan Ali Larijani sebagai tokoh politik veteran di tampuk kepemimpinan sementara.

Skenario Venezuela

Trump mengeklaim dirinya sudah puas jika pengganti Khamenei adalah sosok yang mau bekerja sama dengan AS.

Pada harian New York Times, dia menyatakan, memiliki "tiga opsi sangat baik,” meski tak menyebut nama.

”Apa yang kami lakukan di Venezuela, saya rasa, sempurna, skenario yang sempurna (untuk Iran),” kata Trump pada The New York Times.

AS meyakini dapat mengubah kepemimpinan tertinggi di Iran sembari mempertahankan sistem politik Republik Islam.

Situasinya dinilai serupa dengan operasi AS di Venezuela, ketika pasukan khusus AS menggulingkan Nicolas Maduro dan menjalin kesepakatan politik dengan wakil presiden, Delcy Rodriguez.

Cornelius Adebahr dari German Council on Foreign Relations mengatakan bahwa Iran dapat menunjuk pemimpin baru yang didukung Garda Revolusi dan membangun hubungan baru dengan AS.

"Skenarionya sama seperti Venezuela,” kata Adehbahr, ”Kepemimpinan utamanya diganti dan perubahannya lebih sedikit dari apa yang diharapkan masyarakat.”

Meski begitu, belum jelas apakah AS akan memilih skenario ini. Trump juga mengatakan pada The New York Times bahwa warga Iran dapat ‘bangkit' dan membuat perubahan politik yang luas.

Baca juga: Kenapa Negara-negara Teluk Tak Membalas Serangan Iran?

Masa depan kepemimpinan Iran

Peyman Asadzade dari Harvard Kennedy School yakin bahwa perang bisa menggulingkan rezim Iran.

Namun, ia juga melihat kemungkinan lain yang berbeda dengan ‘skenario Venezuela' yakni lewat skenario "kontinuitas dengan penyesuaian”.

Lewat skenario ini, Majelis Ahli diharapkan memilih seorang ulama moderat dan pragmatis sebagai pemimpin spiritual, yang lebih fokus membenahi masalah domestik seperti rekonstruksi ekonomi, stabilisasi, dan reformasi pemerintahan serta mendeeskalisasi kebijakan luar negeri.

Burcu Ozcelik ahli Timur Tengah dari lembaga pemikir Inggris, RUSI, menambahkan bahwa "Strategi praktis yang diterapkan siapapun pemimpin baru Teheran diharapkan bisa membuka jalur stabilisasi dan pemulihan ekonomi bagi jutaan rakyat Iran.”

Skenario ketiga yang memungkinkan menurut Asadzade adalah rezim Iran yang semakin menguat di bawah pemimpin garis keras dan memperdalam ideologi konservatif .

Inilah hal yang kemudian menjadi kekhawatiran Julian Borger, koresponden The Guardian, "Setelah serangkaian serangan berulang, para pemimpin yang selamat menyimpulkan bahwa bom adalah satu-satunya jaminan kelangsungan hidup."

"Oposisi pun ditindas, kekerasan semakin meningkat dengan rezim yang selamat bertindak mirip seperti Korea Utara: terisolasi, paranoid, dan bersenjata nuklir,” tulisnya dalam analisis terbaru.

Baca juga: Kenapa Oman Jadi Satu-satunya Negara Teluk yang Luput dari Serangan Iran?

Peluang oposisi berkuasa

Beberapa minggu sebelum perang, sekitar 250.000 warga Iran dan para demonstran berunujuk rasa di Muenchen, menyerukan dukungan mereka untuk Reza Pahlavi, putra mantan Shah Iran yang digulingkan saat Revolusi 1979.

Meski begitu, Pahlavi mengaku ingin menjadikan Iran sebagai negara demokrasi, bukan monarki. Dia mendapat banyak dukungan saat protes bergulir di bulan Januari.

Namun, bagi sebagian, figur Pahlavi dipandang kontroversial karena terkait riwayat dinasti sang ayah, Reza Pahlavi.

Kekuasaannya dikenal brutal dan didapat usai menggulingkan pemerintahan demokratis di Iran dengan bantuan dinas rahasia AS dan Inggris.

Meski begitu, Pahlavi disebut telah memiliki "rencana transisi yang serius” untuk Iran pascaperang.

Tapi menurut Mark Dubowitz dan Ben Cohen dari Yayasan Pertahanan Demokrasi Amerika Serikat (FDD), "Perencanaan bukanlah kuasa. Belum ada kepastian tentang siapa yang akan memimpin Teheran di saat rezim runtuh. Iran juga bukan sebuah kesatuan, Iran adalah mozaik yang terdiri dari Azeris, Kurds, Arabs, Baloch, dan lainnya.”

Baca juga: Dari Iran hingga Venezuela, Kenapa Trump Kerap Lakukan Serangan Militer Akhir Pekan?

Kekerasan berpotensi meningkat pascaperang

Sejak berkobarnya Revolusi 1979, penguasa baru Iran membentuk Garda Revolusi sebagai sayap militer dalam sistem Wilayatul Faqih. Hingga saat ini, militer Iran dan Garda Revolusi masih beroperasi secara paralel.

Sebagian besar analis menilai, di bawah kekuasaan Khamenei, Garda Revolusi menjelma menjadi gurita politik dan ekonomi.

Organisasi ini tidak hanya mengelola angkatan darat, laut, udara, dan dinas rahasia, tetapi juga menjalankan bisnis-bisnis yang berpengaruh.

Uni Eropa mengklasifikasikan Garda Revolusi sebagai organisasi teroris setelah melakukan tindakan penindasan saat munculnya gelombang protes anti-pemerintah di bulan Januari.

Meski Trump menyerukan militer Iran, Grada Revolusi, dan polisi untuk meletakkan senjata - menurut para ahli hingga kini belum ada tanda melemahnya garis komando di tubuh setiap organisasi.

Ozcelik, ahli RUSI, memperingatkan bahwa Garda Revolusi kemungkinan menghadapi resistensi domestik.

"Hal ini bisa muncul sebagai perpecahan institusional yang lebih tajam,” ujarnya kepada DW. "Salah satu kemungkinan adalah meluasnya perbedaan antara Garda Revolusi dan militer konvensional.

Baca juga: Matematika Perang Atrisi Iran yang Akan Menghantui Amerika dan Israel

Angkatan darat semakin dipandang sebagai wajah ‘reformasi' dari patriotisme baru di Iran dan sebuah negara yang berfungsi.

Kemungkinan lain adalah fragmentasi di dalam Garda Revolusi sendiri, ketika faksi-faksi bersaing untuk status dan sumber daya dalam penyelesaian pasca-perang.”

Dalam skenario ini, angkatan darat Iran dan Garda Revolusi bisa berakhir pada kubu politik yang berbeda bahkan berlawanan. Hal ini juga dapat memicu perang saudara.

Keanekaragaman etnis Iran juga bisa mengancam stabilitas domestik jika kelompok separatis mencoba merebut kekuasaan di tengah kekosongan politik.

Sebagai contoh, lima organisasi Kurdi bergabung untuk menghadapi rezim Iran secara kolektif, satu minggu sebelum perang dimulai. Mereka menolak Reza Pahlavi sebagai calon pemimpin di masa depan

Sikap ini menunjukkan betapa banyak masalah yang menunggu jika rezim ditumbangkan.

Baca juga: Pasukan Kurdi Bersiap Serang Iran, Sudah Menunggu 47 Tahun

Artikel ini pernah dimuat di DW Indonesia dengan judul Apa Skenario Pascaperang Jika Rejim Iran Ditumbangkan?