Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mempublikasikan jutaan halaman dokumen baru terkait mendiang terpidana kejahatan seksual Jeffrey Epstein pada Jumat (30/1). Kasus Epstein menggemparkan AS karena menyeret nama-nama tokoh terkemuka di dalamnya, termasuk Presiden Donald Trump.

Dirilisnya dokumen kasus Epstein ini ke publik, memenuhi ketentuan undang-undang yang diloloskan oleh parlemen AS pada November tahun lalu, yang mewajibkan diungkapnya semua dokumen terkait kasus tersebut.

Wakil Jaksa Agung AS Todd Blanche, seperti dilansir Reuters dan AFP, Sabtu (31/1/2026), mengatakan dalam konferensi pers bahwa kumpulan dokumen kasus Epstein yang dirilis pada Jumat (30/1) ini menandai akhir dari rencana publikasi yang direncanakan pemerintahan Trump berdasarkan undang-undang.

"Menandai akhir dari proses identifikasi dan peninjauan dokumen yang sangat komprehensif untuk memastikan transparansi kepada rakyat Amerika," sebutnya.

Kumpulan dokumen yang dirilis ini, sebut Blanche, mencakup lebih dari tiga juta halaman dokumen, 2.000 video, dan 180.000 gambar.

Dia menjelaskan bahwa dokumen yang dirilis juga mencakup dokumen yang disensor secara "ekstensif", mengingat pengecualian hukum yang mengizinkan dokumen tertentu untuk disensor saat diungkap ke publik. Bagian yang disensor mencakup informasi identitas korban atau materi terkait investigasi aktif.

Publikasi dokumen Epstein sebelumnya melibatkan banyak sensor, yang menuai kritikan dari beberapa anggota parlemen AS.

Lebih lanjut, Blanche memberikan pembelaan mengenai lambatnya proses publikasi dokumen Epstein ini, dengan mengatakan bahwa berkas-berkas yang sangat banyak itu membutuhkan ratusan pengacara bekerja siang dan malam selama berminggu-minggu untuk meninjau dan mempersiapkannya untuk dirilis ke publik.

Dia menyebut ada kebutuhan untuk melakukan penyensoran secara teliti demi melindungi identitas korban Epstein, yang jumlahnya diduga melebihi 1.000 orang.

Undang-Undang Transparansi Dokumen Epstein menyerukan agar semua dokumen yang dipegang oleh Departemen Kehakiman AS dipublikasikan paling lambat tanggal 19 Desember 2025. Namun para pejabat terkait mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengkaji dokumen-dokumen tersebut.

Trump yang berteman dengan Epstein pada tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an sebelum akhirnya berselisih, sempat menolak publikasi dokumen tersebut selama berbulan-bulan hingga Kongres AS, mencakup Partai Republik, mengajukan undang-undang yang mengatur publikasi dokumen Epstein meskipun dia keberatan.

Trump belum secara resmi dituduh melakukan pelanggaran hukum apa pun terkait Epstein, dan dia telah membantah mengetahui tindak kejahatan Epstein.

Dalam siaran pers saat mengumumkan publikasi dokumen Epstein pada Jumat (30/1), Departemen Kehakiman AS menyebut beberapa dokumen berisi "klaim tidak benar dan sensasional" mengenai Trump.

"Beberapa dokumen berisi klaim yang tidak benar dan sensasional terhadap Presiden Trump, yang diserahkan kepada FBI tepat sebelum pemilu tahun 2020. Untuk memperjelas, klaim tersebut tidak berdasar dan salah, dan jika memiliki sedikit kredibilitas, tentu saja sudah akan digunakan sebagai senjata melawan Presiden Trump," kata Departemen Kehakiman AS.

Blanche, dalam konferensi pers, menegaskan bahwa Gedung Putih "tidak memberitahu departemen ini soal bagaimana melakukan peninjauan kami, apa yang harus diperiksa, apa yang harus disensor, apa yang tidak boleh disensor".

Blanche yang pernah menjadi pengacara pribadi Trump ini, juga menepis tuduhan soal materi memalukan tentang Trump dalam dokumen Epstein telah disensor.

"Kami tidak melindungi Presiden Trump. Kami tidak melindungi siapa pun," tegasnya.

Epstein yang seorang pemodal terkemuka asal New York, ditemukan tewas gantung diri di sel penjara tempatnya ditahan pada tahun 2019, saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks. Meskipun kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri, hal itu memicu teori konspirasi selama bertahun-tahun.

Skandal Epstein telah menjadi masalah politik yang tak berkesudahan bagi Trump, yang menghadapi penurunan angka kepuasan publik dalam berbagai isu, termasuk caranya menangani ekonomi dan penindakan keras terhadap imigrasi.

Lihat juga Video Tudingan Baru soal Trump Terlibat Kasus Epstein Ditangkis Gedung Putih