Sebagai upaya meredakan konflik dengan Thailand, Kamboja coba mengetuk pintu Pemerintah Prancis untuk meminta bantuan secara arsip kesejarahan untuk menyelesaikan sengketa wilayah.

Pemerintah Kamboja secara resmi meminta bantuan Prancis, termasuk membuka akses dokumen dan peta perbatasan era kolonial, demi mencari penyelesaian yang dinilai adil dan berkelanjutan.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron awal bulan ini. Selain arsip sejarah, Kamboja juga berharap mendapat dukungan keahlian teknis dan konsultasi dari bekas kekuatan kolonial tersebut.

Pemerintah Kamboja menilai keterlibatan Prancis dapat membantu membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang. "Perdana Menteri sangat yakin bahwa keterlibatan Prancis yang berkelanjutan akan melayani tujuan bersama untuk mencapai solusi yang adil dan abadi, sehingga rakyat Kamboja dan Thailand dapat hidup berdampingan dalam perdamaian, keamanan, dan kemakmuran," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Kamboja dikutip dari DW, Kamis (19/2/2026).

Prancis memang memiliki jejak panjang di kawasan ini. Negeri itu memerintah Kamboja sebagai protektorat sejak 1863 hingga kemerdekaan pada 1953. Batas wilayah Kamboja-Thailand sepanjang sekitar 817 kilometer juga pertama kali dipetakan oleh pejabat Prancis pada 1907, dengan mengacu pada prinsip daerah aliran sungai yang memisahkan cekungan Sungai Mekong dan Tonle Sap.

Seiring hilangnya Prancis di tanah tersebut, garis batas itu justru menjadi sumber sengketa berkepanjangan. Titik paling sensitif berada di sekitar Kuil Preah Vihear, candi abad ke-11 yang memiliki nilai sejarah sekaligus simbol nasionalisme bagi kedua negara.

Thailand meyakini kuil itu berada di wilayahnya, sementara Kamboja berpegang pada peta kolonial yang menempatkannya di sisi perbatasan mereka. Persoalan ini sempat diputus pada 1962, ketika Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan Preah Vihear sebagai milik Kamboja.

Putusan itu kembali ditegaskan pada 2013, setelah bentrokan bersenjata yang sempat pecah beberapa tahun sebelumnya. Namun, konflik belum sepenuhnya reda.

Ketegangan kembali meningkat sepanjang tahun lalu dan berubah menjadi pertempuran terbuka pada Juli, sebelum kembali memanas pada awal Desember. Gencatan senjata baru diumumkan pada 27 Desember.

Hingga kini, sedikitnya 149 orang tewas (sebagian besar warga sipil) dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Sekitar 800 ribu warga Kamboja bahkan dilaporkan meninggalkan Thailand dan pulang ke tanah air.

Permintaan Hun Manet kepada Prancis juga membuka kembali perdebatan lama soal warisan batas wilayah kolonial di Asia Tenggara. Asisten profesor sejarah dan politik internasional di Geneva Graduate Institute, Bernard Keo, menyebut persoalan ini sebagai dampak panjang kolonialisme.

"Kolonialisme adalah dosa asal yang melahirkan berbagai konflik di kawasan, mulai dari perang saudara hingga sengketa perbatasan yang masih berlangsung di Asia Tenggara," sebutnya.

Sebagai negara yang lebih kecil secara militer, Kamboja kini semakin menempatkan sengketa ini dalam kerangka hukum internasional. Menurut Soksamphoas Im dari Michigan State University, akses ke dokumen historis dan teknis Prancis bisa memperkuat posisi hukum Kamboja.

Peta perbatasan era kolonial hingga kini masih diakui oleh ICJ dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga dinilai memberi keuntungan bagi Kamboja dalam menghadapi Thailand.

Hun Manet bahkan menyatakan akan kembali membawa kasus ini ke ICJ setelah seorang tentara Kamboja tewas pada Mei 2025. Kamboja juga sempat mengajukan banding ke Dewan Keamanan PBB, sementara Thailand menolak mediasi internasional dan menegaskan pilihannya pada penyelesaian bilateral.

Hingga kini, Paris belum menyatakan sikap resmi. Sejak bentrokan kembali pecah Juli lalu, Pemerintah Prancis cenderung menjaga jarak dan mengambil posisi netral.

Jika Prancis memutuskan terlibat, dampaknya bisa beragam. Dari bantuan teknis semata seperti pencarian dan autentikasi arsip hingga langkah yang berpotensi sensitif secara politik. Profesor madya di Arizona State University, Sophal Ear, menilai pendekatan teknis yang netral justru bisa meredakan ketegangan.

"Peran teknis yang dibatasi dengan jelas dapat membantu menghilangkan muatan politik dan mengarahkan diskusi pada dokumen," ucap Ear.

Namun, ia mengingatkan jika Prancis dianggap memihak salah satu tafsir wilayah, langkah tersebut justru bisa memperkeruh suasana. "Thailand bisa melihatnya sebagai bentuk bias eksternal atau kembalinya bayang-bayang kolonialisme, yang berisiko memperkeras posisi kedua pihak," lanjut Ear.