Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyebut pasukan Thailand menduduki sejumlah wilayah di negaranya. Perebutan wilayah itu terjadi setelah pertempuran antara kedua negara pecah tahun lalu.

Pada Oktober 2025, Kamboja dan Thailand sebenarnya meneken perjanjian damai melalui perantara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Kuala Lumpur.

Namun, gencatan senjata itu ternyata tak benar-benar menghentikan pertempuran dua negara Asia Tenggara tersebut. Kamboja dan Thailand kemudian saling tuduh soal pihak yang lebih dulu melanggar kesepakatan.

Dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, Hun Manet memperingatkan ancaman kembali pecahnya konflik yang lebih besar antara Kamboja dan Thailand.

"Pasukan Thailand masih menduduki wilayah Kamboja jauh di dalam banyak daerah. Ini bahkan lebih jauh dari klaim sepihak Thailand sendiri di garis perbatasan," kata Hun Manet kepada Reuters, Selasa (17/2).

Ia juga menyebut pasukan Thailand memasang kawat berduri di dalam wilayah Kamboja. Hun Manet menegaskan tindakan tersebut membuat sejumlah warga Kamboja tak bisa kembali ke rumah mereka.

"Ini bukan sebuah tuduhan, tetapi pernyataan berdasarkan fakta yang ada di lapangan," ujar Hun Manet.

Hun Manet menyatakan tindakan Thailand merupakan pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja.

Tuduhan Kamboja itu direspons Thailand. Bangkok mengakui masih menempatkan pasukan dengan alasan meredakan konflik. Namun, Thailand membantah keras tudingan menduduki wilayah Kamboja.

"Kami mematuhi pernyataan bersama yang menyetujui untuk mempertahankan penempatan pasukan yang ada. Tidak ada bala bantuan," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri.