Kuala Lumpur, VIVA – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menolak desakan oposisi untuk memberi penjelasan ke parlemen terkait isu penyerahan lebih dari 5.000 hektare lahan di sepanjang perbatasan Sabah-Kalimantan ke Indonesia.

Anwar menyebut hal itu tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab, dan penyebaran isu tersebut merupakan penyalahgunaan kebebasan berbicara.

Ia menyebut pihak oposisi menyebarkan informasi palsu, memutarbalikkan fakta, hingga mengeksploitasi sentimen keagamaan untuk menyesatkan publik.



Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim di KTT ASEAN ke-47

Photo :

• Dok Anwar Ibrahim

Dalam laporan BERNAMA yang dikutip di Kuala Lumpur, Jumat, Anwar menyebut bahwa penyebaran isu itu merupakan tindakan pihak oposisi yang menyalahgunakan kebebasan berbicara untuk berbicara, berbohong, menyalahgunakan agama, dan menipu rakyat dengan informasi palsu.

"Jika mereka menginginkan klarifikasi, mereka dapat bertanya kepada Perdana Menteri. Sebaliknya, mereka menghakimi dan terus berbohong. Saya tidak dapat menerima ini. Ini bukan perilaku yang diharapkan dari oposisi yang bertanggung jawab," katanya.

Sebelumnya, Pemimpin Oposisi Hamzah Zainudin menyatakan bahwa Malaysia telah menyerahkan 5.207 hektare tanah kepada Indonesia sebagai kompensasi untuk tiga desa di daerah Nunukan dekat perbatasan Sabah-Kalimantan, dan menyerukan agar masalah tersebut dibahas dan diklarifikasi di parlemen.

Anwar kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan klarifikasi lebih lanjut di parlemen dengan menyebut hal itu tidak diperlukan karena tuduhan tersebut jelas salah dan dibuat dengan itikad buruk. (Ant)