SERAMBINEWS.COM - Tekanan krisis energi akibat perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran memaksa Filipina mengambil langkah diplomatik yang berani.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. memberikan sinyal kuat untuk menghidupkan kembali pembicaraan eksplorasi minyak dan gas bersama China di Laut China Selatan sebagai langkah strategis mengamankan kedaulatan energi nasional.

Laporan Gulf News (25/3/2026) menyebutkan bahwa meningkatnya ketegangan di Timur Tengah telah membentuk kembali strategi energi Filipina.

Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, Marcos mengakui bahwa meski negosiasi antara Manila dan Beijing selama ini dibatasi oleh isu kedaulatan, perkembangan global saat ini mengubah perhitungan tersebut.

“Kami sudah membicarakannya cukup lama, dan sengketa teritorial memang menjadi penghalang. Namun, pergeseran geopolitik saat ini akan memaksa negara-negara untuk menata ulang strategi ekonomi dan hubungan internasional mereka secara serius,” ujar Marcos.

Baca juga: Biaya Perang Membengkak, AS Buka Jalur Diplomasi ke Iran Sambil Tambah Pasukan

Prioritaskan kepentingan Nasional

Presiden Marcos menggarisbawahi bahwa kebijakan luar negeri Filipina tetap berakar pada perdamaian dan kepentingan nasional.

Menurutnya, perang tidak pernah menjadi solusi bagi kepentingan Filipina.

Pernyataan ini mengindikasikan potensi perubahan besar dari posisi Manila sebelumnya.

Sebagai catatan, pada tahun 2022, Menteri Luar Negeri saat itu, Teodoro Locsin Jr., sempat menghentikan pembicaraan eksplorasi bersama China akibat kekhawatiran konstitusional.

Namun, Menteri Luar Negeri saat ini, Enrique Manalo, menegaskan bahwa Filipina tidak pernah menutup pintu negosiasi selama kesepakatan tersebut sesuai dengan konstitusi dan melindungi kepentingan nasional.

Senada dengan Presiden, Sekretaris Departemen Luar Negeri (DFA) Ma.

Theresa Lazaro menyatakan bahwa pembicaraan dengan Beijing kemungkinan besar akan segera berlanjut (forthcoming).

Laporan Manila Bulletin menyebutkan bahwa DFA kini tengah menyiapkan parameter teknis guna menghindari hambatan konstitusional yang pernah menggagalkan kesepakatan serupa di masa lalu.

Baca juga: Krisis BBM Meluas, Filipina Beri Sinyal Hentikan Penerbangan Imbas Perang AS-Israel vs Iran

Langkah ini menandai pergeseran taktis Manila dari posisi kaku sebelumnya demi menjamin stabilitas pasokan energi di tengah ketidakpastian global.

Impor minyak Rusia pertama dalam 5 tahun

Selain mendekati China, Filipina menempuh jalur kilat dengan mengimpor minyak mentah dari Rusia.

Laporan Gulf News mengungkapkan bahwa sebuah kapal tanker bermuatan 100.000 ton (sekitar 750.000 barel) minyak jenis ESPO Blend dijadwalkan tiba di terminal Petron, Batangas, minggu ini.

Impor ini merupakan yang pertama bagi Filipina dalam lima tahun terakhir, yang berhasil terlaksana setelah Washington mengeluarkan izin khusus (waiver) selama 30 hari di tengah krisis pasokan global.

DFA terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah AS untuk memastikan kelancaran pengiriman ini tanpa melanggar ketentuan sanksi internasional.

Baca juga: Trump Klaim Perang Lawan Iran Sudah Dimenangkan, Sebut Teheran Siap Damai di Tengah Serangan Drone

Deklarasi darurat energi dan lobi sanksi AS

Status Darurat Energi Nasional telah resmi ditetapkan oleh Presiden Marcos untuk satu tahun ke depan.

Reuters dalam laporannya, Rabu (25/3/2026) menyebut, status ini memberikan wewenang penuh bagi pemerintah untuk melakukan pengadaan minyak secara cepat, termasuk otorisasi pembayaran di muka.

Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melobi Departemen Luar Negeri AS untuk mendapatkan pengecualian sanksi tambahan agar Filipina bisa membeli minyak dari negara lain yang masuk dalam daftar hitam, seperti Venezuela dan Iran.

"Semua opsi sedang dipertimbangkan demi membangun cadangan penyangga (buffer stock) nasional," tegas Romualdez.

Baca juga: Iran Perketat Kendali Selat Hormuz, AS Ajukan Rencana 15 Poin Akhiri Konflik Timur Tengah

Gejolak domestik dan ancaman mogok massal

Di tingkat domestik, kebijakan ini dibayangi oleh tekanan ekonomi yang berat.

Laporan Al Jazeera pAda Rabu (25/3/2026) menyoroti rencana mogok massal dua hari oleh federasi transportasi publik (PISTON) mulai Kamis besok sebagai protes atas melambungnya harga BBM.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Marcos dijadwalkan segera menandatangani RUU Kekuasaan Darurat untuk menangguhkan atau mengurangi pajak cukai bahan bakar jika harga minyak dunia bertahan di atas $80 per barel.

Selain itu, subsidi sebesar 5.000 peso (sekitar Rp1,4 juta) telah mulai disalurkan kepada pengemudi transportasi publik untuk meredam dampak inflasi yang kian mencekik masyarakat.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI