VIVA – Sikap diam Beijing terhadap laporan Pentagon yang menyebut Taiwan, Kepulauan Senkaku, dan Arunachal Pradesh sebagai kepentingan inti Tiongkok dapat dibaca sebagai bentuk persetujuan tersirat atas penilaian Departemen Perang AS tersebut. Sejumlah langkah Tiongkok belakangan ini justru semakin menegaskan akurasi penilaian Pentagon itu.

Tiongkok memang dengan cepat membantah bagian laporan Pentagon yang menyatakan bahwa Beijing berupaya menghambat perbaikan hubungan India–AS. Namun, keheningan Beijing terhadap bagian lain yang menyinggung kepentingan inti Tiongkok justru menjadi poin krusial.

Manuver agresif angkatan bersenjata Tiongkok di sekitar Taiwan, ancaman terhadap Jepang, serta klaim berulang bahwa Arunachal Pradesh merupakan wilayah Tiongkok seharusnya menjadi peringatan serius bagi negara-negara yang menjadi sasaran kebijakan agresif Beijing.

"China kemungkinan berupaya memanfaatkan penurunan ketegangan di sepanjang Garis Kontrol Aktual dengan India untuk menstabilkan hubungan bilateral dan mencegah semakin dalamnya hubungan AS-India," demikian pernyataan Departemen Perang AS kepada Kongres AS dalam laporannya tentang 'Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat China 2025'.

Penilaian tersebut merupakan bagian dari kajian yang lebih luas mengenai kebijakan pertahanan dan strategi regional Tiongkok. Karena itu, tidak mengejutkan jika Beijing menolak tudingan bahwa mereka memanfaatkan pelonggaran ketegangan perbatasan dengan India untuk menghambat pertumbuhan hubungan AS–India.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, memang membantah satu bagian laporan Departemen Perang AS. Namun, ia memilih bungkam terkait bagian lain yang menyebut tiga "kepentingan inti" Tiongkok.

Menurut laporan Pentagon, kepentingan inti tersebut mencakup kendali Partai Komunis Tiongkok, dorongan pembangunan ekonomi nasional, serta perluasan kedaulatan dan klaim teritorial.

"Kepemimpinan Tiongkok telah memperluas istilah 'kepentingan inti' untuk mencakup Taiwan dan klaim kedaulatan Tiongkok serta sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, Kepulauan Senkaku, dan negara bagian Arunachal Pradesh di timur laut India," demikian isi laporan Pentagon.

Tidak adanya bantahan dari otoritas Tiongkok atas pernyataan-pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai pengakuan implisit bahwa klaim AS memiliki dasar. Hal ini sekaligus memperlihatkan kecenderungan ekspansionis dalam kebijakan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

Jepang Ultimatum China soal Taiwan

Latihan militer terbaru angkatan bersenjata Tiongkok di Selat Taiwan semakin memperkuat kekhawatiran bahwa Beijing tengah menyiapkan skenario serangan terhadap Taiwan. Pada latihan yang digelar 29 dan 30 Desember, militer Tiongkok mensimulasikan blokade di sekitar Taiwan serta melatih operasi kontra-intervensi yang diperlukan jika invasi dilakukan.

Tujuan latihan ini diduga untuk meningkatkan tekanan psikologis dan politik terhadap Taiwan beserta para sekutunya agar bersikap patuh. Presiden AS Donald Trump menyatakan tidak khawatir terhadap latihan tersebut. Amerika Serikat sendiri memiliki komitmen untuk membantu Taiwan melalui intervensi militer jika Tiongkok melancarkan invasi.

Di sisi lain, pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan bahwa Jepang tidak akan mengesampingkan intervensi militer apabila Tiongkok menyerang Taiwan memicu reaksi keras dari Beijing. Pemerintah Tiongkok kemudian memberlakukan kontrol ekspor atas barang-barang dwiguna yang berpotensi digunakan oleh militer Jepang dalam pembuatan senjata.

Tokyo juga mengumumkan rencana penempatan rudal di Pulau Yonaguni, wilayah Jepang yang berada dekat Taiwan. Langkah ini dinilai wajar, mengingat invasi Tiongkok ke Taiwan akan membawa konflik bersenjata sangat dekat dengan wilayah Jepang yang memiliki hak untuk mempertahankan diri.

Pemerintah Jepang pun telah menyetujui anggaran pertahanan terbesar sepanjang sejarah, lebih dari US$58 miliar untuk tahun mendatang, guna memperkuat kemampuan serangan balasan dan pertahanan pantai dengan rudal jelajah.

Langkah-langkah defensif Jepang juga berkaitan dengan klaim Tiongkok atas Kepulauan Senkaku, yang secara resmi dimasukkan ke wilayah Jepang pada 1895. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat mengelola kepulauan tersebut hingga 1972 dan menggunakannya sebagai lokasi latihan menembak, sebelum akhirnya dikembalikan kepada Jepang.

Sejak saat itu, warga sipil Jepang menetap dan memanfaatkan pulau-pulau tersebut, termasuk untuk mengolah ikan bonito kering dan mengumpulkan bulu. Meski berada di bawah kendali administratif Jepang, Tiongkok tidak pernah memiliki pemukiman permanen di kepulauan tersebut.

Minat Beijing terhadap Kepulauan Senkaku meningkat setelah ditemukannya cadangan minyak di kawasan tersebut. "Pemerintah Tiongkok tidak mempersoalkan kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku selama sekitar 75 tahun setelah penggabungannya ke Jepang pada tahun 1895," kata Kementerian Luar Negeri Jepang.

"Hal ini berubah pada tahun 1970-an ketika perhatian signifikan tertuju pada pulau tersebut karena keberadaan cadangan minyak di Laut China Timur."

Sengketa Lembah Galwan

Selain itu, meskipun proses normalisasi hubungan antara Tiongkok dan India telah dimulai, Beijing belakangan kembali memberikan sinyal bahwa kepemilikan Arunachal Pradesh—sebuah negara bagian India yang sepenuhnya mandiri—dipandang sebagai kepentingan inti Tiongkok.

Pada November lalu, Prema Thongdok, pemegang paspor India, ditahan selama beberapa jam di Bandara Shanghai karena tempat kelahirannya tercatat di Arunachal Pradesh. Ia diberitahu bahwa paspornya tidak sah dan diminta mengajukan paspor Tiongkok. Pada 15 Desember, seorang vlogger perjalanan asal India juga mengaku ditahan hampir 15 jam di Guangzhou akibat komentar daringnya tentang Arunachal Pradesh.

Tiongkok juga berupaya membenarkan klaimnya atas wilayah sengketa di antara garis klaim India dan Tiongkok di Ladakh timur. Dalam kritik terhadap film Bollywood Battle of Galwan, yang cuplikannya baru dirilis, Global Times—media corong Partai Komunis Tiongkok—mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang menyatakan bahwa "Lembah Galwan terletak di sisi China dari Garis Kontrol Aktual di bagian barat perbatasan China – India."

Namun faktanya, pada April 2020 pasukan Tiongkok menduduki wilayah sengketa tersebut, melanggar sejumlah protokol bilateral yang sebelumnya disepakati kedua negara untuk mengelola wilayah perbatasan yang disengketakan.

Laporan Global Times juga menuduh pasukan India melanggar wilayah Tiongkok pada 6 Mei 2020. Namun, terdapat bukti historis yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari kerajaan Ladakh kuno dan tetap berada di bawah kekuasaan Ladakh ketika wilayah itu diperintah oleh Dinasti Dogra.

Para analis menilai hubungan India–AS—yang mencakup kerja sama militer, bisnis, budaya, dan pendidikan—terlalu dalam dan multidimensi untuk dapat diganggu oleh dinamika hubungan Tiongkok–India di masa depan. Sebaliknya, sikap terbaru Tiongkok terkait Arunachal Pradesh dan Galwan justru memunculkan pertanyaan mengenai ketulusan Beijing dalam memperbaiki hubungan dengan India.

Di samping itu, upaya India mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka sebagai bagian dari keterlibatannya dengan negara-negara ASEAN juga tidak sejalan dengan manuver militer Tiongkok di sekitar Taiwan.