LONDON - Pemerintah Inggris dilaporkan telah menolak mengizinkan Amerika Serikat (AS) menggunakan pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran. Laporan tersebut diterbitkan The Times dan BBC, Jumat (20/2/2026).

Menurut laporan tersebut, penolakan itu memicu Presiden AS Donald Trump menarik dukungannya terhadap kesepakatan Inggris untuk menyerahkan Pulau Chagos kepada Mauritius.

Baca Juga: Senator Amerika Ledek Khamenei yang Ancam Tenggelamkan Kapal Induk AS

"Gedung Putih sedang menyusun rencana militer terperinci untuk serangan terhadap Iran yang melibatkan penggunaan Diego Garcia dan RAF Fairford di Gloucestershire, yang merupakan markas armada pengebom berat Amerika di Eropa,” tulis The Times dalam laporannya.

Laporan itu menambahkan bahwa berdasarkan perjanjian Inggris-AS, pangkalan Inggris yang digunakan AS hanya dapat digunakan untuk operasi militer jika disepakati oleh pemerintah Inggris.

“Presiden berbicara dengan perdana menteri pada Selasa malam, dan keduanya membahas ultimatum Trump kepada Iran terkait program nuklirnya. Keesokan harinya, Trump membuat pernyataan yang menyerang kesepakatan Chagos,” lanjut laporan The Times, mengacu pada pembicaraan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

AS di masa lalu telah menggunakan RAF Fairford di Gloucestershire dan wilayah Diego Garcia di Samudra Hindia untuk melakukan serangan di wilayah Timur Tengah.

Seorang juru bicara pemerintah Inggris, yang dikutip BBC, mengatakan: "Seperti biasa, kami tidak berkomentar tentang masalah operasional."

"Ada proses politik yang sedang berlangsung antara AS dan Iran, yang didukung oleh Inggris," katanya. "Iran tidak boleh pernah mampu mengembangkan senjata nuklir, dan prioritas kami adalah keamanan di kawasan ini."

AS telah mengancam akan menyerang Iran jika gagal membuat kesepakatan tentang program nuklirnya, dan telah mengerahkan kelompok serang kapal induk dan aset tempur lainnya ke Timur Tengah.

Pada hari Kamis, Trump mengatakan dunia akan mengetahui "dalam 10 hari ke depan" apakah AS akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau mengambil tindakan militer.

RAF Fairford dan pangkalan militer Inggris lainnya baru-baru ini digunakan oleh AS untuk mendukung operasi militer untuk merebut kapal tanker minyak Bella 1 pada awal tahun ini.

Namun operasi itu dilakukan dengan dukungan penuh dari Inggris. Pada saat itu, para menteri di London mengatakan operasi tersebut dibenarkan berdasarkan hukum internasional.

Pertanyaan tentang hukum internasional kemungkinan akan diterapkan oleh pemerintah Inggris dalam membenarkan dukungan untuk tindakan militer AS di Iran.

Berdasarkan perjanjian yang telah lama berlaku, AS harus terlebih dahulu meminta izin Inggris untuk menggunakan pangkalan militer kedaulatan Inggris sebelum melakukan operasi militer.

Pada Januari lalu, editor politik BBC, Chris Mason, bertanya kepada PM Starmer apakah dia mendukung potensi serangan AS serangan terhadap Iran.

Pada saat itu, Starmer menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan sekutu tentang bagaimana mencegah Iran mengembangkan aktivitas nuklir dan membunuh para demonstran.

"Tujuannya di sini adalah agar Iran tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Itu sangat penting," katanya.

"Dan tentu saja kita perlu menangani fakta bahwa mereka menindas para demonstran, membunuh para demonstran. Apa yang terjadi itu mengerikan. Jadi di situlah fokus kita dan kita bekerja sama dengan sekutu untuk mencapai tujuan itu," paparnya.

Menanggapi perkembangan terbaru, pemimpin Partai Liberal Demokrat Sir Ed Davey, seorang kritikus Trump, mengatakan: "Sekarang jelas Donald Trump mencoba untuk menekan pemerintah agar membiarkan AS menggunakan pangkalan Inggris seperti Diego Garcia untuk melakukan aksi militer sepihak."

"Keir Starmer perlu bersikap tegas dan memberikan Parlemen hak suara atas penggunaan pangkalan Inggris oleh pasukan AS," ujarnya.

(mas)