JAKARTA - Kampanye antikorupsi China terus meluas dalam beberapa tahun terakhir, termasuk sejak awal 2026 hingga saat ini. Apa yang awalnya menyasar pejabat dan “harimau” besar, kini bergerak ke wilayah yang lebih sensitif, yakni kehidupan pribadi serta hubungan luar negeri para pejabat publik.

Dalam setahun terakhir, Beijing secara diam-diam memperluas pengawasan yang sebelumnya berfokus pada kategori “pejabat telanjang”—sebutan bagi pejabat yang pasangan dan anak-anaknya tinggal di luar negeri—menjadi kelompok baru yang secara internal disebut sebagai “pejabat semi-telanjang". Istilah ini merujuk pada pejabat yang anaknya menetap di luar negeri, sementara ayah ibunya tetap tinggal di China.

Baca Juga: Penyelidikan Militer China: Konsolidasi Kekuasaan atau Tanda Keretakan?

Dikutip dari Mekong News, Rabu (4/3/2026), perluasan ini mencerminkan pengetatan disiplin politik di bawah kepemimpinan Presiden China Xi Jinping, yang selama lebih dari satu dekade telah membentuk ulang birokrasi, badan usaha milik negara, dan militer melalui kampanye antikorupsi berskala luas.

Sejak lama, “pejabat telanjang” berada dalam pengawasan ketat. Pada 2014, organ kepegawaian Partai Komunis China (PKC) mengeluarkan aturan yang melarang mereka dipromosikan atau menduduki posisi kunci di lembaga partai, militer, maupun perusahaan milik negara. Alasannya jelas: anggota keluarga di luar negeri berpotensi menjadi saluran pemindahan kekayaan ilegal atau titik tekanan pengaruh asing.

Kini, menurut sejumlah sumber yang mengetahui tinjauan internal, inspeksi telah diperluas. Sejak awal tahun lalu, survei dan pemeriksaan latar belakang dilakukan di berbagai lembaga pemerintah dan BUMN untuk memetakan koneksi luar negeri para pejabat senior dan eksekutif.

Perubahan Fokus

Departemen Organisasi Pusat, sebuah lembaga yang berperan sebagai penjaga gerbang penunjukan jabatan di PKC, dilaporkan melakukan survei nasional pada paruh pertama tahun lalu, dengan fokus pada pejabat di “posisi kritis". Penekanannya, menurut sumber internal, lebih pada pencegahan risiko ketimbang pembuktian pelanggaran.

Pejabat yang anaknya belajar atau menetap di luar negeri kini berada dalam pemantauan lebih ketat. Mereka diwajibkan melaporkan informasi terkait secara cepat. Di sektor-sektor sensitif, sebagian dipindahkan ke posisi lain, sementara yang lain mengalami stagnasi promosi.

Lembaga pengawas disiplin tertinggi China, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, mencatat 63 pejabat senior ditempatkan dalam penyelidikan sepanjang tahun lalu. Ini merupakan jumlah tertinggi yang pernah ada.

Angka tersebut menegaskan bahwa kampanye antikorupsi masih aktif dan bukan sekadar simbolis. Satu-satunya hal yang berubah adalah fokusnya.

Kampanye ini kini bergerak dari penindakan korupsi setelah terjadi, menjadi upaya menutup celah sebelum dana keluar dari negara. Kalangan internal partai menyebut hubungan keluarga di luar negeri sebagai “mata rantai penting” dalam praktik korupsi, karena dapat memfasilitasi transfer dana atau menjadi tempat berlindung bagi hasil kejahatan.

Dalam perspektif ini, anak pejabat yang lahir atau tinggal di luar negeri bukan lagi semata urusan pribadi, melainkan isu kepatuhan dan keandalan politik.

Sejumlah kasus terbaru menggambarkan konsekuensinya. Seorang pejabat dilaporkan dicopot setelah terungkap bahwa anaknya memiliki kartu izin tinggal tetap (green card) Amerika Serikat.

Dalam kasus lain, seorang direktur di lembaga afiliasi kementerian diberhentikan karena tidak melaporkan status residensi putranya di Amerika Serikat. Dalam sistem politik China, pencopotan dari jabatan senior kerap menjadi akhir dari karier publik.

Loyalitas Politik

Kegagalan melaporkan hubungan tersebut kepada otoritas disiplin membawa risiko tambahan. Upaya menyembunyikan informasi dapat memicu penyelidikan formal hingga pemecatan.

Perluasan pengawasan ini menunjukkan pergeseran yang lebih mendalam. Kampanye antikorupsi tidak lagi semata-mata memberantas suap dan gratifikasi, tetapi juga memperkuat disiplin politik, membatasi arus keluar modal, serta mengurangi paparan pengaruh asing di kalangan elite penguasa.

Dengan memasukkan “pejabat semi-telanjang” ke dalam lingkup pengawasan, Beijing menarik garis yang lebih tegas antara pilihan pribadi keluarga dan kepercayaan politik publik. Pendidikan atau residensi di luar negeri, yang sebelumnya kerap menjadi simbol status di kalangan elite, kini semakin dipandang sebagai risiko tata kelola.

Pesannya jelas: loyalitas politik dan kontrol institusional kini lebih diutamakan dibanding manfaat keterbukaan global. Dalam iklim saat ini, bahkan hubungan tidak langsung dengan luar negeri dapat memengaruhi arah karier seorang kader.

Kampanye antikorupsi China, alih-alih mereda, kini memasuki fase yang lebih preventif dan intrusif. Kampanye ini memadukan pengendalian korupsi, konteks keamanan nasional, dan kehati-hatian geopolitik dalam satu kerangka disiplin terpadu.

(mas)