Pars Today - Sementara Berlin menerapkan kebijakan migrasi yang ketat dan membatasi ruang sipil di dalam negeri, tanggapan yang ambigu dan terfragmentasi dari para pejabat Jerman terhadap krisis Venezuela telah mengungkap kontradiksi yang tampak antara klaim hak asasi manusia negara ini dan tindakan politik di arena internasional.

Perkembangan terkini di Amerika Latin, serta perubahan domestik di negara tersebut di bidang migrasi dan kebebasan sipil, sekali lagi telah mengungkap kesenjangan dan tantangan dalam pembuatan kebijakan Jerman. Tanggapan Berlin terhadap serangan militer AS di Venezuela dan intensifikasi kebijakan kontrol secara bersamaan di dalam negeri merupakan contoh dari situasi kompleks ini.

Reaksi Kanselir Jerman terhadap Krisis Venezuela

Menanggapi serangan AS terhadap Venezuela, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan bahwa "ketidakstabilan politik di Venezuela tidak boleh dibiarkan menyebar" dan menyerukan transisi yang tertib menuju pemerintahan yang menikmati legitimasi populer.

Namun, Merz merujuk pada kompleksitas hukum intervensi AS dan menekankan perlunya semua negara untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional. Posisi yang mencerminkan upaya Berlin untuk menjaga keseimbangan antara mengkritik pemerintahan Maduro dan menghindari legitimasi penuh atas tindakan militer Washington.

Perpecahan Politik di Jerman terkait Tindakan AS

Meskipun Kanselir Jerman telah mengambil sikap hati-hati terhadap perkembangan di Venezuela, sejumlah politisi dan perwakilan Bundestag bereaksi lebih tajam. Perwakilan Partai Demokrat Kristen, Roderich Kiesewetter menggambarkan tindakan AS sebagai "kudeta" dan memperingatkan bahwa Washington merusak supremasi hukum pasca-1945 dengan perilaku ini.

Sebaliknya, Jürgen Hardt, Juru Bicara Kebijakan Luar Negeri untuk partai-partai konservatif menyebut penculikan Maduro sebagai "tanda harapan" bagi Venezuela. Sebuah komentar yang mencerminkan perbedaan pandangan yang mendalam dalam struktur politik Jerman tentang bagaimana menangani krisis internasional.

Peringatan Hukum dan Kekhawatiran Runtuhnya Tatanan Internasional

Tokoh-tokoh dari partai Hijau, Sosial Demokrat, dan sayap kiri di Jerman telah memperingatkan konsekuensi berbahaya dari tindakan AS dalam menyerang Venezuela. Omid Nouripour, seorang pemimpin Partai Hijau Jerman menganggap tindakan unilateral Washington dalam menyerang Venezuela sebagai ancaman terhadap tatanan internasional.

Politisi sayap kiri juga berbicara tentang "terorisme negara" dan menyerukan agar komunitas internasional memperlakukan pelanggar hukum internasional secara setara. Sebuah posisi yang telah memberikan tekanan tambahan pada pemerintah Jerman untuk memperjelas kebijakan luar negerinya.

Migrasi dan Penyempitan Ruang Sipil

Seiring dengan perkembangan luar negeri, Kementerian Dalam Negeri Jerman telah mengumumkan penurunan signifikan dalam permohonan suaka. Penurunan yang dianggap pemerintah sebagai hasil dari perubahan pendekatan migrasi dan peningkatan pengawasan perbatasan.

Kebijakan ini telah disertai dengan peningkatan deportasi imigran dan telah memicu berbagai reaksi di dalam dan luar negeri. Selain itu, memburuknya ruang sipil di Jerman telah meningkatkan kekhawatiran. Menurut laporan ini, pembatasan terhadap protes, jurnalis, dan aktivis sipil telah menempatkan Jerman dalam kategori negara dengan "ruang sipil tertutup".

Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa Jerman berada pada titik kritis dalam pembuatan kebijakan luar negeri dan dalam negerinya, Suatu periode di mana klaim kepatuhan terhadap hukum internasional dan demokrasi telah menghadapi tantangan praktis dan kritik yang semakin meningkat, menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan peran Berlin dalam persamaan global.(sl)